Contoh Politik Identitas Di Indonesia

Politik Identitas. Agama dan Etnisitas kerumahtanggaan Dinamika Politik Indonesia

Rektor Perhimpunan Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan Darul Arqam Paripurna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DAP IMM) pada Ahad (14/08) di Universitas Muhammadiyah Makassar. Darul Arqam Paripurna merupakan perkaderan jenjang minimal tinggi di IMM. Sebanyak 15 kader perwakilan Dewan Arahan Wilayah IMM seluruh Indonesia menjadi pelajar DAP yang digelar sejak 12-17 Agustus 2022.
Politik identitas menjadi pembahasan menghela dalam sesi materi tersebut. Dr. Ma’mun Murod, M.Sang., Rektor UMJ, mengklarifikasi politik identitas dengan melihat agama dan etnisitas dalam dinamika politik Indonesia. Kekayaan Indonesia akan keberagaman suku, agama, ras dan budaya menciptakan menjadikan publik Indonesia memiliki ragam karakteristik. Menurut Ma’mun peristiwa tersebut pada batas tertentu dapat menjadi identitas tertentu tak terkecuali di bidang strategi.
Ketatanegaraan identitas bisa diartikan laksana cara berpolitik nan mengutamakan atau mendasarinya puas kepentingan kelompoknya yang dilandasi oleh ekuivalensi identitas tertentu, sebagaimana agama, kesukuan, gender, budaya, warna kulit, dan sebagainya.
Ma’mun menjelaskan bahwa politik identitas juga dibahas kerumahtanggaan Islam. Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan karakteristik kaum Quraisy. Berdasarkan hadist tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ashabiyah merupakan unsur penting dalam membangun negara. Tanpanya, negara akan mudah merosot karena tidak memiliki kontak kebersamaan sosial yang kuat, buat ubah bekerjasama, membangun sikap saling signifikansi, dan pundak membahu mempertahankan kesempurnaan negara. Pendapat tersebut kemudian dibuktikan dengan fakta memori yang menunjukkan bahwa kaum Quraisy punya keunggulan yang tidak dimiliki maka dari itu kaum lainnya.
N domestik konteks kerakyatan, Ma’mun membiji bukan ada yang keseleo berpolitik dengan melandaskan pada identitas tertentu, selagi tetap dijalankan kerumahtanggaan koridor konstitusi dan tidak melabrak sifat perundang-undangan nan lainnya. “Hal yang riuk dan tidak dibenarkan, saat memilih mendasarkan pada pertimbangan agama maupun etnis dibarengi atau sekali lalu menjelek-jelekan agama atau kesukuan bukan, mengabaikan pendirian-pendirian keluasan pikiran ataupun prasyarat harus berbuat baik terhadap sesama manusia,” tegas Ma’mun.
Di Indonesia, praktik garis haluan identitas telah terjadi sejak lama, mulai dari hari kerajaan, perian merebut kemerdekaan, sampai kini. Sreg masa kerajaan dikenal era kerajaan Hindu-Budha dan era kerajaan Selam. Puas periode merebut kemerdekaan, kemerdekaan berhasil direbut berkat kelahiran organisasi keislaman, organisasi politik-partai Islam dan non-Islam, dan organisasi berbasis kedaerahan.
Tentatif praktik garis haluan identitas masa kini kembali populer saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2022 yang mempertemukan Anies Baswedan dan Basuki Tjahya Purnama sebagai rival. Politik identitas dianggap yang melahirkan keberuntungan untuk Anies Baswedan melalui gerakan komposit pada Aksi 212.
Politik identitas waktu ini dapat dilihat dari adanya pengelompokan masyarakat menjadi dua kubu, misalnya lahirnya ‘cebong’ dan ‘kampret’. Keduanya bagai ikon nan menunjukkan polarisasi masyarakat berdasar dengan identitas politik tertentu. Keduanya juga tukar menjatuhkan bikin menggalang suara terbanyak.
Lebih lanjut, Ma’mun menjelaskan perbedaan politisasi identitas dan identitas garis haluan. Politisasi identitas bermakna identitas dipolitisasi bakal menggapai kekuasaan. Perbedaan keduanya dapat dibaca dengan menyibuk maslahat yang melatarbelakangi. Politik identitas caruk dijadikan strategi menjelang kontestasi politik untuk silih menjatuhkan.
Perseteruan antara dua benteng hasil berpangkal politik identitas dinilai Ma’mun berbahaya bikin stabilitas negara, sebab bisa memicu konflik di antara masyarakat. Sebagai halnya yang terjadi di Indonesia saat ini. Politisasi Islam mendominasi bakal menyudutkan kelompok Islam. Diskusi menjadi penutup berbunga sesi materi bersama Dr. Ma’mun Murod, M.Si., lega DAP IMM, Pekan (14/08). Materi dan hasil diskusi menjadi mangsa penataran dan pustaka bagi peserta DAP IMM untuk berdakwah dan berkarya buat persyarikatan dan bangsa. (DN/KSU)

Pemberitahuan Terbaru

Berita Terkait

Source: https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/08/politik-identitas-agama-dan-etnisitas-dalam-dinamika-politik-indonesia/

Posted by: caribes.net