Ad Art Koperasi Simpan Pinjam


AKTA Peralihan

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA

KOPERASI Tenaga kerja REPUBLIK INDONESIA

” EKO KA PTI ”

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN MALANG


Raga Hukum



:



168 B / BH / II / 17 – 69

Rapat Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia ” EKO KAPTI ” Kantor DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALANG.

Berkedudukan di

: Jl.

Kolonel Sugiono 39 Malang

Kecamatan
: S u k u horizon

Kotamadya
: M a l a cakrawala g

Propinsi
: Jawa Timur

Tempat Bersebelahan
: Aula Kandepag Kabupaten Malang

Tanggal



: 13 Pebruari 2008

Koperasi merubah dan mengesahkan Estimasi Dasarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :


Antisipasi DASAR


KOPERASI Fungsionaris REPUBLIK INDONESIA


( K P R I ) EKO KAPTI


KANTOR Departemen AGAMA


KABUPATEN MALANG


————————————————————————-

MUKADIMAH








Bahwa Koperasi, baik bagaikan kampanye ekonomi rakyat maupun sebagai Fisik Usaha bermain serta bikin mewujudkan awam nan maju, adil dan berkecukupan berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraan perekonomian kebangsaan yang disusun andai kampanye bersama bersandar atas asas wasilah dan demokrasi ekonomi




Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi -kuat dan mandiri berdasarkan cara Koperasi, sehingga kaya main-main menjadi sokoguru perekonomian nasional





Bahwa Koperasi Karyawan Republik Indonesia umpama wadah perjuangan ekonomi bertujuan cak bagi meningkatkan kesejahteraan Anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan awam pada galibnya, dengan organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari-koperasi tingkat primer hingga tingkat induk dan yaitu satu kesatuan organisasi dan faedah ekonomi dengan Induk Koperasi Sida-sida Republik Indonesia serta sebaliknya nan- berperan dalam pembangunan nasional.

– Bahwa lakukan mewujudkan kejadian – hal tersebut dan bakal menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan nasional dan amanat yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia, perlu mengeset kembali ketentuan dan menyempurnakan landasan, asas dan pengelolaan kerja
sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dituangkan n domestik Ancangan Dasar Koperasi Karyawan Republik Indonesia, andai berikut :


Bab I


KETENTUAN Masyarakat

Pasal
1

Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia di intern Perhitungan Dasar ini adalah :

–     a.
Pegawai Wilayah Sipil beserta pensiunannya.

b.
Pegawai Bank Milik Negara atau Milik Daerah beserta pensiunannya.

c.
Pegawai Jasmani Propaganda Milik Negara maupun Milik Provinsi beserta pensiunannya.

d.
Superior atau Petugas nan menyeleggarakan urusan pemerintahan internal negeri.

Pasal
2

Anggota Koperasi Tenaga kerja Republik Indonesia adalah Pegawai Republik Indonesia sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Radiks


Portal II


Keunggulan, Wadah Kedudukan, WILAYAH


KEANGGOTAAN DAN


JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

( 1 ). Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Eko Kapti ( KPRI EKO KAPTI ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang.

( 2 ).
KPRI Eko Kapti ini berbentuk primer.

( 3 ).
KPRI Eko Kapti berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono 39 Malang.

( 4 ).
Wilayah keanggotaan KPRI EKO KAPTI meliputi Pegawai Area Sipil dan

pensiunannya dalam mileu / jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten
Malang.

( 5 ). Sesuai dengan guri, asas dan tujuannya, jangka periode berdirinya KPRI Eko
Kapti

tidak terbatas.


BAB III


LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

KPRI EKO KAPTI berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Asal 1945 serta berdasar atas asas koneksi

Pasal 5

KPRI EKO KAPTI berujud memajukan kesentosaan Anggota beserta -keluarganya plong khususnya dan kesejahteraan umum plong umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional privat rangka takhlik masyarakat yang maju, independen dan berharta berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Bawah 1945.


Bab IV


FUNGSI, PERAN DAN Kaidah KPRI EKO KAPTI

Pasal 6

( 1 ). KPRI
Eko Kapti berfungsi ibarat wahana ( wahana ) pembinaan, pembimbing dan


penggerak anggota, dibidang perkoperasian.

( 2 ).
KPRI Eko Kapti dolan membangun, berekspansi potensi, kemampuan
ekonomi dan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota
dan mahajana.

( 3 ).
KPRI Eko Kapti melaksanakan kaidah sebagai berikut
:

a. keanggotaan bertabiat sukarela dan terbuka;

b. pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa masing – masing anggota:

c. anugerah jasa yang cacat terhadap modal;

d. kemandirian

e. pendidikan perkoperasian

f. kerjasama antar Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang lain.


BAB V


KEANGGOTAAN, Pikulan DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

( 1 ).
Yang dapat diterima menjadi anggota KPRI
Eko Kapti ialah Pegawai Republik
Indonesia beserta pensiunannya n domestik lingkungan / jajaran Departemen Agama.

( 2 ).
Kewargaan dinyatakan protokoler takdirnya telah menepati Stok Pokok dan dicatat dalam


Kancing Daftar Anggota KPRI
Eko Kapti.

( 3.).
Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan pendirian apapun

( 4 ).
Anggota KPRI Eko Kapti merupakan pemilik
dan sekaligus pengguna jasa KPRI Eko Kapti.

Pasal 8

Selain mereka yang tersebut dalam pasal 7 Anggaran Dasar ini, perorangan yang cak hendak mendapatakan pelayanan dari KPRI Eko Kapti alias diperlukan makanya KPRI Eko Kapti atau ingin menjadi Anggota, akan tetapi kurang memenuhi persyaratan Antisipasi Bawah, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa. Takdir tentang Anggota Luar Biasa ini akan diatur lebih lanjut internal Estimasi Rumah Janjang dan atau Peraturan lainnya.

Pasal
9

( 1 ).
Anggota bertanggung jawab
:

a.
Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggran Rumah Panjang, Keputusan
Rapat
Anggota dan Peraturan – statuta lain yang tidak antagonistis dengan undang – Undang ;

b
Memelihara nama baik dan keutuhan Koperasi Tenaga kerja Republik Indonesia
lega
umumnya

c.
Menghadiri Bersanding Anggta ;

d.
Bermain serta meluaskan fungsi, operasi dan membudidayakan kekompakan berdasarkan atas azas korespondensi ;

e.
melaporkan kepada KPRI Eko Kapti tentang ki kesulitan dan kejadian yang
mempengaruhi kelancaran jalannya KPRI Eko Kapti.

( 2 ).
Anggota berwajib bakal
:

a.


Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara miring dalam Rapat Anggota

b.


Memilih dan ataupun dipilih menjadi anggota Pengurus atau Inspektur

c.
Meminta diadakan Mepet Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Estimasi Dasar

d.
mengemukakan pendapat maupun saran kepada Pengurus di kerumahtanggaan maupun diluar Berapatan Anggota baik diminta atau tidak diminta

e.
Memanfaatkan setiap jasa KPRI Eko Kapti dan asian pelayanan yang sama
antara
sesama Aggota

f.
mendapatkan keterangan mengenai jalan KPRI Eko Kapti menurut ketentuan
n domestik Prediksi Dasar.

Pasal 10

( 1 ).
Kewargaan KPRI Eko Kapti berhenti karena :

a.


Meninggal bumi;

b.
Tuntutan sendiri;

c.
diberhentikan oleh Mepet Anggota

( 2 ).
Berhentinya keanggotaan KPRI Eko Kapti sebagaimana disebut dalam ayat ( 1 ) pasal ini mulai berlaku sah padasaat penghapusan
dalam Buku Daftar Anggota KPRI Eko Kapt.

( 3 ).
Akibat berhentinya keanggotaan KPRI Eko Kapti sama dengan
dalam ayat ( 1 ) pasal ini, akan diatur dalam
Peraturan Khusus.

Pasal 11

( 1 ).
Pemberhentian kewargaan sementara oleh pengurus.

( 2 ).
Anggota yang diberhentikan darurat maka itu Pengurus berhak membela diri dalam Rapat Anggota kurnia memperolah keputusan .


Bab VI


RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

( 1 ).
Mepet Anggota KPRI Eko Kapti merupakan pemegang kekuasaan tertingg.

( 2 ).
Menempel Anggota KPRI Eko Kapti terdiri dari
:

a.
Rapat Anggota Tahunan ;

b.
Berpasangan Anggota Biasa;

c.
Mepet Anggota Khusus ;

d.
Rapat Anggota Luar Normal

( 3 ).
Dalam hal Anggota KPRI Eko Kapti berjumlah lebih berasal 200 ( dua ratus ) orang, Berhimpit
Anggota boleh menggunakan Sistem Perwakilan yang disebut Dewan  Anggota.

Pasal 13

( 1 ).
Bersampingan Anggota Tahunan ialah Rapat Anggota nan diadakan selambat – lambatnya
3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku untuk
:

a.
ceratai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
buat
Perian Buku yang bersangkutan;

b.
menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.

c.
memilih dan memberhentikan Pengurus dan atau Pengawas.

( 2 ).
Berapit Anggota Biasa yakni Bersanding Anggota yang diadakan untuk membahas dan
mengesahkan Rancangan Kerangka Kerja dan Rang Tulangtulangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.

( 3 ).
Rapat Anggota Khas ialah Rapat Anggota yang diadakan khas cak bagi menggosipkan
dan
menetapkan persilihan Anggran Pangkal dan ataupun pembubaran KPRI Eko Kapti.

( 4 ).
Bersampingan Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang diadakan apabila terlampau
diperlukan
dan mengharuskan adanya keputusan lekas yang wewenangnya terserah puas Berdempetan Anggota.

Berdempetan Anggota Asing Biasa boleh diadakan atas aplikasi beberapa Anggota atau atas keputusan Bersanding Pengurus .

Pasal 14

( 1 ).
Berkembar Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Biasa, dinyatakan lazim takdirnya dihadiri makanya makin mulai sejak


½



(seketul) jumlah anggota.

( 2 ).
Keputusan Rapat Anggota tersebut puas ayat ( 1 ) diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan internal permusyawaratan buat mencecah mufakat.

Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara minor terbanyak.

Pasal 15

( 1 ).
Rapat Anggota Khusus dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang – kurangnya

2/3
-(dua pertiga) berusul jumlah anggota.

( 2 ).
Keputusan Bersebelahan Anggota Khusus dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya
¾





(tiga Perempat ) dari jumlah suara anggota yang hadir.

( 3 ).
a.
Rapat Anggota Luar Biasa atas aplikasi Pengurus dinyatakan sah jika sekurang kurangnya oleh 1/3 (sepertiga) dari total anggota.

Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama 1 ( satu ) jam, dari waktu yang telah ditetapkan, kemudian Rapat
dilangsungkan sekalipun kuorum tak tercapai.

b.
Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota dinyatakan sah, jika diminta sekurang – kurangnya maka dari itu 1/3 ( sepertiga ) berusul besaran anggota dan dihadiri oleh sekurang – kurangnya 3/4



( tiga perempat ) dari total anggota. Kapan setelah
ditunda selama 1 (satu) jam terbit perian nan telah ditetapkan kuorum lain tercapai maka Rapat Anggota Asing Biasa atas permintaan anggota dinyatakan mansukh.

( 4 ).
Keputusan Bersampingan Anggota tersebut puas ayat 3 Pasal ini diambil berdasarkan Pasal 14
ayat ( 2 ), dengan ketentuan keputusan tersebut tidak mudarat anggota.-

Pasal 16

( 1 ).
Tiap Anggota mempunyai milik suara yang sama, yakni satu orang satu suara.

( 2 ).
Kepunyaan kritik anggota akan hilang apabila tak memenuhi Simpanan Wajib dan maupun kewajiban – kewajiban organisasi lainnya secara tertib, yang akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya. –


BAB VII


PENGURUS DAN PENASEHAT

Pasal 17

(     (1 ).
Pengurus KPRI Eko Kapti terdiri berpokok
:

a. Pengurus Lengkap ( Paripurna ) dan ;

b. Pengurus Harian.

( 2 ).
a. Pengurus KPRI Eko Kapti terdiri dari sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) orang dan
sebanyak – banyaknya 9 ( sembilan ) manusia yang dipilih berbunga kalangan Anggota
maka dari itu
Anggota dalam Rapat Anggota lakukan masa jabatan 3 ( tiga ) musim.


b. Pemilihan Pengurus dilakukan melalui Formatur dengan kuasa penuh yang
dipilih oleh
Rapat Anggota, kecuali Penasihat I dipilih langsung oleh anggota
sekaligus andai anggota formatur nan mewakili unsurnya.

c. Formatur n domestik menyusun Pengurus, perlu memperhatikan asas kesinambungan.

Penyimpangan berpunca asas tersebut perlu menyebutkan alasan – alasannya .

( 3 ).
Yang dapat dipilih menjadi Pengurus KPRI Eko Kapti yakni mereka yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut

:


a. n kepunyaan adat keterusterangan dan ketrampilan kerja serta
pengertian tentang perkoperasian.

b. bukan perhubungan dihukum akibat delik kejahatan

c. telah
menjadi
Anggota KPRI Eko Kapti sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) tahun
berturut – turut.

Pasal 18

( 1 ).


Pengurus sebelum memangku jabatannya terlazim mengucapkan kualat atau janji dihadapan Berhimpit Anggota maupun dihadapan konsul wakil Anggota dengan disaksikan makanya
Pengawas.

( 2 ).
Bilangan lebih lanjut tentang pelaksanaan pelafalan sumpah atau taki diatur kerumahtanggaan Ancangan Kondominium Janjang dan atau Peraturan lainnya.

( 1 ).

Pengurus bisa diberhentikan oleh Berkembar Anggota bilamana pahit lidah:

a.
melakukan korupsi ataupun merugikan KPRI Eko Kapti.

b.
melanggar sumpah atau janji.

c.
melakukan tindakan – tindakan nan merugikan Persuasi KPRI Eko Kapti.

d.
melakukan tindakan ternoda nan dapat ki memberaki jenama baik KPRI Eko Kapti

e.
lain memenuhi suratan Pasal 17 ayat ( 3 ) Anggaran Dasar.

( 2. ).
Bilamana sendiri Pengurus nongkrong sebelum masa jabatannya berakhir, maka cak bagi mengangkat penggantinya dapat dilakukan pada Menempel Anggota berikutnya.

( 3 ).
Pengurus nan waktu jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

( 1 ).
Pengurus selaku Pemegang Kuasa Berpasangan Anggota bertugas lakukan
:

a.
menggapil organisasi dan usaha KPRI Eko Kapti.

b.
mengajukan Tulang beragangan Rang Kerja dan Rancangan Bentuk Anggaran Pendapatan Belanja KPRI Eko Kapti.

c.
menyelenggarakan Rapat Anggota.

d.
mengajukan permakluman keuangna dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas.

e.
menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

f.
menernakkan Resep Daftar Anggota, Anak kunci Daftar Pengurus dan Buku Daftar Pengawas serta sahifah tak yang berhubungan dengan nyawa KPRI Eko Kapti.

g.
membina dan membimbing Anggota.

( 2 ).
Pengurus berwenang
:

a.

mewakili KPRI Eko Kapti di dalam dan di luar Pengadilan.

b. memutuskan penataran dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Radiks dan Ancangan Rumah Jenjang.

c.

melakukan tindakan dan upaya bagi kemujaraban dan kemanfaatan KPRI Eko Kapti sesuai dengan muatan jawabnya serta keputusan Berapatan Anggota

d. mengangkat dan mengistirahatkan Full Timer dan Karyawan KPRI Eko
Kapti

e. mengangkat dan memberhentikan Penasehat.

f. mewujudkan statuta khusus dan peraturan lainnya

( 3 ).
Pengurus bertanggung jawab kepada Menempel Anggota adapun pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap Tahun Buku nan disajikan n domestik Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan.

( 4 ).
Kabar Tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus.

( 5 ).
Tugas kewajiban masing – masing Anggota Pengurus dapat ditetapkan oleh Rapat
Pengurus Model dan disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 21

( 1 ).
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pengurus wajib berpedoman pada
:

a.
Gambar Kerja dan Lembaga Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah
disahkan
oleh Berhimpit Anggota.

b.
Suratan Undang – Undang dan Statuta Pelaksanaannya, serta kadar Prediksi
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan alias Regulasi  lainnya.

( 2. ).
Pengurus teristiadat mengajukan kepada Rapat Anggota tentang
Rancangan Tulangtulangan Kerja
dan Buram Lembaga Perhitungan Pendapatan dan Belanja masa berikutnya kepada Rapat Anggota bakal memperoleh pengesahan Menempel Anggota.

( 3 ).
Pengurus terlazim memberitahukan kepada Anggota adapun masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya KPRI Eko Kapti.

( 4 ).
Pengurus wajib memelihara kerukunan Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

Pasal 22

( 1 ).
Pengurus menaggung kerugian yang diderita maka dari itu KPRI Eko Kapti baik secara bersama sama maupun secara sendiri – sendiri, apabila kasatmata – riil diakibatkan karena kesengajaan ataupun karena kealpaan dalam melakukan tugasnya.

( 2 ).
Jika kesengajaan ataupun kelalaian mengenai sesuatu nan termasuk pekerjaan beberapa orang pengurus, mereka secara bersama
menanggung kegeruhan untuk seluruhnya, dengan
bilangan bahwa sendiri Pengurus bebas berbunga menanggung kesialan tersebut kalau kamu dapat membuktikan bahwa
:

a.
Kerugian yang kulur bukan karena kesalahan yang berkepentingan.

b.
Yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kerugian tersebut.

( 3 .)
Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menyelimuti kemungkinan bagi Penuntut Umum bagi melakukan penuntutan.

Pasal 23

( 1 ).
Penasehat berhak menganjurkan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun enggak.

( 2 ).
Penasehat dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat Anggota atas abolisi Pengurus akan
tetapi tidak mempunyai kepunyaan celaan.

Pasal 24

( 1 ).
Penasehat sebagaimanan tersebut privat pasal 23 Anggaran Dasar, mengamini uang lelah kegadisan dan atau penggantian biaya menurut keputusan Mepet Anggota.

( 2 ).
Petugas Full Timer begitu juga tersebut dalam pasal 20 ayat ( 2 ) huruf d Anggaran Radiks, mengamini imbalan jasa sesuai dengan perjanjian nan ditanda tangani KPRI Eko Kapti.


Ki VIII


Pengontrol

Pasal 25

( 1 ).
Pengawas terdiri bersumber sebanyak – banyaknya 3 ( tiga )  hamba allah.

( 2. )
Peramal dipilih oleh Anggota dari kalangan Anggota yang tidak menjadi pengurus intern Bersampingan Anggota.

( 3 ).
Tahun jabatan Pengawas paling kecil lama 3 ( tiga ) musim yang diatur secara bergilir, pengawas yang masa jabatannya berpisah bisa dipilih kembali

( 4 ).
Syarat – syarat bakal dapat dipilih menjadi Pengawas adalah
:

a.
Anggota KPRI Eko Kapti

b.
Memiliki aturan keterusterangan dan kemampuan kerja.

c.
Bukan relasi dihukum akibat delik karas hati kecuali karena alpa.

d.
N kepunyaan pengetahuan, pengertian dan ketrampilan internal sensor KPRI Eko Kapti.

( 5 ). Pengawas bertanggungjawab kepada Mepet Anggota.

( 6 ).
Pengawas dapat diberhentikan maka itu Rapat Anggota sebelum tahun jabatannya berakhir, apabila
:

a. tidak melaksanakan tugas dan beban dengan sebaik – baiknya

b.
melanggar serapah.atau janji.

c.
membentur takdir
Pasal 26 ayat ( 3 ) Ancangan Radiks

d.
lain menepati ketentuan ayat ( 4 ) Pasal ini.

Pasal 26

( 1 ).
Juru ramal melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan sekurang – kurangnya 3 ( tiga )
bulan sekali atas tata semangat KPRI Eko Kapti yang meliputi organisasi, operasi, moneter, pencatatan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus.

( 2 ).
Pengawas membuat laporan teragendakan tentang hasil setiap sensor dan pemeriksaan yang
dilakukannya dan disampaikan kepada Bersanding Anggota.

( 3 ).
Juru ramal merahasiakan hasil – hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 27

( 1 ).
Pengawas berwenang untuk :

a.
meneliti pembukuan serta catatan yang suka-suka lega KPRI Eko Kapti.

b.
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

( 2 ).
Pengawas berhak buat :

a.
menerima uang keperawanan dan atau penggantian biaya serta jasa tahunan menurut Anggaran yang telah diputuskan oleh Bersanding Anggota

b
menghadiri semua Berapit Anggota


c.
menghadiri Rapat Pengurus atas undangan  Pengurus.

d.
memunculkan saran dan teguran kepada Pengurus demi pembaruan organisasi dan kegiatan KPRI Eko Kapti.

Pasal 28

( 1 ).
Sebelum memangku jabatan, Pengawas wajib menitahkan tulah atau ikrar dihadapan Rapat Anggota atau Pengurus Koperasi Sekundernya .

( 2 ).
Bila seorang Pengawas nangkring sebelum masa jabatannya bererak, maka untuk menggotong penggantinya dapat dilakukan puas berdampingan anggota berikutnya.


BAB IX


Aksi DAN PERMODALAN

Pasal 29

Untuk mencapai tujuannya KPRI Eko Kapti bergerak dalam
:

( 1 ).
Bidang Usaha
:

a. melakukan kampanye disegala jenis kegiatan ekonomi, baik nan gandeng sambil maupun enggak sederum dengan kebutuhan sumber akar Anggota Koperasi Pegawai Republik
Indonesia beserta keluarganya  antara lain:

1 . Sub bidang jasa yang menghampari sektor-sektor usaha
:

– Rajah Keuangan

– Pengadaan, Penyaluran/pemasaran barang/

– Pertokoan

– Perumahan

– Gedung

– Internat dan katering

– Angkutan

– Pergudangan

– Konsultan

– Penitipan barang

– Percetakan

– Perbengkelan

– Lain – tak yang boleh jadi bisa dilakukan

2 . Sub latar manuver berdasarkan mandu – kaidah syari’ah.

3 . Sub bidang produksi yang menutupi sektor – sektor:

– Pertanian dan perkebunan

– Peternakan

– Perikanan

– Manufaktur, Industri dan Kerajinan

– Pertambangan dan Energi

– Tidak – lain yang mungkin boleh dilakukan.

b. Penyelenggaraan usaha tersebut kerumahtanggaan biji 1 Pasal ini, dilakukan maka itu KPRI Eko
Kapti baik bertepatan ataupun bukan
langsung untuk seluruh Anggota.

c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga baik di intern maupun di luar wilayah Keanggotaan

d. Apabila dipandang perlu KPRI Eko Kapti dapat mendirikan Perwakilan, baik di intern ataupun di luar wilayah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.

Predestinasi kian lanjut adapun hal ini diatur dalam  Perincian Apartemen Tangga dan atau Regulasi lainnya.-

( 2 ).
Bidang Organisasi

:

a. melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kognisi, maklumat dan  ketrampilan -Pengurus, Pengawas, Anggota, personel KPRI Eko -Kapti dan anggota  mahajana

b. melaksanakan pembinaan Anggota agar mempunyai wawasan perkoperasian yang luas, yang mencerminkan sikap mental dan perilaku persatuan dan keesaan yang integral jajaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia seutuhnya mulai tingkat Primer sampai
tingkat Induk.

c. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi Pemerintah, Swasta, organisasi – organisasi Profesi dan Gerakan Koperasi lainnya didalam dan diluar area Keanggotaan guna pengembangan gerakan Koperasi
Pegawai Republik Indonesia dan kesejahteraan Anggota.

Pasal 30

( 1 ).
Modal KPRI Eko Kapti terdiri dari modal seorang dan modal pinjaman.

( 2 ).


Modal koteng berasal berbunga :

a.
Simpanan Pokok nan
ditetapkan
sebesar
Rp. 100.000,- ( Seratus ribu peso )

b.
Simpanan Wajib.

c.
Dana Pasokan.

d. Hibah.

( 3 ).
Modal pinjaman dapat berasal dari
:

a. Anggota

b. Koperasi lain dan ataupun Keuangan lainnya.

c. Bank dan Gambar Keuangan lainnya.

d. Penerbitan Obligasi atau Surat Hutang lainnya.

e. Sendang bukan yang sah.

( 4 ).
KPRI Eko Kapti dapat sekali lagi melakukan pemupukan modal yang berpunca berbunga modal penyertaan, baik berbunga Pemerintah maupun mulai sejak masyarakat atau Lembaga Finansial
yang
lain.

( 5 ).
Besarnya Tandon Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau qanun lain.

( 6 ).
Simpanan Pokok dan / atau Suplai Mesti dapat berubah yang besarnya ditetapkan oleh Bersebelahan Anggota. Transisi tersebut tidakdapat kurang dari besarnya Simpanan Kiat dan Simpanan Perlu sebelumnya.

( 7 ).
Simpanan Pokok, Simpanan Mesti , tidak boleh diambil selama nan bersangkutan masih menjadi anggota.

( 8 ).
Jenis dan besarnya pinjaman dari Anggota tersebut intern ayat ( 3 ) abc
a
pasal ini, diatur privat Anggaran Apartemen Tangga dan atau peraturan lainnya.


BAB X


SISA HASIL USAHA

Pasal 31

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan hasil usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh KPRI Eko Kapti dalam suatu Tahun Kunci, dikurangi dengan penyusutan dan beban – tanggung yang dikeluarkan n domestik Tahun Taktik yang bersangkutan.

Pasal 32

Pembagian Sisa Hasil Gerakan KPRI Eko Kapti ditetapkan bagaikan berikut :

– 15 %

cak bagi Dana Cadangan.

– 7,5 %

untuk Dana Pendidikan.

– 50 %

bagi Anggota menurut transaksi propaganda dan partisipasi modal masing – masing :

*
30 % atas jasa Simpanan

*
20 % atas jasa Usaha

– 10 %

untuk Dana Pengurus.


5 %

bagi Dana Kedamaian Fungsionaris.

– 7,5 %
untuk Dana Sosial

– 5 %

kerjakan Dana Pembangunan Negeri Kerja.

Pasal 33

( 1 ).
Pengusahaan Dana Pendidikan, Dana Pengurus, Dana Sosial dan Dana Kedamaian Karyawan ditentukan oleh Berdampingan Pengurus.

( 2 ).
N domestik hal KPRI Eko Kapti belum memiliki karyawan, rapat Anggota membelakangkan untuk menetapkan penggunaan Dana Kesejahteraan Karyawan sesuai dengan kebutuhan ekspansi KPRI Eko Kapti.


Gerbang XI


DANA CADANGAN

Pasal 34

Dana Cadangan yang dimaksud kerumahtanggaan Pasal 32 Anggaran Pangkal adalah kekayaan KPRI Eko Kapti, boleh dibagikan kepada Anggota dan teknis pelaksanaannya diatur privat statuta distingtif.

Penggunaan Dana Cadangan adalah bakal pengembangan usaha dan bilamana diperlukan bakal menutup kerugian KPRI Eko Kapti sesuai dengan keputusan Rapata Anggota.


Pintu XII


Kodifikasi

Pasal 36

( 1 ).
Tahun Ki akal KPRI Eko Kapti ialah Musim Penanggalan.

( 2 ).
KPRI Eko Kapti perlu mengadakan pembukuan sesuai dengan
jalan organisasi dan kegiatan .

( 3 ).
KPRI Eko Kapti wajib mengadakan rekaan finansial, Skala dan rekaan Hasil Usaha, lega tiap tutup Perian Kunci dan dapat memanfaatkan jasa Akuntan Publik.


BAB XIII


TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 37

( 1 ).
Sekiranya kerugian KPRI Eko Kapti tidak sepan ditutup dengan Dana Sediaan sama dengan dimaksud dalam pasal 35, maka Rapat Anggota memutuskan lakukan membebankan bagian kemalangan tersebut
kepada Anggota, sebatas Suplai Daya, Pasokan Teradat dan modal Penyertaan yang dimiliki.

( 2 ).
Anggota KPRI Eko Kapti yang telah nongkrong tetap ikut bersedia dan menerima kerugian atas usaha KPRI Eko Kapti yang terjadi lega hari yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pasal 38

Privat keadaan terjadinya pembubaran KPRI Eko Kapti, Anggota hanya menanggung kecelakaan sebatas Simpanan Pokok, Cadangan Teristiadat dan Modal Penyertaan nan dimilikinya. —


BAB XIV


Pembubaran

Pasal 39

Pembubaran KPRI Eko Kapti dapat dilakukan bersendikan
:

a. Keputusan Rapat Anggota atau

Pasal 40

( 1 ).
Dengan memperhatikan Pasal 13 ayat ( 3 ) Anggaran Dasar, maka Rapat Anggota Khusus dapat cekut keputusan cak bagi membubarkan KPRI Eko Kapti.

( 2 ).
Keputusan pembubaran tersebut internal ayat ( 1 ) Pasal ini dilaksanakan dengan mewujudkan Panitia Penyelesai.


Gerbang XV


Perampungan

Pasal 41

( 1 ).
Penyelesaian pembubaran dilkukan maka itu Panitia Penyelesai.

( 2 ).
Panitia Penyelesai begitu juga dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ditunjuk oleh Bersampingan Anggota.

( 3 ).
Selama dalam proses penyelesaian, KPRI Eko Kapti loyal ada dengan sebutan ” Koperasi Dalam Penuntasan ”.

Pasal 42

Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan barang bawaan sebagai
berikut
:

a.
melakukan segala perbuatan syariat kerjakan dan atas nama ” Koperasi Dalam Penyelesaian ”.

b.
mengumpulkan segala data dan keterangan yang  diperlukan.

c.
mengumpulkan Pengurus, Anggota dan Mantan Anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri – sendiri ataupun bersama – sama.

d.
memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip ” Koperasi N domestik Penyelesaian ”.

e.
menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban penyerahan nan harus didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.

f.
menggunakan sisa substansi ” Koperasi Dalam Perampungan ” kerjakan
memintasi sempelah kewajibannya.

g.
membagikan sisa hasil penuntasan kepada Anggota.–

h.
membuat berita acara penuntasan.


BAB XVI


Transisi Perkiraan DASAR

Pasal 43

( 1 ).
Semoga KPRI Eko Kapti dapat menyempurnakan fungsinya sesuai dengan kronologi kejadian, Perhitungan Sumber akar ini bisa diubah oleh Bersebelahan Anggota Khusus bakal perubahan Anggaran Dasar.

( 2 ).
Bagi Rapat Anggota Khusus yang dimaksud privat ayat (1) Pasal ini berlaku garis hidup Pasal 15 ayat ( 1 ) dan ( 2 )
Antisipasi Sumber akar serta
kodrat – kadar nan berlaku.


BAB XVII


Ganjaran Pergantian

Pasal 44

( 1 ).
Anggaran Rumah Janjang dan Peraturan – peraturan lainnya adalah Peraturan Pelaksanaan Perhitungan Dasar dan karenanya tidak boleh antagonistis dengan Anggaran Dasar.

( 2 ).
Ketentuan – kadar yang sudah ada dinyatakan masih setia berperan sepanjang tak inkompatibel dengan alias belum diganti berdasarkan Anggaran Dasar  ini.


BAB XVIII


KETENTUAN Penghabisan

Pasal 45

Situasi – peristiwa yang belum diatur dalam Anggaran Bawah ini akan diatur selanjutnya intern Antisipasi Rumah Tangga dan alias Regulasi lainnya.

Perubahan Anggaran Bawah ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Koperasi Tenaga kerja Republik Indonesia (KPRI) Eko Kapti tentang perubahan Kalkulasi Pangkal sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Masa 1992 tentang Perkoperasian, yang
diselenggarakan
di
Aula
Biro
Departemen
Agama
Kabupaten
Malang
plong rontok 13 Pebruari 2008 dan selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Koperasi Fungsionaris Republik Indonesia ( KPRI ) Eko Kapti Jawatan Departemen Agama Kabupaten Malang.

Disahkan makanya Menempel Anggota

Puas Tanggal
: 13 Pebruari 2008

Di
: Malang

Pimpinan Sidang

H. Saiful Jul Noerjanto,SH,M.Sang


Perhitungan RUMAH TANGGA


KOPERASI Personel REPUBLIK INDONESIA


(KPRI) EKO KAPTI


Kantor DEPARTEMEN AGAMA


KABUPATEN MALANG

Bab I

NAMA, WAKTU, TEMPAT Singgasana DAN Daerah Kewargaan

Pasal 1

Koperasi ini bernama Koperasi Sida-sida Republik Indonesia Eko Kapti ( KPRI Eko Kapti ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang.

Pasal 2

 KPRI EKO KAPTI ini didirikan bikin waktu tidak invalid.

Pasal 3

Koperasi ini didirikan di Malang pada tangga 12 September 1969 dengan stempel PRIMER KOPERASI PEGAWAI EKO KAPTI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALANG / KOTAMADYA MALANG. Badan Hukum Nomor : 168 / BH / II / 17 – 69
Tanggal 12 September 1969. Berkedudukan di Jl.Aries Munandar 35 Malang.

Mengalami pertukaran sebagai berikut :


a.



Tanggal 8 September 1980 dengan nama KPN EKO KAPTI Kantor Kementerian AGAMA KABUPATEN MALANG / KOTAMADYA MALANG.

Jasad Syariat Nomor : 168 A / BH / II / 17 – 69 tanggal 8 September 1980. Berkedudukan di Jl.Mesa Munandar 35 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang.


b.



Tanggal 10 September 1983 dengan nama KPN EKO KAPTI Jawatan Departemen AGAMA KABUPATEN MALANG. Raga Hukum Nomor : 168 B / BH / II / 17-69 tanggal 10 September 1983.

Berkedudukan di Jl. Mojopahit 3 Kecamatan Kedungkandang Kotamadya Malang.

Terhitung mulai tanggal 26 Oktober 1981 berkedudukan di Jl.

Kolonel Sugiono Nomor.266 Malang.

 Pasal 4

Wilayah Keanggotaan KPRI Eko Kapti menghampari Sida-sida Negeri Sipil dan Pensiunannya privat jajaran Maktab Kementerian Agama Kabupaten Malang.

BAB II

Keanggotaan

Pasal 5

 (1).
Anggota KPRI Eko Kapti adalah perorangan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 Perkiraan Dasar.

(2).
Dengan adanya perlintasan Perincian Dasar Koperasi. Pegawai Daerah Eko Kapti menjadi Perkiraan Sumber akar Koperasi Sida-sida Republik Indonesia Eko Kapti, Anggota nan telah tertera dalam Pokok Daftar Angota Primer Koperasi Tenaga kerja Kawasan Eko Kapti Kantor Departemen Agama kabupaten Malang, secara refleks telah tercatat dan menjadi Angota KPRI Eko Kapti.

(3). Menunjuk Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, syarat – syarat bagi menjadi Anggota KPRI Eko Kapti yakni se
bagai berikut :

a. Pegawai Kawasan Sipil internal lingkungan / jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang

b. Veteran Pegawai Distrik Sipil privat mileu / jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang belum gayutan keluar maupun mengundurkan diri bersumber keanggotaan KPRI Eko Kapti

c. Sanggup mentaati Anggaran Dasar / Runding Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan bukan yang telah ditetapkan maka itu KPRI Eko Kapti

d. Sanggup menjaga segel baik KPRI Eko Kapti puas khususnya dan KPRI pada umumnya

e. Sanggup menetapi pikulan – tanggung yang telah ditetapkan oleh KPRI Eko Kapti secara tertib –

f. Mengajukan permohonan terdaftar kepada Pengurus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka itu KPRI Eko Kapti.

( 4 )
Pengajian pengkajian andai Anggota KPRI Eko Kapti diputuskan oleh Rapat Pengurus

( 5 )
Perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan terbit KPRI Eko Kapti atau karena keahlian / kedudukannya diperlukan oleh KPRI Eko Kapti akan tetapi kerumahtanggaan sejumlah hal minus memenuhi syarat Anggaran Pangkal, dapat masin lidah menjadi Anggota Luar Stereotip.

( 6 )

Kecuali bikin perorangan yang karena keahlian / kedudukannya diperlukan oleh KPRI Eko Kapti, buat dapat diterima menjadi Anggota Asing Konvensional, perorangan yang berkepentingan harus memenhi qada dan qadar pasal 5 ayat ( 3 ) huruf ( f ) Perkiraan Rumah Tangga.

( 7 )

Penerimaan laksana Anggota luar stereotip ialah nan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan plong
pasal
5 ayat (3) huruf ( a ) dan ( b ) Perkiraan Kondominium Tinggi, diputuskan maka dari itu Rapat Pengurus Lengkap bersama Peramal.

( 8 )

Perorangan nan permintaannya menjadi Anggota

KPRI Eko Kapti diterima, dicatat dalam Buku Daftar

Anggota pasca- memenuhi Simpanan ki akal disertai pembubuhan tekenan dan tera ibu jari tangan kiri anggota.

( 9 )

Perorangan yang diterima menjadi Anggota KPRI Eko Kapti tetapi belum menepati ( melunasi ) Simpanan Pokok dicatat umpama Calon anggota.

(10)

Calon Anggota KPRI Eko Kapti mempunyai barang bawaan nan sama dengan anggota, kecuali privat hal menghadiri Rapat Anggota begitu juga diatur internal pasal 9 ayat (1) abc (c) dan dalam hal tanggungan anggota seperti mana diatur dalam Gapura XII Prediksi  Dasar.

(11)

Anggota Luar Absah n kepunyaan kewajiban yang sebagai halnya Anggota, kecuali dalam keadaan menghadiri Rapat Anggota seperti nan diatur n domestik Pasal 9 ayat (1) huruf (c) distingtif Anggota Luar Biasa yang keanggotaannya didasarkan kebutuhan akan pelayanan dan n domestik peristiwa batih Anggota sama dengan diatur intern portal XIII Perincian Dasar. –

(12)

Kecuali Anggota Luar Biasa yang keanggotaannya diperlukan KPRI Eko Kapti, maka Anggota Luar Biasa lainnya bukan mempunyai hak-hak sebagaimana diatur intern pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar.

Pasal 6

Menunjuk Pasal 10 ayat ( 1 ) Perincian Dasar, maka :

( 1 )



Keanggotaan cak jongkok karena :

a. Meninggal dunia

b. Permintaan sendiri

c. Diberhentikan oleh Rapat Anggota.

( 2 )

Pencopotan anggota sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) ini, maka dihapus namanya dari Sosi Daftar Anggota KPRI Eko Kapti.

( 3 )

Buat anggota yang berhenti dengan alasan seperti mana tersebut plong pasal 6 ayat (1) ini, dikembalikan milik-haknya setelah diperhitungkan  kewajibannya.

( 4 )

Pemecatan anggota sebagaimana tersebut plong pasal 6 ayat (1) huruf (c) apabila dalam rapat anggota pembelaannya dapat diterima, maka keanggotaannya dikembalikan begitu juga mestinya.

Pasal 7

( 1 )

Menunjuk pasal 11 ayat (1) AD dilakukan setelah melampaui proses seumpama berikut :

a. peringatan teragendakan dengan tenggang daya selama 4 rembulan

b. diputuskan makanya pengurus lengkap dan peramal.

( 2 )

Menunjuk pasal 11 ayat (2) AD, apabila tidak mujarab maka keanggotaannya diakui pun dan mempunyai muatan dan properti nan sama dengan anggota yang lain.

( 3 )

Apabila terbukti maka, keanggotaannya begitu juga termaktub dalam pasal 6 ayat
( 2 ) ART.

Ki III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 8

( 1 )

Menunjuk pasal 12 Anggaran Dasar, Pengurus puas saban akhir Tahun Kiat memberitahukan kepada masing-masing anggota tentang hal pemenuhan kewajiban – kewajibannya pada tutup Buku Musim nan bersangkutan yang terdiri berpunca :

a. Simpanan Siasat

b. Simpanan Wajib

c. Tabungan

d. Simpanan – simpanan nan telah menjadi keputusan Rapat Anggota

e.

Total hutang yang merupakan tanggungan /  tunggakan.

( 2 )

Anggota yang pada periode penyelenggaraan Bersanding Anggota Tahunan KPRI Eko Kapti ternyata pada perian sebelumnya belum memenuhi Simpanan Wajib dan cadangan – stok lain yang telah diputuskan oleh Berhimpit Anggota, untuk sejauh 6 ( enam ) rembulan mengakibatkan hapusnya hak bicara, akan namun masih memiliki hak kritik atau hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana tersebut
sreg
pasal
9 ayat (2) Anggaran Dasar, sepanjang kodrat pasal 6 ayat 1 abjad ( b ) dan ( c ) Anggaran Rumah Tangga belum dilakukan.

( 3 )

a. Tunggakan
Simpanan
Terlazim
cak bagi 1 (satu)
tahun atau makin
sebelum
tahun
tata
Berdampingan Anggota Tahunan KPRI Eko Kapti sebagai halnya tersebut ayat (1) pasal ini mengakibatkan hapusnya hak
bicara, kepunyaan
suara, hak
memilih
dan
dipilih anggota nan bersangkutan.

b. Tunggakan Pasokan Perlu dan Simpanan lain lega waktu waktu pengelolaan Rapat Anggota Tahunan KPRI Eko Kapti dapat dipenuhi dari bagian Sisa Hasil Usaha berpangkal anggota yang bersangkutan.

( 4 )

Tunggakan Cadangan – pasokan tersebut ayat ( 1 ) huruf b, c, dan d nan tidak boleh dipenuhi dari babak Pungkur Hasil Usaha nan dikabulkan oleh anggota yang bersangkutan serta pelampiasan kewajiban (ketinggalan) pada ayat ( 1 ) abjad e, akan diatur dengan qanun  lain.

( 5 )

Pelanggaran pemenuhan tanggung yang mengakibatkan hapusnya hak bicara, peruntungan suara miring, hak memilih dan properti bakal dipilih, sama dengan tersebut pasal 9 ayat ( 2 ) abjad d, Anggaran Sumber akar khususnya dalam mengemukakan pendapat ataupun saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota, akan diatur dengan peraturan tidak.

Pasal 9

( 1 )

Menunjuk pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Bawah, maka Berpasangan Anggota KPRI Eko Kapti menggunakan system perwakilan yang disebut Dewan Anggota.

( 2 )

Syarat ketentuan bagaikan Dewan Anggota diatur sebagai berikut:

a. Menjadi anggota KPRI Eko Kapti secara penuh sekurang – kurangnya 2 perian ;

b. Seorang Dewan Anggota mewakili minimal 5 (lima) orang anggota di wilayah kerja masing–masing

c. Apabila dalam satu Kawasan Kerja / kecamatan terwalak anggota terbatas terbit 5 (lima) orang, maka bisa diwakili 1 (satu)
orang
Dewan
Anggota

d. Dewan Anggota dipilih sinkron oleh anggota yang berada diwilayah kerja masing – masing secara demokrasi.

( 3 )

Dewan Anggota berkewajiban menyalurkan aspirasi anggota yang diwakilinya intern Berdampingan Anggota dan memunculkan hasil keputusan – keputusan Rapat Anggota.

( 4 )

Periode bakti Dewan Anggota selama 3 (tiga) tahun setelah itu bisa dipilih sekali lagi.

( 5 )

Kedudukan bagaikan Dewan Anggota berjarak apabila:

a. dikehendaki oleh minimal lebih mulai sejak separoh jumlah anggota yang cak semau diwilayahnya

b. mutasi ke Wilayah Kerja / Kecamatan lain

c. tidak melaksanakan fungsinya laksana Dewan Anggota

d. meninggal mayapada

e. permintaan sendiri

f. tak memenuhi kewajibannya

g. melakukan hal – hal yang merugikan KPRI Eko Kapti maupun pelanggaran terhadap norma – norma agama alias norma susila.

Pasal 10

( 1 )

Dewan Anggota n kepunyaan kepunyaan suara sejumlah anggota yang ada diwilayahnya.,

( 2 )

Milik suara koteng anggota hilang apabila anggota tersebut tidak memenuhi Simpanan Terbiasa dan atau kewajiban – beban organisasi lainnya selama enam bulan atau lebih.

Pasal 11

( 1 )

Apabila pengelolaan Mepet Anggota dilaksanakan lega hari kerja, maka perlu permufakatan Kepala Kantor Departemen Agama di negeri masing – masing

( 2 )

Bikin menarung kelancaran dan kesuksesan Menempel Anggota, undangan harus sudah lalu disampaikan kepada anggota dan penasihat yang bersangkutan paling lambat 4
( empat ) hari sebelum pelaksanaan Bersebelahan Anggota dan dilampiri berkas – berkas bahan yang akan dibahas intern Rapat Anggota.

( 3 )

Faedah menjamin peran serta anggota dan sifat demokrasi koperasi pengurus menyusun Tata Tertib Rapat Anggota yang disahkan oleh Berapit Anggota.—

Bab IV

PENGURUS DAN PENASEHAT

Pasal 12

( 1 )



Pengurus KPRI Eko Kapti terdiri dari :

a. Pengurus Hipotetis ( Paripurna )

b. Pengurus Kronik.

( 2 )

Pengurus KPRI Eko Kapti terdiri berusul sekurang –kurangnya 3 ( tiga ) cucu adam dan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang yang dipilih makanya Bersampingan Anggota dengan tahun bakti 3 ( tiga ) tahun.

( 3 )

Pemilihan Pengurus dilakukan dengan menggunakan sistem formatur dengan kuasa penuh yang dipilih makanya Rapat Anggota kecuali Pembesar I dipilih secara simultan sekaligus sebagai anggota formatur yang mengoper unsurnya.

( 4 )
Formatur seperti dimaksudkan pada ayat ( 3 ) pasal ini terdiri dari 5 ( panca ) bani adam yaitu :

a.

3 (tiga) orang pecah elemen anggota

b. 1 (satu) sosok mulai sejak unsur Pengurus lama

c. 1 ( satu ) cucu adam berasal zarah Pengawas yang masih aktif.

( 5 )
Penyortiran Pengurus Bau kencur yang tinggal waktu baktinya dipimpin oleh Ketua maupun Pengurus PKPRI Kabupaten Malang dan didampingi oleh :

a.

Pengarah Dinas Departemen Agama Kabupaten Malang atau wakilnya.

b.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Malang dan maupun  wakilnya.

( 6 )

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. berkelakuan baik, jujur, amanah, dan memiliki keterampilan berkreasi serta ilmu dan konotasi tentang perkoperasian

b. tidak sangkut-paut dihukum akibat tindak pidana kejahatan

c. telah menjadi anggota KPRI Eko Kapti sekurang kurangnya 3 ( tiga ) perian berturut-turut

d. memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh KPRI Eko Kapti

e. diutamakan dari
unsur Dewan
Anggota yang sedang / sangkut-paut menjabat.

( 7 )

Pengurus memufakati uang lelah gaji atau penggantian biaya setiap rembulan nan besarnya sesuai dengan taksiran yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota.

( 8 )

Pengurus bisa menerima sebagian ataupun seluruhnya dari dana Pengurus per perian
nan besarnya diatur n domestik Anggaran Asal.

Pasal 13

( 1 )

Anggota Pengurus boleh diberhentikan makanya Berdekatan Anggota apabila terbukti :

a.

mengerjakan kecurangan dan atau mudarat KPRI Eko Kapti

b. melanggar kualat atau janji

c. melakukan tindakan-tindakan yang mudarat gerakan koperasi plong umumnya dan KPRI Eko Kapti pada khususnya

d. tidak memenuhi
pasal 17 ayat (3) Runding Bawah

e. terbukti melakukan tindakan – tindakan tercela dan pengingkaran norma- norma agama dan maupun susila yang dapat memburukkan keunggulan baik KPRI puas umumnya dan KPRI Eko Kapti pada khususnya.

( 2 )

Anggota Pengurus nan diberhentikan dengan sebab sebagai halnya tersebut pada ayat ( 1 ) aksara ( a ) dan (c) pasal ini diwajibkan mengganti seluruh kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakannya tersebut dan bukan menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum cak bagi melakukan penuntutan.

Pasal 14

( 1 )

Penasehat sebagaiman mestinya dimaksud pada pasal 23 Estimasi Dasar enggak merupakan perabot organisasi.

( 2 )

Secara Eks Offisio Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Usaha diangkat sebagai anggota Penasehat buat disahkan dalam Rapat Anggota.

( 3 )

Apabila dipandang mesti Pengurus boleh mengangkat anggota Penasehat diluar anggota atas pangkal kepakaran.

( 4 )

Penasehat sebagaimana plong ayat ( 2 ) menerima uang kehormatan ataupun penggantian biaya setiap bulan nan besarnya sesuai dengan anggaran yang telah diputuskan dalam Berhimpit Anggota.

Portal V

PENGAWAS

Pasal 15

( 1 )

Selain persyaratan sebagaimana mutakadim ditetapkan kerumahtanggaan pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar, maka untuk dapat dipilih menjadi Anggota Penyelia harus telah menjadi anggota KPRI Eko Kapti minimal 3
( tiga ) tahun berjejer-jejer diutamakan pernah menjadi Dewan Anggota.

( 2 )

Selain sebab – sebab sebagai halnya disebutkan internal pasal 25 ayat ( 6 ) Anggaran Dasar, Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti melakukan tindakan tercela sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat ( 1 ) abc ( e ) Anggaran Rumah Tangga.

( 3 )

Pengawas memufakati uang jasa keperawanan atau penggantian biaya serta jasa tahunan yang besarnya sesuai dengan perkiraan nan sudah lalu diputuskan oleh Rapat Anggota.

( 4 )

Inspektur mematok seorang diantara mereka bikin menjadi Koordinator dan bertugas mengkoordinasikan tugas – tugas anggota Pengawas.

( 5 )

Pemilihan Pengawas bau kencur yang habis masa baktinya dipimpin maka itu Ketua alias Pengurus / Wakil PKPRI Kabupaten Malang.

( 6 )

Penyaringan Supervisor dilakukan dengan sistem formatur dengan kuasa penuh yang dipilih langsung oleh rapat anggota.

BAB VI

MANAJER

Pasal 16

( 1 )

Apabila diperlukan Pengurus boleh mengangkat seorang Manajer yang diberi tugas melaksanakan kepemimpinan di bidang gerakan melangkaui persetujuan berdempetan anggota.

( 2 )

Syarat – syarat pengangkatan Manajer, nasib baik dan kewajibannya serta tugas dan pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Pengurus.

( 3 )

Manajer diangkat oleh Pengurus dengan Kopi Pengangkatan dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja kerjakan masa tertentu.

( 4 )

Dalam melaksanakan tugasnya Manajer berpijak kepada kebijaksanaan nan telah digariskan oleh Pengurus.

( 5 )

Manajer bertanggungjawab kepada Pengurus.

( 6 )

Apabila karena sesuatu hal Pengurus tidak dapat mengangkat Manajer, maka Pengurus dapat mengangkat atau menunjuk salah seorang anggota Pengurus sebagai Full Timer yang diberi tugas melaksanakan tugas – tugas Manajer.

( 7 )

Manajer mengamini gaji dan jasa tahunan nan besarnya sesuai anggaran yang telah diputuskan oleh -Rapat Anggota.

BAB VII

KARYAWAN

Pasal 17

( 1 )

Pengurus dapat menggotong Karyawan yang berstatus sebagai Fungsionaris Negeri atas ijin Kepala Biro Departemen Agama Kabupaten Malang kecuali Karyawan non Pegawai Wilayah.

( 2 )

Untuk Karyawan Personel Negeri pengangkatannya mengikuti Statuta Pemerintah khususnya yang dolan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, sedangkan Karyawan non Sida-sida Kewedanan prosedur pengangkatannya bak berikut :

a. diadakan pemilihan penerimaan Pegawai

b. diputuskan maka dari itu Rapat Pengurus Lengkap bersama Pengawas

c.

dibuatkan Surat Pengangkatan dengan menggunakan system Kontrak Kerja bikin jangka  hari tertentu

d. kodrat kekaryawanan diatur seterusnya intern peraturan tunggal organisasi

( 3 )



Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai menjadi bahara jawab Manajer maupun Pengurus yang ditunjuk untuk itu.

( 4 )



Karyawan non Pegawai Negeri menerima gaji dan jasa tahunan yang besarnya sesuai dengan anggaran yang mutakadim diputuskan maka dari itu Rapat Anggota, sedangkan karyawan nan berstatus sebagai Pegawai Distrik hanya mendapatkan jasa tahunan.

BAB VIII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 18

( 1 )

Selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Pengurus dapat mengusulkan adanya simpanan tandon tak bagi disahkan maka dari itu Rapat Anggota.

( 2 )

Simpanan-simpanan lain seperti mana dimaksud pada pasal 18 ayat ( 1 ) boleh maujud :

a. Tabungan

b. Sediaan Wajib Pinjaman ( SWP )

c. Simpanan Wajib Khusus ( SWK )

d. Sediaan Rambang

e. Simpanan Tersendiri Anggota ( SKA )

f. dan lain-lain.

( 3 )


Besarnya Suplai-tandon sebagaimana tersebut lega ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini selain huruf (d ), ( e ) dan ( f ) diputuskan maka dari itu Rapat Anggota.

( 4 )



Terhadap Cadangan-simpanan seperti tersebut pada ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini diberikan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan nan berperan.

( 5 )



Simpanan Pokok, Simpanan Teradat, Tabungan dan Simpanan Wajib Sanggam boleh diambil kembali apabila yang bersangkutan keluar ataupun berhenti bersumber keanggotaan KPRI Eko Kapti, seperti mana pasal 6 ayat
( 3 ) ART.

( 6 )



Simpanan-cadangan selain tersebut pada ayat ( 5 ) pasal ini bisa diambil sesuai dengan perjanjian dan atau sewaktu-waktu.

Bab IX

MANAJEMEN PERMODALAN / KEUANGAN

Pasal 19

( 1 )

Lakukan menjamin keamanan, kelancaran dan pengawasan, maka lalu lintas keluar masuknya tip KPRI Eko Kapti harus mendapat persetujuan Pengurus yang telah ditunjuk cak bagi itu dan pelaksanaannya dapat menggunakan jasa Bank atas stempel KPRI Eko Kapti.

( 2 )

Pengurus menetapkan kuantitas maksimal komisi yang diperkenankan ada di Kas Kecil KPRI Eko Kapti kerumahtanggaan menyampuk kelajuan kegiatan usaha sehari-hari.

( 3 )

Dalam hal Manajer, maka penggunaan persen tersebut sreg ayat ( 2 ) pasal ini dipertanggungjawabkan oleh Manajer kepada Pengurus.

( 4 )

Yang berhak menandatangani Cek atas rekening KPRI Eko Kapti adalah 2 ( dua ) khalayak diantara 3 ( tiga ) orang elemen yaitu Pengarah, Sekretaris dan Perdana.

BAB X

SISA HASIL USAHA

Pasal 20

( 1 )

Tahi Hasil Usaha ( SHU ) nan menjadi milik anggota dibagikan kepada anggota secara fisik, kecuali apabila keputusan RAT menuntut lain.

( 2 )

Puas setiap tata RAT Pengurus menawarkan kepada anggota apakah SHU cak bagi anggota dibagikan secara tunai / fisik atau dimasukkan kedalam Simpanan Manasuka anggota  nan berkepentingan.

( 3 )



Keputusan dari ayat ( 2 ) ini diputuskan dengan suara minor  terbanyak.


( 4 )



Apabila sampai pada tenggang daya 2 ( dua ) wulan setelah Keputusan RAT anggota tidak mengambil bagian SHU nya, maka kuantitas fragmen anggota tersebut dimasukkan ke dalam Stok Manasuka anggota yang berkepentingan.

Bab XI

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain nan dianggap belum cukup diatur privat Rekapitulasi Kondominium Jenjang ini akan diatur internal Peraturan Khusus sejauh enggak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Eko Kapti.

Disahkan Oleh Rapat Anggota

Puas Sungkap
: 5 Nopember 2001


Di


: MALANG

Pimpinan Sidang





Saiful Jul Noerjanto,SH

Source: https://kpri.ekokapti.id/p/adart.html