Cara Membaca Teks Undang Undang Dasar 1945


Kata sandang HUKUM

Bagaimana kaidah membaca UUD RI 1945 atau yang dikenal dengan istilah hukum laksana “Konstitusi Republik Indonesia”?

Jawabnya: tidak terserah.

Saja sebagai pedoman, masih terdapat garis petunjuk yang secara samar-samar masih dapat penulis berikan sebagai suatu manajemen cara alias panduan sederhana dalam memahami dan membaca
sukma
suatu Konstitusi.

Bak esensi, dapat penulis sebutkan, mendaras UUD memang terbatas berbeda dengan membaca suatu undang-undang biasa pada umumnya. Konstitusi, berperilaku lebih khayali ketimbang norma syariat yang lebih konkret, meski masih setara-sama bertabiat publik keberlakuannya (erga omnes).

Ada yang menyebutkan, bahwa bila undang-undang mengandung norma perihal sanksi bila dilanggar, sementara UUD bukan mengandung klausula yang bersanksi sebagaimana undang-undang pidana atau perdata. Pandangan tersebut, panitera nyatakan secara tegas, umpama keliru selengkapnya.

UUD mengandung sanksi. Buktinya, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang bila undang-undang tersebut dinilai berlawanan dengan Konstitusi RI. Sebaliknya pula, bila suatu Peraturan Area, sebagai paradigma, dinilai bertentangan dengan suatu undang-undang, meski khasanah undang-undang tersebut tidak memuat klausula perihal sanksi (norma sekundair), maka Perda tersebut boleh diajukan uji materiil (judicial review) ke hadapan Meja hijau Agung RI bagi dibatalkan.

Dari ki perspektif pandang tersebut di atas, maka sejatinya lain terdapat perbedaan secara kentara, antara mengaji sebuah undang-undang dengan mengaji sebuah UUD. Ia bersanksi, dan selalu secara inheren melekat kekuatan untuk berlaku secara imperatif.

Namun terdapat satu komplikasi besar dalam membaca sebuah UUD, ialah normanya yang demikian abstrak. Saking abstraknya, maka tiada pun yang disebut dengan kepastian hukum selain kepastian akan “selera” pembentuk undang-undang yang menafsirkan payung hukum norma dasar bernama Konstitusi, ataupun kepastian selera Hakim Konstitusi dalam menafsirkan suatu ayat atau pasal internal suatu UUD, apakah membenarkan atau tidak membenarkan satu hadirnya undang-undang nan dimohonkan uji materiel.

Pola sederhana nan akan penulis angkat, sebagai ilustrasi yakni perihal
judicial review
terhadap Undang-Undang tentang Grasi Pajak (tax amnesty) nan saat ini antiklimaks karena dinyatakan konstitusional maka itu Mahkamah Konstitusi RI, sehingga uji materil DITOLAK.

Cobalah kita renungkan pertanyaan berikut ini, tanpa perlu kita adv setahu perihal apa yang tercantum dalam UUD: Fasilitas pengampunan fiskal, memberi keefektifan untuk mereka yang memanfaatkannya, nyata di-“tutup indra penglihatan”-nya Direktorat Jenderal Pajak atas semua kebenaran pelaporan pajak wajib pajak pra masa pajak 2022 sepanjang teradat pajak mengimak acara
tax amnesty.

Berharga, kredibel maupun lain jujurnya wajib pajak nan mengupah kompensasi/tebusan
tax amnesty
atas pelaporannya internal keikutsertaan program ini, maka petugas pajak akan “tutup ain” dan memutihkan semua kejahatan pidana pajak si wajib fiskal. Alhasil, lain barangkali lagi bagi penyidik tindak pidana perpajakan cak bagi tampil dan menyidik ataupun “mencakar-cakar” kebenaran terlebih lamar audit terhadap wajib fiskal nan telah mengajuk program ini.

Risikonya, untuk tahun pajak 2022 kebawah, semua mal yang meski tidak diungkap saat mengikuti acara
tax amnesty, telah diputihkan, sehingga tertutup semua kemungkinan buat sekedar memerika kebenaran khazanah dan penghasilan wajib pajak ini untuk periode pajak 2022 kebawah.

Artinya pula, keimunan meja hijau pajak bagi
tempus delicti
tahun pajak 2022 kebawah, cak agar mungkin saja wajib pajak pesuluh
tax amnesty
lain jujur dengan hanya memberi separuh boncel tebusan dari plural penghasilan gelapnya saat mengikuti progam pengampunan pajak ini.

Dari sudut pandang ini saja, kita mutakadim mendapati suatu kesimpulan, bahwa 9 (sembilan) insan Penengah Konstitusi, seolah hendak berkata: UUD waktu ini ini lho, cak semau pasalnya yang membenarkan praktik pemutihan dan keimunan pidana fiskal.

Namun, kita sah-sah saja memperdebatkan: memang iya, apa suka-suka pasal n domestik UUD yang berbunyi demikian?

Roh manusia demikian luas dan kompleks, apalah artinya sebuah UUD yang tak genap berjumlah seratus pasal tersebut?

Inilah yang kemudian penulis ucap sebagai: suka-doyan selera hakim yang memutus. Beruntulah, Meja hijau Konstitusi kemudian menambahkan, bahwa Pengasosiasi Uji Materiil masih bisa mengajukan uji materiil ulang, sepanjang terdapat indikasi penyalahgunaan wajib pajak atas Undang-Undang Grasi Pajak ini.

Terkadang, cak bagi warga negara, jangankan kerjakan seroang alumnus pendidikan tinggi hukum, adalah membuat kekosongan membaca suatu kaidah dalam UUD. Sebagai contoh lain buat dapat kita angkat, ialah fenomena tenar: pemali ataupun kebolehan hukuman mati di Amerika Perkongsian.

Pada suatu waktu, ketika zaman humanistik sedang berkembang demikian hebatnya di Negeri Om Sam tersebut, Hakim Agung menafsirkan kodrat dalam Konstitusi mereka andai satu bahasa
isyarat
(ataupun implisit) yang menyatakan bahwa Konstitusi Amerika Kawan
tidak membenarkan
praktik ikab hening.

Cuma detik zaman berganti, detik kekerasan dan beraneka rupa tindak perdata mulai meraja-lela, Hakim Agung yang baru menjabat dikemudian hari, mengaji semangat yang terkandung n domestik Konstitusi Amerika Serikat dagang sebagai suatu
keniscayaan
untuk menerapkan aniaya lengang, karena cekram cak bagi hidup dalam konstitusi mereka diartikan kemudian bagaikan uang muka jiwa untuk para
calon
korban para pelaku kejahatan, bukan cekram usia bagi pelaku karas hati nan disinyalir dapat merenggut nyawa warga negara mereka.

Lihat, zaman berganti, juru ulas melongok, maka parafrase pula terus bergerak dan berubah seiring masa. Padahal, UUD andai objek dasarnya sama, cenderung rigid. Itulah sekali lagi anehnya, undang-undang terus dirubah, diganti, atau dihapus, tapi mengapa UUD-nya tetap belaka setolok? Undang-undang menyatakan kebolehan, lalu diubah menjadi ketidakbolehan, semata-mata UUD-nya masih juga sama.

Apakah ada nan keseleo disini?

Itu tanya yang runyam dijawab. Karena UUD adalah “makhluk” nan bisu dan sepenggal “war*engkau”. Gendernya tidak jelas, dan cenderung “plin-plan”. Enggak akan congah kita identifikasi. Ialah percuma bercakap mengenai UUD tanpa kesadaran hukum penghuni negaranya.

UUD menyatakan kemerdekaan beragama. Independensi bagi siapa? Mengapa kemudian sebuah tempat ibadah merasa berhak cak bagi mewujudkan polusi celaan adv amat pengeras suara / toa yang demikian berisik dan mengganggu umat bergama bukan?


UUD harus dibaca seiringan dengan jiwa perkembangan zaman

. Boleh jadi inilah esensi utama yang hendak penulis angkat kerumahtanggaan kata sandang singkat ini. Oleh sebab itu pulalah, Perdata Konstitusi RI masih membuka peluang permohonan uji materiil nan sebelumnya dinyatakan “ditolak”, cak bagi sekali lagi di-uji materiil setelah zaman dan hidup zaman berganti.

Timbul persoalan mentah, bagaimana prinsip membaca atma zaman? Jiwa zaman ialah hal niskala lainnya. Mengapa perekam justru menjelaskan suatu hal nan cermin seperti UUD, dengan hal arketipe lainnya?

Anda benar, pencatat memang hanya hendak mengalihkan isu sekadar—terdengar masuk diakal, namun sejatinya tak menguraikan apapun.

Semata-mata setidaknya izinkan penulis bagi menyampaikan suatu kejadian. Semangat zaman terdapat didalam keistimewaan argumentasi itu sendiri, dalam mengaitkan fakta empiris intern kaidah normatif syariat yang berperangai imperatif. Itulah sebabnya, hukum tidak murni dogmatis, namun “preskriptif inter deskriptif”. Disini, kita bicara tentang metodologi studi hukum. Untuk peristiwa tersebut, akan penyadur bahas secara kian terperinci kerumahtanggaan kesempatan lain.

Nan karuan, kita tak boleh hidup sebagai seorang spekulator yang juru berspekulasi. Contoh, ketika terjadi gempa bumi yang menimbulkan diseminasi Tsunami yang meluluhlantakkan peradaban, banyak diantara kabilah agamawan berspekulasi: inilah cobaan Tuhan.

Sekalipun Yang mahakuasa tidak menengah menyedang, dan memang enggak brekata apa-apa terhadapnya, menghafaz lempeng kerak bumi terus bergerak, gempa dan gunung meletus bukanlah peristiwa yang boleh dihindari. Itu merupakan bagian dari fenomena pataka yang tidak dapat dihindari, sebagai suatu sistem perputaran yang wajar.

Seterusnya lagi, kita pun dapat berspekulasi, negara yang cinta dilanda bencana alam, ialah negara yang rusak warga negaranya, karena sering membelot dari Tuhan, sehingga Allah memberi hukuman.

Cukuplah kita menjadi spekulan petunjuk kirana. Enggak perlu bagi kita mendikte Tuhan, lebih lagi sok kenal Halikuljabbar, terlebih lagi mengklaim berlambak membaca pikiran dan isi hati Yang mahakuasa.

Memangnya kita ini Tuhan, bahadur-beraninya kita menyamakan pikiran kita nan sempit ini dengan pikiran Tuhan?

Semata-mata terdapat suatu situasi yang cak bagi momen ini tidak dapat dihindari, yakni fakta bahwa mendaras UUD, selevel artinya menjadi seorang spekulator tulen. Pasal “karet” semacam itu, apanya nan mau dibaca dan ditafsirkan?

Keliru kalau kita katakan bahwa pasal nan paling “kejai” ialah pasal adapun kontaminasi cap baik dalam KUHP. Yang benar merupakan UUD itu sendiri yang merupakan induk dari segala pasal karet dalam rezim barang hukum turunannya sendiri semacam undang-undang.

Bukti bahwa penentu “hidup-nyenyat”-nya bukan ditentukan maka itu UUD: tak cak semau satupun dalam ki kenangan vonis Meja hijau Konstitusi RI yang lebih banyak mencaci UUD ketimbang fakta hukum, argumentasi hukum, fakta empiris, serta nalar yang diajukan makanya pemohon uji materiil dan pemahaman akan indera keadilan pecah para Hakim Konstitusi itu sendiri.

Bahkan, bila dihitung, dari sekitar catur desimal halaman putusan Perbicaraan Konstitusi, paling banyak hanya satu atau dua lembar halaman nan menyinggung perihal UUD. Itupun sekadar pintar pasal dalam UUD yang sumir, alias sekedar dikait-pautkan dan dikutip sebagai pajangan saja bagi mempertebal putusan, ataupun sekedar membaut tampak garang dan sakralnya putusan lembaga ini.

Hakim plong Mahkamah Konstitusi hanya memberi putusan mereka dengan rok/kelongsong emblem yang diberi cap satu pasal dalam UUD. Tidak percaya? Cobalah sindikat-kawan sesekali mendaras pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Sira dijamin akan terperangah dibuatnya.

UUD semata-mata muncul dan disinggung dalam episode akhir putusan pada adegan akan halnya kesimpulan yang lain menjelaskan makna apapun berbunga UUD. Gaib, lain?

©


Hak Cipta HERY SHIETRA

.

Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai
Jirih Penat,
Hak Cipta,
Hak Moril, dan
Hak Ekonomi
Hery Shietra selaku Penyadur.

Source: https://www.hukum-hukum.com/2016/12/cara-membaca-uud-undang-undang-dasar.html