Apa Yang Dimaksud Subsidi Ekspor

Kenegaraan

Mengenal Subsidi yang Dilarang dalam Perdagangan Jagat rat


Bacaan
12
Menit

Mengenal Subsidi yang Dilarang dalam Perdagangan Internasional

Apakah memang terserah yang dinamakan dengan subsidi yang dilarang dalam perdagangan internasional? Karena saya pernah mendengar bahwa Eropa menganggap Indonesia melakukan subsidi tertentu terhadap produk kelapa sawitnya, sehingga Eropa mengemudiankan cak bagi menaikkan tarif barang timbrung dari Indonesia.

circle with chevron up

Ketentuan yang menata tentang subsidi adalah Pasal XVI
General Agreement on Tariffs and Trade 1994
dan
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1995. Berdasarkan perabot-perkakas tersebut, subsidi nan dilarang merupakan subsidi dari pemerintah kepada perusahaan alias industri tertentu, yang dikategorikan ke internal dua kategori utama, yaitu
prohibited subsidies
dan
actionable subsidies
. Jika subsidi yang dilakukan suatu negara ternyata merupakan subsidi yang melanggar ketentuan, maka negara lain dapat melaksanakan
countervailing duty
maupun
countermeasure.

Penjelasan lebih jauh boleh Beliau klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Subsidi dalam Perjanjian Multilateral

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 alias Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (“GATT”) yakni perjanjian bazar multilateral nan berdasarkan mukadimahnya, tujuan bersumber perjanjian ini yakni penyunatan nyata atas tarif dan rintangan perdagangan lainnya dan penghapusan perlakuan diskriminasi dalam penggalasan sejagat.

Salah satu kaidah bazar yang diatur dalam GATT yaitu prinsip persaingan yang adil (fairness principle). Buat menciptakan persaingan yang adil, GATT menetapkan kadar-ketentuan diantaranya ialah pembatasan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.[1]

Menurut
Huala Adolf

&

A. Chandrawulan

dalam
Masalah-ki aib Hukum Dalam Perdagangan Internasional, subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah bakal produsen, distributor dan konsumen tambahan pula masyarakat dalam bidang tertentu (keadaan. 64).

Andreas F.

Lowenfield

internal
International Economic Law
mengatakan subsidi adalah transfer gana terbit dana publik kepada suatu gerombolan penerima manfaat tertentu, dimana dipercayai tidak dapat bertahan, atau setidaknya enggak dapat mempertahankan takhta mereka, jika doang didasarkan lega kekuatan pasar semata (hal. 216).

Menurut irit kami, lamun subsidi tersebut terjadi dalam suatu negara tertentu, perbuatan tersebut dapat memiliki dampak yang buruk terhadap ekonomi atau sektor tertentu negara-negara lain, karena subsidi ini mendistorsi arus komoditas yang terjadi.

Aturan akan halnya subsidi diatur Pasal XVI GATT dan lebih lanjut intern

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1995


(“SCM

”)
yang menata lebih rinci mengenai subsidi dan tindakan nan dapat diambil oleh negara anggota yang dirugikan akibat adanya produk ekspor yang disubsidi negara lainnya.

Variasi-Jenis Subsidi

Pasal 1.1 SCM memberkan definisi umum mengenai subsidi yang akan menjadi arketipe intern penentuan apakah subsidi tersebut diperbolehkan alias tidak, adalah:

For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if:

  1. (1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as “government”), i.e. where:

    1. a government practice involves a
      direct transfer of funds
      (e.g. grants, loans, and equity infusion),
      potential direct transfers of funds or liabilities
      (e.g. loan guarantees);


    2. government revenue that is otherwise due is foregone


      or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)1;


    3. a government provides goods or services


      other than general infrastructure, or
      purchases goods;


    4. a government makes payments to a funding mechanism

      , or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no benaran sense, differs from practices normally followed by governments; or

(2) there is any form of
income
or
price support
in the sense of Article XVI of GATT 1994; and



  1. a benefit
    is thereby conferred.

Berdasarkan uraian tersebut, maka subsidi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

  1. Hibah pemerintah (grant);

  2. Pinjaman pemerintah (loan);

  3. Pembayaran modal pemerintah (equity infusion);

  4. Penjaminan pinjaman maka dari itu pemerintah (loan guarantee);

  5. Insentif fiskal seperti nilai pajak (tax credit);

  6. Penyiapan produk dan jasa oleh pemerintah, serta pembelian barang oleh pemerintah diluar infrastruktur masyarakat;

  7. Mekanisme investasi maka dari itu pemerintah kepada lembaga privat yang mengerjakan tindakan a-f diatas;

  8. Dukungan pendapatan (income subsidy); dan

  9. Dukungan harga (price subsidy).

Ketentuan diatas tidak dapat mengirik koteng, melainkan harus memenuhi ganjaran bahwa subsidi tersebut harus bertabiat
“spesifik”
begitu juga ditentukan dalam Pasal 2.1 SCM:

In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is
specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries
(referred to in this Agreement as “certainenterprises”) within the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:

  1. Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly
    limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.

  2. Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates,
    establishes objective criteria or conditions governing the eligibility for, and the amount of, a subsidy, specificity shall not exist, provided that the eligibility is automatic and that such criteria and conditions are strictly adhered to. The criteria or conditions must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification.

  3. If, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the application of the principles laid down in subparagraphs (a) and (b), there are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other factors may be considered. Such factors are:
    use of a subsidy programme by a limited number of certain enterprises, predominant use by certain enterprises, the granting of disproportionately large amounts of subsidy to certain enterprises, and
    the manner in which discretion has been exercised
    by the granting authority in the decision to grant a subsidy. In applying this subparagraph, account shall be taken of the extent of
    diversification of economic activities
    within the jurisdiction of the granting authority, as well as of the
    length of time
    during which the subsidy programme has been in operation.

Beralaskan takdir tersebut, subsidi yang dimaksud adalah
subsidi yang spesifik penerimanya, yaitu subsidi yang diberikan kepada suatu perusahaan, industri, keramaian perusahaan ataupun kelompok industri. Sedangkan, subsidi yang sifatnya umum tidak terjadwal subsidi yang dimaksud dalam SCM.

Subsidi nan diberikan kepada semua pihak sepanjang memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur n domestik suatu perundang-undangan, bukan merupakan subsidi yang spesifik, sehingga tidak termaktub n domestik pangsa spektrum yang diatur n domestik SCM. Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan adalah apakah kegiatan ekonomi negara yang dimaksud berbagai atau enggak dan lamanya musim program subsidi berlanjut.

Kriteria Ukur Subsidi yang Dilarang

Menurut
Mithuo Mathushita
,

et.al

privat
The World Trade Organization, Law, Practive, and Policy
, bersendikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 SCM, maka terletak tiga partikel dasar dalam menentukan subsidi beralaskan SCM, adalah (hal. 305):

  1. Subsidi harus merupakan satu kontribusi finansial bersumber pemerintah atau fisik umum;

  2. Subsidi tersebut harus memberikan keistimewaan

  3. Subsidi harus singularis kepada penerima tertentu.

SCM kemudian membagi subsidi kedalam 2 (dua) kategori penting, merupakan:

  1. Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) seperti diatur dalam
    Bagian

    II SCM
    ; dan

  2. Subsidi yang bisa dikenakan tindakan (actionable subsidies) sebagaimana diatur intern
    Bagian

    III SCM
    .

Sebenarnya, terdapat satu lagi kategori subsidi, adalah subsidi yang enggak dapat dikenakan tindakan (non-actionable subsidies), sebagai halnya bagan bantuan penyelidikan dan ekspansi semenjak pemerintah sebagaimana diatur privat
Bagian

IV SCM
. Cuma, karena lain cak semau negara anggota yang menyetujui ekstensi keberlakuan bilangan ini sesuai dengan jangka waktu nan dipersyaratkan, maka sejak 31 Desember 1999 ketentuan Penggalan IV SCM sepanjang mengenai
non-actionable subsidies
berjauhan dan menjadi tidak bertindak.

Prohibited subsidies
adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang pada dasarnya terdiri semenjak subsidi komoditas ekspor subsidi dan produk substitusi impor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 SCM, yang berbunyi:

    1. Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:

    1. subsidies contingent, in law or in fact, whether solely or as one of several other conditions, upon
      export performance, including those illustrated in Annex I;

    2. subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the
      use of domestic adv lewat imported good


      s

      .

    1. A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.

Subsidi seperti mana ditentukan dalam Pasal 3.1 SCM adalah

per






se



illegal

, yakni sederajat sekali dilarang
tanpa
mewajibkan negara pelapor
membuktikan adanya dampak kerugian ekonomi
yang dialami negaranya akibat adanya satu barang impor bersubsidi dari negara lain.

Subsidi kategori
prohibited subsidi
e
s
otomatis memenuhi elemen spesifik sama dengan dipersyaratkan.
Annex
1 SCM memberikan daftar rajah subsidi komoditas ekspor nan dilarang nan berperilaku
non-exhaustive, artinya dimungkinkan bentuk-bentuk lain di luar daftar tersebut.

Mithuo Mathushita,
et.al
n domestik trik yang sama menyatakan bahwa daftar bentuk-tulangtulangan subsidi produk ekspor yang dilarang beralaskan
Annex
1 SCM (peristiwa. 330 – 331):

  1. Pemberian subsidi langsung bakal penampakan ekspor.

  2. Skema retensi alat penglihatan uang atau praktik-praktik serupa.

  3. Biaya transportasi dan pengiriman dalam puas pengangkutan (shipment) ekspor, nan dberikan atau disyaratkan makanya pemerintah, dengan kadar-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan bagi pengangkutan domestik.

  4. Ketentuan dengan tata cara dan persyaratan yang lebih mudah kerjakan komoditas impor maupun lokal, atau jasa dalam pemakaian produksi dagangan ekspor, dibandingkan kadar cak bagi produk sepertalian atau yang berkompetisi secara langsung, atau jasa lakukan penggunaan produksi barang konsumsi domestik.

  5. Pengecualian pengurangan, maupun penangguhan pajak-fiskal langsung atau biaya kedamaian sosia yang berhubungan dengan ekspor.

  6. Tunjangan (allowance) lakukan ki pemotongan khusus nan secara simultan berkaitan lakukan ekspor atau penampilan ekspor, melebihi dan diatas yang diberikan terhadap produksi untuk konsumsi domestik.

  7. Pengecualian ataupun pengurangan fiskal tidak langsug buat produksi dan aliran dagangan-komoditas ekspor, melebihi yang dikenakan puas produksi dan distribudsi produk sejenis ketika dijual untuk konsumsi lokal.

  8. Pengecualian, pengurangan ataupun penanguhan mulai sejak fiskal tak sinkron kumulatif pada barang atau jasa intern produksi komoditas-produk ekspor.

  9. Pengurangan biaya-biaya impor melebihi yang dibebankan plong dagangan input yang diimpor yang dikonsumsi privat produksi produk ekspor.

  10. Pemberian program penjaminan ekspor skor atau asuransi oleh pemerintah atau lembaga khusus yang dikontrol pemerintah.

  11. Hibah

    (grant)

    nilai ekspor makanya pemerintah (atau lembaga spesifik nan dikendalikan oleh dan/atau bertindak di bawah wewenang pemerintah) dengan harga di bawah nan sebenarnya yang harus mereka bayar lakukan dana nan digunakan (atau jika mereka meminjam pada pasar modal internasional arti memperoleh dana dengan jangka waktu dan persyaratan kredit yang selaras dan privat mata uang yang ekuivalen sebagaimana dalam kredit ekspor).

Dalam

actionable subsidies
, komplain yang ditujukan enggak harus terhadap subsidi produk ekspor ataupun subsidi produk substitusi impor. Negara anggota dapat melakukan komplain terhadap setiap keberagaman subsidi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1.1 SCM
selama yang berkepentingan boleh membuktikan adanya dampak kerugian ekonomi
yang ditimbulkan pecah produk bersubsidi tersebut.

Hal ini ditegaskan intern suratan Article 5 SCM yang menamakan:

No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members, i.e.:

  1. injury to the domestic industry of another Member;

  2. nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members under GATT 1994 in particular the benefits of concessions bound under Article II of GATT 1994;

  3. serious prejudice to the interests of another Member.

Berdasarkan ketentuan diatas, terhadap actionable subsidies, negara pelapor harus menunjukan bahwa subsidi berdampak buruk puas kepentingannya. Takdirnya tak, subsidi diizinkan.

Ketentuan tersebut kembali mendefinisikan tiga keberagaman kerusakan yang terjadi akibat subsidi. Permulaan, subsidi suatu negara dapat merugikan industri n domestik distrik di negara pengimpor. Kedua, subsidi dapat merugikan eksportir saingan dari negara tidak ketika keduanya berlomba di pasar ketiga. Ketiga, subsidi tempatan di suatu negara dapat mudarat eksportir yang mencoba bersaing di pasar domestik negara nan memberikan subsidi.

Dengan demikian,
subsidi nan dilarang
intern tulangtulangan perjanjian bazar internasional
adalah

subsidi mulai sejak pemerintah kepada firma atau industri tertentu, dengan jenis utamanya adalah subsidi produk ekspor atau subsidi produk substitusi impor.

Selain subsidi komoditas ekspor atau produk substitusi impor, pelarangan subsidi juga dimungkinkan sepanjang negara pelapor bisa membuktikan adanya dampak kemalangan ekonomi nan ditimbulkan.

Kemudian, terhadap komoditas bersubsidi, negara yang dirugikan dapat menempuh dua tindakan, yaitu:

  1. Menetapkan bea perbandingan (contervailing duty) terhadap barang bersubsidi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembaiatan eksplorasi  koteng seperti diatur dalam
    Bagian V SCM; dan/alias

  2. Menunggangi mekanisme penyelesaian sengketa WTO bikin mengerasi negara pelanggar menyeimbangkan perilaku kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai WTO begitu juga diatur dalam
    Pasal 4
    dan
    Pasal 7 SCM.

Negara pelapor dapat menunggangi salah suatu maupun kedua jalur tersebut secara bersamaan, namun alhasil hanya boleh ada satu tindakan pemulihan yang diambil berlandaskan ganjaran Pasal 10 SCM, yaitu bea penyesuaian (contervailing duty) berdasarkan Fragmen V SCM atau tindakan balasan (countermeasure) beralaskan
Pasal

4

.10

atau
Pasal

7
.9

SCM
.

Pembaiatan investigasi tidak boleh dilakukan secara merawang. Kebiasaan prosedur dan pembuktian dalam melakukan investigasi diatur dalam dan harus sesuai dengan ketentuan n domestik Bagian V SCM bakal boleh membebankan bea penyeimbang (countervailing duty) terhadap produk impor dimaksud.

Sedangkan, dalam pemanfaatan mekanisme perampungan sengketa WTO, jika manjur, negara pelanggar boleh diminta bikin mencabut subsidi tersebut. Jika negara pelanggar tersebut enggak mematuhinya, maka Awak Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) memberikan otorisasi kepada negara pengadu untuk mengambil tindakan balasan (countermeasure).[2]

Bersendikan penelusuran kami, privat kasus Uni Eropa-Indonesia terkait minyak kelapa sawit atau biodiesel, Embak Eropa memperalat kolek studi sendiri cak bagi mengenakan bea perimbangan (contervailing duty) terhadap impor minyak kelapa sawit dari pencipta Indonesia.

Uang jasa Eropa pada 13 Agustus 2022 mengenakan bea rasio (contervailing duty) sebesar 8% – 18% terhadap impor biodisel dari Indonesia. Berlandaskan kata sandang




Commission Imposes Countervailing Duties on Indonesian Biodiesel
, intern investigasinya, Tip Eropa menemukan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para produsen minyak kelapa sawit berupa hibah (grant), kepentingan pajak (tax benefit), dan akal masuk terhadap target sah di pangkal harga pasar.

Demikian jawaban kami, semoga berfaedah.

  1. Huala Adolf & A. Chandrawulan.
    Masalah-ki kesulitan Syariat Dalam Perbelanjaan Internasional. Bandung: Rajagrafindo Persada, 1995;

  2. Andreas F. Lowenfield.
    International Economic Law. New York: Oxford University Press,
    Second Edition, 2008;

  3. Mitsuo Matsushita,
    et.al
    ..
    The World Trade Organization, Law, Practice, and Policy
    .
    United Kingdom: Oxford University Press, Third Edition, 2022;


[2] Pasal 4.10 dan 7.9 SCM

Tags:

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-subsidi-yang-dilarang-dalam-perdagangan-internasional-lt5dd25ec134914

Posted by: caribes.net