Apa Yang Dimaksud Nelayan Tradisional



Penangkap ikan Kuntum di Pantai Timur Sumatera Lor (foto Jaringan Advokasi Pengail)

“Tidak lautan hanya kolam susu, pepas dan jalan cukup menghidupimu tiada badai tiada topan kau temui, lauk dan udang menghampiri dirimu.” Sebuah lirik lagu oleh KoesPloes, berarti bahwa tanah tumpah kita lalu fertil kreatif ruah. Apakah lirik tersebut hanya dalam sebuah diksi semata atau memang sopan?

Indonesia merupakan negara Maritim nan luas wilayah perairan mencapai 6.315.222 Km persegi dengan pangkat garis pantai 99.093 Km adalah garis pesisir terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Maka dari itu karena itu, sumber-mata air kelautan yaitu penopang semangat Pengail Indonesia dan pemenuhan kebutuhan zat putih telur bangsa ini. Data BPS Tahun 2022 menunjukkan bahwa selingkung 25% atau selingkung 7,87 juta individu miskin yakni mahajana pesisir dimana nelayan merupakan pencahanan utamanya. Namun internal konteks penyiapan pangan, 80% konsumsi perikanan intern negeri, dipenuhi makanya perikanan perimbangan mungil.

Kekayaan sumber-sendang laut harusnya menjadi perigi kesejahteraan kerjakan Penjala, terutama Nelayan kecil dan Tradisional. Menurut UU Nomor 7 Perian 2022 mengenai, Nelayan Kecil merupakan Nelayan nan melakukan Penangkapan Lauk buat memenuhi kebutuhan jiwa sehari-hari, baik yang tidak memperalat kapal penangkap Ikan alias yang menunggangi kapal penangkap Ikan berukuran minimal samudra 10 (sepuluh) gros ton (GT). Sementara itu Nelayan Tradisional yaitu Nelayan nan melakukan Penggerebekan Iwak di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara jatuh-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan tempatan.

Tetapi, kenapa mayoritas Pengail Kecil dan Tradisional Indonesia miskin? Di laut bukan lagi kolam tetek, boleh jadi sudah menjadi bendungan racun, semua iwak enggan untuk hinggap plong gawai tangkap mereka, iwak-lauk mulai dari nan kecil sampai besar bahkan tempat kehidupan dan bertelurnya ikut musnah oleh bantau besar di laut dan ekspansi perkebunan dan tambak di pesisir alas mangrove.

Dilema Politik tentang Perairan dan Maritim

Di awal pemerintahannya, Jokowi menyatakan Indonesia akan menjadi Poros Maritim Manjapada berlandaskan 5 pilar. Pertama, membangun juga budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan hutan laut dengan menurunkan penangkap ikan pada pilar utama. Ketiga, memberi hak istimewa lega pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, pabrik perkapalan, dan wisata maritim.

Qanun Nayaka (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2022 yakni aturan mengenai larangan pengusahaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Pemakaian cantrang termasuk nan dilarang sesuai dengan adat ini nan mulai ditetapkan 8 Januari 2022. Cantrang adalah penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut kisa. Jala cantrang ditarik dengan kapal yang berputar mampu menganyam ikan sampai di sumber akar perairan. Hasil Pengkhususan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut penggunaan perangkat tangkap cantrang secara per-sisten dapat merusak lingkungan serempak ekosistem laut. Dampak buruk di musim depan yakni populasi iwak akan ki amblas dan profesi penangkap ikan musnah.

Keluarnya peraturan tersebut lain membentuk cantrang menjadi ilegal, karena terdapat tolak tarik peraturan, terlebih penundaan sampai tahun 2022 dengan beraneka ragam alasan sama dengan belum ada pemindah jika cantrang dilarang. Menariknya lagi, justru pada Januari 2022, Pemerintah mencabut sifat larangan cantrang tersebut. Keputusan Pemerintah ini bernasib baik respon berasal Penangkap ikan yang berunjuk rasa di Monas pada 17 Januari 2022 lalu. Alih-alih mensejahterakan penangkap ikan kecil dan tradisional, apalagi kebijakan ini lagi melegalkan aktivitas Nelayan kapal samudra dengan pendayagunaan cantrangnya dan trawl. Nelayan kecil dan tradisional hanya kembali menonton Nelayan kapal lautan menghabisi seluruh biota laut. Dalam hal ini, tampak bahwa ketatanegaraan negara tidak membela rakyat kecil begitu juga Penangkap ikan Kecil dan Nelayan Tradisional.

Tepi laut Langkat, Sumatera Paksina

Sumatera Utara, Provinsi dengan garis pesisir sekeliling 1300 KM. Sumber daya laut menjadi salah suatu sumber roh bagi 20 % masyarakat di Sumatera Utara. Sejauh tahun 2022-2014, Dinas Perikanan dan kelautan Sumut menyadari total total pengail iwak tangkap sebanyak 250.000 orang. Jumlah ini pula termasuk nelayan tangkap tidak namun di laut, tetapi juga di perairan umum seperti sungai, dan waduk. Namun, hingga 2022, besaran nelayan telah menurun menjadi 194.870 khalayak.

Dengan garis pantai tersebut, sebagian wilayah zona timbul tenggelam Sumatera Utara adalah oleh ekosistem pesisir nan banyak ditumbuhi Mangrove. Luasnya hingga ke 176 mili. Akan tetapi, kerusakan rimba mangrove mencapai 59.077 hektare atau 33 %. Rimba tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota di provinsi ini. Salah satunya merupakan Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat fertil di Pantai Timur Sumatera Utara sehingga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Maka dari itu karena itu, di Kabupaten terluas di Sumatera Utara ini sebagian masyarakatnya bekerja andai Nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sumber-sendang laut. Wana mangrove di Langkat adalah yang paling luas serta ikut menyumbang fasad nan paling tinggi.

Hutan mangrove yaitu komunitas bertunas – tumbuhan nan di pengaturan makanya jenis Rhizopora, Bruguire, Avicennia nan kehidupannya dipengaruhi oleh timbul tenggelam air laut. Kedatangan Mangrove bak bagian berpangkal ekosistem Pesisir mempunyai fungsi ganda dalam nyawa publik, fungsi social ekonomi dan mileu jiwa. Secara ekonomis, mangrove memiliki nilai ekonomi baik berpangkal buah dan plural biota internal ekosistem mangrove. Temporer berbunga sisi lingkungan hidup mangrove n kepunyaan peran sebagai baluwarti saintifik daratan dari terjangan abrasi tepi laut serta memiliki angka multiplisitas hayati yang sangat tinggi.

Perkampungan-perkampungan Nelayan tersebar di sejumlah kecamatan seperti, Secanggang, Jazirah Pura, Gebang, Bom Susu, dan Pelabuhan Berandan. Secara umum, perkampungan tersebut mengalami kemelut lingkungan dengan rusaknya mangrove akibat alih maslahat menjadi perkebunan kelapa sawit dan areal tambak dengan skala yang luas. Keadaan ini terjadi di desa Hilir Serapuh dan desa Ubun-ubun di Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Muara Gebang di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Lebih lagi, bukan sedikit air laut langsung berhadapan dengan tanaman kelapa sawit dan areal pertambakan. Di beberapa Desa tersebut, Di areal zonasi hutan yang harusnya ditumbuhi mangrove, malah nan bertunas adalah sawit dan empang. Mangrove semata-mata umum ditemukan di sepanjang lopak dan estuari sungai. Dengan menanjak lambu Pengail di sekitar kubangan, akan terbantah di kanan dan kiri hutan mangrove, tetapi jikalau memperharikannya dengan teliti, di baliknya yaitu kebun kelapa sawit.

Alih Maslahat Mangrove menjadi Kelapa Sawit dan Tebat

Pembukaan perladangan sawit di pesisir Langkat tiba dilakukan maka dari itu para pemanufaktur sejak tahun 1990-an awal. Di ketiga desa tersebut, rata-rata tuan perkebunan dan pertambakan ialah pengusaha-pengusaha nan malar-malar bukan masyarakat setempat. Mereka rata-rata memiliki 50-200 Ha sawit setiap orangnya dan 5- 20 hektar untuk setiap tebat. Parahnya pula, perladangan Sawit nan merusak kawasan pesisir tersebut justru tak n kepunyaan izin hak kepentingan usaha atau ampunan lainnya. Bahkan, dengan luasan-luasan tersebut, tidak sedikit perkebunan ini seorang pengelolaannya tanpa sebuah firma awak hukum seperti PT atau lain sebagainya. Suka-suka yang sama sekali bukan berbadan hukum, kepemilikan perorangan nan cukup luas, dan suka-suka pula dikelola makanya koperasi serba usaha (KSU). Malah, berdasarkan SK 579 adapun penunjukan negeri hutan, persawahan dan tambak tersebut sebagian besar berada di kawasan yang berstatus rimba.

Di Desa Estuari Serapuh, Bubun, dan Gebang kabupaten Langkat, perambahan dan alih guna kawasan pangan mangrove start terjadi pada akhirusanah 1990-an sampai kini. Pabrikan mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan dilengkapi SK Desa dan Camat. Keseluruhan luas sawit dan areal balong di ketiga desa nan saling berbatasan ini mencapai bertambah terbatas 3000-an Ha.

Penjala tradisional di ketiga desa tersebut merasakan serampak dampak dari rusaknya pangan. Pangan mangrove yang dulunya menyediakan banyak yuyu, udang, dan ikan-ikan sekarang justru semakin susah buat menangkapnya. Seser bantau (tangkapan benur) cerbak tidak dihinggapi udang. Di laut Nelayan Tradisional semakin elusif mencari lauk. Jika dihitung besaran pendapatan bersihnya, rata-rata mereka belaka memperoleh uang sebesar 20-40 ribu dolar tiap-tiap harinya. Dengan uang itu, mereka harus mensponsori kebutuhan rumah tahapan dan anak sekolah. Terkadang mereka juga tidak mendapatkan hasil segala apa-apa. Sehingga, ingin lain kepingin mereka harus berhutang kepada pengusaha ikan dengan persyaratan mereka harus cak memindahtangankan hasil tangkapannya kepada pemberi hutang tersebut. Tidak cacat dari pengusaha ikan nan membeli ikan dari Nelayan tradisional jauh di bawah harga seremonial. Hasil melautnya nan tidak pernah mencukupi kebutuhan, bagaimana kembali mereka terbiasa membayar hutang. Makanya karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menggaji hutang, enggak jarang dari Nelayan-nelayan kecil dan tradisional nan kemudian sesekali bekerja ibarat buruh penjala maupun buruh di kebun kelapa sawit serta tambak yang sudah lalu menabrakkan perahu rimba mangrove di desa-desa di pantai Langkat. Tidak namun di kalangan petani, hubungan patron-klien menjalari nelayan kecil dan tradisional.

Ketika menggunjingkan permasalahan Nelayan, tak saja melulu membahas tersapu perikanan dan nautikal, akan tetapi titit penyelesaian nan menyeluruh maupun holistik. Karena persoalan masyarakat rantau yang mayoritas ialah pengail tradisional merupakan persoalan di laut dan di darat. Alih kemujaraban hutan mangrove menjadi berbagai permasalahan langka mulai berpangkal persoalan ekonomi, ilmu lingkungan, sosial, dan budaya, dan bahkan menjadi pemicu konflik tenurial di kawasan pesisir. Sekutu Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, bahwa sepanjang 2022 lalu, telah terjadi 28 konflik agraria terjadi di provinsi tepi laut kelautan. Dengan luas konfliknya mencapai 41.109, 47 Ha. Konflik tersebut melibatkan antara publik dengan swasta dan pemerintah.

Saat ini, banyak desa di kawasan tepi laut masuk dalam kawasan hutan, tertera pemukiman masyarakat nelayan berstatus andai kewedanan hutan. Peristiwa sejala dengan apa nan KPA catat bahwa sekeliling 30 ribu desa berada di negeri hutan. Kemudian malar-malar kawasan hutan yang seharusnya itu adalah ajang hidup kekerabatan mangrove lebih-lebih sudah lalu menjadi areal perkebunan sawit dan tambak. Kalau di Langkat permasalahannya yaitu alih fungsi ke perkebunan dan empang di beberapa daerah lain di Indonesia memiliki kasus yang berbeda lagi, seperti di Pulau Pari DKI Jakarta dimana telah terjadi privatisasi petak yang menggeser nasib baik-properti Nelayan dan masyarakat setempat demi khasiat investasi pariwisata, kemudian persoalan pengumpulan Teluk Jakarta, Teluk Benoa di Bali, Penumpukan di Makassar, dan pertambangan batu halus di rantau pesisir Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang pada 2022 tinggal, Salim Kancil menjadi korbannya, dan enggak sebagainya.

Nelayan kerdil dan tradisional, mereka hidupnya di pinggir laut, sama dengan nasibnya yang terpinggirkan. Di laut bukan kalah oleh ombak, tapi oleh Kapal Raksasa nan mengeruk lewat apa biota laut hingga tidak cak semau kesempatan untuk bereproduksi atau bertaruk. Di daratan pesisir, bukan kalah kencangnya angin, cuma rumahnya sahaja yang semakin miring akibat angin berasal laut langsung bergoyang-goyang-ayun flat-apartemen kayu Nelayan. Mereka (Penjala kecil dan tradisional) kalah dengan modal dan investasi yang telah mengebankan ekosistem pesisir yang menjadi arena penangkaran biota-biota laut. Atas segel modal, reorganisasi ulas dilakukan, yang kemudian berekspansi dengan cara melenyapkan ekosistem lama bikin mewujudkan lanskap yang baru. Shiva dan Mies (2005) menyebutnya “creative destruction.” Ki kenangan dan hak guna ekosistem pesisir nan kompleks dilenyapkan oleh modal dan pendanaan.

Urat kayu Nelayan Kecil dan Tradisional dirampas, investasi tidak mengenal kata rugi, ruginya dirasakan Nelayan kecil, tradisional atau umum pesisir secara awam. Maka, di laut kalah, di darat pun kalah. Seperti nan terjadi di 3 Desa Pesisir Langkat, tidak abnormal terbit Nelayan mungil dan tradisional masuk ke dalam jeratan utang, demi mencukupi kebutuhan rumah jenjang. Alih-alih bayar ketinggalan, makan namun pas-pasan. Mau tidak mau, mereka pun harus menjadi buruh. Buruh Penjala di laut. Di darat, Mereka kadang menjadi praktisi juga sebagai buruh tani dan kebun. Belum lagi jika mendengar beragam kepala putik dan stereotipe negatif yang masyarakat non pantai layangkan kepada mereka, “awam pesisir itu basyar kampung, malas, dan jorok”. Bagaimana mereka mau hidup bersih, seandainya membuang sampah dan cerih kondominium tangga lega tempatnya sekali lagi tidak berarti segala apa-apa, karena setiap harinya ratusan dan bahkan ribuan ton sampah dikirim dari hulu melalui batang air, terombang-ambing di zona timbul tenggelam, dan menjadi pemandangan nan sudah lalu enggak asing bagi mereka di setiap tesmak pemukiman Nelayan.
Kemanakah Mereka akan mengadu? Apakah mereka sepan saja dengan sembahyang, atau sama dengan nan Ebit G. Ade dalam sekudung lirik lagunya, “coba tanyakan pada rumput yang bergoyang.” Haruskah mengadu kepada Koesploes, atau bahkan menggugat mereka karena menggambar sepenggal lirik lagu nan salah! Ataupun lirik tersebut memang bermartabat, tetapi belaka buat segelintir orang yang menikmatinya. Pengail kerdil dan tradisional, kalah di laut dan di darat, hidup di pinggir laur, nasibnya pun terpinggirkan, sudah dijatuhkan, ditimpah pun maka itu strata.(RP)

Source: https://hari.or.id/news/2018/08/nelayan-kecil-dan-nelayan-tradisional-yang-kalah-di-laut-dan-di-darat/

Posted by: caribes.net