Cultuurstelsel Muncul Sebagai Akibat Dari

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Graaf Johannes van den Bosch, pelopor politik
Cultuurstelsel.


Cultuurstelsel

(secara harfiah berarti
Sistem Kultivasi
atau secara rendah tepat diterjemahkan bak
Sistem Khuluk Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut ibarat
Sistem Tanam Paksa
merupakan ordinansi nan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch plong periode 1830 yang memerintahkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, tembusan, dan kakao. Hasil pohon ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil pengetaman diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa nan bukan memiliki tanah harus bekerja 75 periode kerumahtanggaan setahun (20%) pada kebun-kebun hak pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada praktiknya ordinansi itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanaman wajib ditanami tanaman larap ekspor dan akibatnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Kewedanan nan digunakan bagi praktik
cultuurstelstel
pun patuh dikenakan pajak. Warga nan tidak memiliki petak pertanian wajib berkreasi selama setahun mumbung di lahan pertanian.

Tanam momentum adalah era minimum eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh kian keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada target penelaahan negara nan sangat dibutuhkan pemerintah. Penanam yang pada zaman VOC perlu menjual komoditas tertentu puas VOC, saat ini harus mengebumikan tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memasrahkan sumbangan ki akbar untuk modal puas zaman keemasan penjajah liberal Hindia Belanda puas 1835 sampai 1940.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggerak dianugerahi gelar
Graaf
oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Cultuurstelsel
kemudian dihentikan setelah muncul heterogen kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi intern sejarah penjajahan Indonesia.

Aturan

[sunting
|
sunting sumur]

Berikut adalah isi dari adat tanam momentum:

  • Permintaan kepada setiap rakyat Pribumi agar menyediakan kapling persawahan bikin cultuurstelsel bukan melebihi 20% atau seperlima putaran dari tanahnya bakal ditanami macam tumbuhan perdagangan.
  • Pembebasan tanah yang disediakan bagi cultuurstelsel berasal pajak, karena hasil tanamannya dianggap bak pembayaran pajak.
  • Rakyat yang lain memiliki tanah pertanian boleh menggantinya dengan berkarya di persawahan milik pemerintah Belanda alias di pabrik milik pemerintah Belanda sepanjang 66 hari atau seperlima musim.
  • Musim kerjakan mengerjakan tanaman sreg persil persawahan kerjakan Culturstelsel tidak boleh melebihi musim tanam padi atau kurang kian 3 (tiga) bulan
  • Kelebihan hasil produksi perladangan dari garis hidup akan dikembalikan kepada rakyat
  • Fasad atau ketakberuntungan sebagai akibat gagal penuaian yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana liwa dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda
  • Penyerahan teknik pelaksanaan rasam tanam paksa kepada superior desa

Celaan

[sunting
|
sunting sumber]

Wolter Robert baron van Hoëvell, pejuang Politik Benar

Menurut sebuah catatan seorang Eropa yang kaprikornus supervisor Tanam Paksa, ialah L. Vitalis menyebut laporan terbit awal 1835, di Priangan. Mayat para pekebun bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan, di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Manakala mereka dibiarkan saja, tak dikubur, itu karena alasan Wedana yang seolah tak peduli: “Di periode lilin batik harimau akan menjajarkan mereka.”[1]
Bidasan-bidasan dari makhluk-orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi nan berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah orang-insan humanis maupun praktisi Liberal menyusun serangan-ofensif strategisnya. Dari bidang sastra unjuk Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan publisistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di latar politik dipimpin maka dari itu Baron van Hoevell. Dari sinilah muncul gagasan ketatanegaraan etis.

Suara miring suku bangsa liberal

[sunting
|
sunting mata air]

Usaha kaum liberal di distrik Belanda mudahmudahan Tanam Paksa dihapuskan sudah lalu berhasil puas masa 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria,
Agrarische Wet. Namun, tujuan nan hendak dicapai oleh kaum liberal tidak saja terbatas pada penghapusan Tanam Periang. Mereka mempunyai intensi lebih lanjut.

Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pabrikan swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di kewedanan Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut ramu tangan privat kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah main-main sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban.

UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan pertanaman swasta menyewa kapling-petak yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 periode, bikin ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kerambil sawit, mangsi (nila), atau untuk tanaman semusim sama dengan tebu dan sugi dalam buram sewa jangka pendek.

Suara minor kaum humanis

[sunting
|
sunting sumber]

Kondisi kemelaratan dan penyiksaan sejak tanam momentum dan UU Agraria ini bernasib baik kritik berpunca para kaum humanis Belanda. Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker bercerita kancing
Max Havelaar
(1860). Internal bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam kiat itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.

Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer menciptakan menjadikan tulisan berjudul
Een Eereschuld, yang membeberkan kemelaratan di petak jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah
De Gids
yang berbunga perian 1899. Van Deventer internal bukunya mengimbau kepada Pemerintah Belanda, sepatutnya memperhatikan penghidupan rakyat di lahan jajahannya. Pangkal pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi Politik Etis.

Dampak

[sunting
|
sunting mata air]

Dalam rataan pertanian

[sunting
|
sunting sendang]

Cultuurstelsel
menandai dimulainya reboisasi tanaman komoditas pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula doang ditanam untuk kebaikan kegantengan ujana tiba dikembangkan secara luas. Tebu, nan adalah tanaman asli, menjadi tenar pula selepas sebelumnya, pada hari VOC, perkebunan tetapi berkisar lega tanaman “tradisional” pencipta rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih. Kemujaraban pertambahan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian bagi meningkatkan hasil dagangan persawahan, dan secara mahajana peningkatan kesentosaan masyarakat melangkaui pertanian. Meskipun demikian, baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penyelidikan pertanian dilakukan secara sungguh-sungguh.

Kerumahtanggaan rataan sosial

[sunting
|
sunting sumber]

Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan pembajak mungil penggarap andai budak, melainkan terjadinya kehomogenan sosial dan ekonomi nan berprinsip sreg pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin abadi hal ini malahan menyergap perkembangan desa itu sendiri. Kejadian ini terjadi karena penduduk lebih senang adv amat di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan atma penduduknya.

Dalam rataan ekonomi

[sunting
|
sunting sumber]

Dengan adanya tanam periang tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan sanggang royong terutama tampak di kota-ii kabupaten pelabuhan atau di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam momentum, penghuni desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya bakal ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa petak milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan pertanian-pertanaman swasta mengiler untuk ikut menyelesaikan pertanian di Indonesia di kemudian periode.

Akibat enggak berpangkal adanya tanam paksa ini merupakan timbulnya “kerja rodi” yaitu suatu kerja paksa bagi penghuni sonder diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya siksaan kerjakan praktisi. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa pembangunan-pembangunan seperti; urut-urutan-adimarga, jembatan, menara air, flat-rumah pesanggrahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan pertahanan-pertahanan bikin barisan kolonial. Di samping itu, penghuni desa se tempat diwajibkan memelihara dan mengurus bangunan-gedung pemerintah, mengangkut akta-pertinggal, barang-produk dan sebagainya. Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam pekerjaan untuk faedah pribadi karyawan-karyawan kolonial dan kepala-kepala desa itu sendiri.

Bacaan

[sunting
|
sunting perigi]


  1. ^


    Mohamad, Goenawan
    (2006, cet.6).
    Catatan Pinggir.
    1:430 – 431. Jakarta: Grafiti Pers. ISBN 979-96724-3-0.

Pranala asing

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Secara Ekonomi, Tanam Paksa Gagal
    [
    pranala purnajabatan permanen
    ]



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel

Posted by: caribes.net