Pelanggaran Kode Etik Bambang Widjojanto

Kode etik merupakan cara-prinsip moral yang tertuju pada satu profesi dan menjadi acuan perilaku perseorangan maupun korporasi nan harus diikuti pelaku aktivitas profesional tersebut.

Profesi-profesi di bumi ini, khususnya profesi hukum punya kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai adegan mulai sejak logo baik satu profesi.

Sesuai yang tertulis dalam Kode Etik Advokat Indonesia bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) sehingga setiap Penasihat hukum harus menjaga citra dan pamor virginitas profesi, serta setia dan menjunjung tataran Kode Etik dan Laknat Profesi, yang pelaksanaannya diawasi maka dari itu Dewan Kehormatan sebagai satu rencana yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi nan mana ia berasal dan menjadi anggota, nan pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Kepatutan Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia yaitu sebagai syariat terala dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan barang bawaan kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara maupun masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Baca juga: Mengenal Ordinansi dan Tantangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Privat kasus Bambang Widjojanto, yang bersangkutan dilaporkan oleh pasangan sejawatnya merupakan Sandi Situngkir, Robinson, dan Abednego. Bambang dinilai melanggar kode etik advokat lantaran mengemban jabatan publik spontan pekerja hukum di waktu bersamaan.

Bambang disebut masih menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta bidang pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilarang kerumahtanggaan Kode Etik Advokat Indonesia Portal III Tentang Kepribadian Pembela Pasal 3 huruf I yang berbunyi:

“Seorang Pengacara yang kemudian diangkat cak bagi menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tak dibenarkan kerjakan berpraktek sebagai Advokat dan tak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan maka dari itu siapapun atau oleh kantor manapun dalam satu perkara yang sedang diproses/melanglang selama dia menduduki jabatan tersebut.”

Dalam UU No. 18 Periode 2003 Tentang Penasihat hukum Pasal 20 menyebutkan bahwa:

  1. Advokat dilarang menjawat jabatan enggak yang inkompatibel dengan fungsi tugas dan martabat profesinya.
  2. Advokat dilarang menyandang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
  3. Advokat nan menjadi pemimpin negara, bukan melaksanakan tugas profesi Penasihat hukum selama memangku jabatan tersebut.

Atas dugaan pengingkaran tersebut Bambang Widjojanto dilaporkan ke Universitas Advokat Indonesia (PERADI). Gugatan tersebut akan diteruskan kepada komisi pengawas untuk diperiksa.

Jika hasil sensor membuktikan bahwa terlapor melangar Kode Etik Advokat Indonesia maka sanksi nan akan menjalari terlapor beragam mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian. Menilik berpokok UU No. 18 Tahun 2003 Adapun Advokat Pasal 7 ayat (1) sanksi yang diatur antara tak:

  • teguran oral;
  • teguran tertulis;
  • pelengseran sementara dari profesinya sepanjang 3 (tiga) sebatas 12 (dua belas) bulan;
  • pemakzulan ki ajek pecah profesinya.

Kemudian sanksi diatur selanjutnya sebagaimana tertulis internal ayat (2) adalah:

“Qada dan qadar tentang jenis dan tingkat ulah yang boleh dikenakan tindakan begitu juga dimaksud sreg ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Keperawanan Organisasi Advokat”

Sanksi-sanksi adapun pelanggaran tersebut juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 yang berbunyi:

  1. Hukuman yang diberikan n domestik keputusan bisa berupa:
  2. Peringatan biasa.
  3. Peringatan keras.
  4. Pemakzulan temporer untuk masa tertentu.
  5. Pemecatan bersumber kewargaan organisasi profesi.
  6. Dengan pertimbangan atas sukar maupun ringannya kebiasaan pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
    • Peringatan biasa kapan resan pelanggarannya lain berat.
    • Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode adab dan atau bukan mengindahkan sanksi peringatan yang koalisi diberikan.
    • Pelengseran darurat bakal waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak meluhurkan takdir kode etik atau bilamana setelah bernasib baik sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi mengamalkan pelanggaran kode tata susila.
    • Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi kapan dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat nan wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
  7. Pemberian sanksi pemakzulan provisional untuk masa tertentu harus diikuti tabu buat menjalankan profesi advokat diluar atau dimuka pengadilan.
  8. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pencopotan sementara bagi waktu tertentu dan maupun pemecatan berpunca keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Kaprikornus, terlapor atas label Bambang Widjojanto dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 18 Waktu 2003 tentang Ajuster Pasal 7 dan Kode Etik Pembela Indonesia Pasal 16 dengan pertimbangan dan keputusan maka itu Hakim Dewan Kehormatan.

Pencatat:
Maylia Tajali Dwiputri

Mahasiswi Jauhari Aji-aji Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta