Ajaran Resopim Pada Masa Demokrasi Terpimpin Bertujuan Untuk


Dengan pamrih bikin menguasai masalah yang terserah di negara Indonesia, Soekarno selaku kepala negara mengkhususkan Dekrit Kepala negara lega rontok 5 Juli 1959. Seiring dengan keluarnya dekrit tersebut demokrasi terpimpin pun tiba berlaku hingga dengan berakhirnya kontrol Soekarno.

Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena puas masa Kerakyatan Parlementer yuridiksi presiden hanya invalid sebagai kepala negara, sedangkan yuridiksi pemerintah dilaksanakan oleh partai

Dengan tujuan bagi menyelesaikan komplikasi yang ada di negara Indonesia, Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit Kepala negara pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan keluarnya dekrit tersebut demokrasi terpimpin pula mulai dolan sampai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno.

Demokrasi terpimpin yaitu reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena puas waktu Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sementara itu otoritas pemerintah dilaksanakan maka itu partai.

Internal pelaksanaan demokrasi terpimpin ada penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 diantaranya :

1. Kerumahtanggaan tulangtulangan MPRS

a. Anggota MPRS diangkat makanya presiden berdasarkan Pen Pres No. 2 tahun1959, dengan predestinasi:

  • seia lagi ke UUD ’45
  • setia pada perjuangan RI
  • sejadi manifesto ketatanegaraan

b. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota lemari kecil

c. Tugas dan wewenang MPRS sampai melegitimasi GBHN

d. Sesuai dengan point 3, Pidato kepala negara yang berjudul “Penemuan kembali Arus Kita” digunakan sebagai GBHN

e. Selain itu sidang MPRS dilaksanakan di Bandung

2. Membentuk DPAS

a. Anggota DPAS diangkat maka dari itu presiden dengan Pen Pengempa No. 3 tahun1959

b. DPAS diketuai oleh kepala negara

c. Tugas DPAS yaitu memberi jawaban atas soal kepala negara dan mengajukan usul kepada pemerintah

3. Mengusik DPR hasil Pemilu

Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN nan diajukan maka dari itu presiden

Lebih jauh presiden membentuk DPR Gotong Royong, dengan tugas:

  • Melaksanakan manifesto strategi
  • Takhlik amanat siksaan rakyat
  • Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Memasyarakatkan wahyu Nasakom

Soekarno mengingat-ingat bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai faedah yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan kekuatan tersebut ia mesosialisasika adanya tajali Nasakom yang merangkum 3 kekuatan lautan intern publik. Maka setiap lembaga tadbir harus berusurkan Nasakom

Ajaran ini mencadangkan gejolak dalam masyarakat dan semakin memberi prospek komunis masuk dalam lembaga negara.

5. Mengangkat diri seumpama Presiden sama tua hidup

Maksud pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya lain tergoyahkan dalam upaya untuk merealisasi ide dan gagasanya keistimewaan ”memperbaiki keadaan bangsanya”

Pengangkatan ini berdasarkan Tap No III/MPRS/1963

6. Memasyarakatkan ajaran Resopim

Resopim : Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional

Nan ditujukan kerjakan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

Tanzil ini menekankan bahwa semua unsur sukma berbangsa dan bernegara harus di capai dengan diseminasi, dijiwai makanya sosialisme dan dikendalikan makanya satu pimpinan nasional yang disebut

Panglima Besar Revolusi (PBR)

tiada lain adalah Soekarno seorang. Balasannya lembaga-bagan tinggi ditempatkan dibawah presiden (lihat dalam pembentukan MPRS, DPAS dan DPRGR)

7. Pembatasan Partai-partai

Sekiranya waktu Demokrasi Liberal ada independensi organisasi politik-pastai sekadar plong tahun Demokrasi Terpimpin, Kepala negara Soekarno mewatasi keberadaan partai-partai kebijakan. Dari 28 partai menjadi 11 partai.

Semua partai –partai harus seide dengan Soekarno, yang menjadi pengganjal maka akan dibubarkan. Misalnya organisasi politik Masyumi dan PSI (Partai Islam Indonesia). Keduanya dinggap terbabit dalam perbangkangan PRRI dan Permesta. Dukungan kedua puak ini terhadap pemberontak wajar karena PRRI menetang eksistensi PKI intern tadbir.


Source: https://www.sridianti.com/sejarah/penyimpangan-masa-demokrasi-terpimpin.html