Bogor (30/11) Indonesia saat purwa Kepala negara BJ. Habibie menjabat internal kondisi krisis moneter. Buat memintasi hal tersebut Presiden BJ. Habibie atas wawancara dengan DPR/MPR pada 25 November 1998, bersepakat lakukan mempercepat jadwal Pemilu yang seharusnya dilaksanakan plong musim 2002. Akselerasi itu dikarenakan Indonesia kapan itu sedang dilanda kemelut ekonomi dan sosial yang sangat parah. Pemilu merupakan suatu cara penyelamatan negara dari keterpurukan. Sidang Istimewah MPR pada 13 November 1998 memutuskan Pemilu dilaksanakan puas rontok 7 Juni 1999. Intensi berpunca akselerasi pemilu tersebut adalah lakukan menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan kehidupan berbangsa.

Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan suatu pemilu yang farik dari pemilu sebelumnya dimana organisasi politik murid pemilu terdiri 48 partai politik. Ini adalah sebuah terobosan dari Pemerintah bakal menampung aspirasi umum didalam berdemokrasi. Pemilu 1997 nan habis hanya terdiri dari 2 Partai Ketatanegaraan dan 1 Golongan Karya, pada tahun 1999 dibuka jingkir pembentukan organisasi politik kebijakan bau kencur cak bagi melaksanakan demokrasi secara adil dan merata. Kontrol Golkar pada masa orba berangkat dikurangi dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.2 1999 tentang puak politik dimana bermunculannya partai baru, TNI/Polri, dan PNS dilarang memihak keseleo satu partai.

Pelaksanaan Pemilu lagi di serahkan kepada Uang Seleksi Umum untuk pergi campur tangan pemerintah. Anggotanya terdiri dari badal 48 partai dan 4 dari pemerintah. KPU di ketuai oleh Rudini, Adnan Buyung Nasution dan Harun Al Rasyid bak wakil bos. Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia juga dibuka oleh Presiden BJ. Habibie. BJ. Habibie juga mengundang lembaga sensor Luar bakal memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia. pelaksanaannya juga dilakukan di sekitar tempat adv amat tidak lagi di dinas, sekolah atau wadah milik pemerintah.

Hasil dari Pemilu 1999 adalah Partai Kerakyatan Indonesia Bantahan menjadi partai pemenang pemilu, diikuti oleh Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nasion, Partai Permakluman Nasional, dan Partai Rembulan Bintang.