Hubungan Han Dengan Hukum Perdata

Kenegaraan

Takhta Hukum Administrasi Negara terhadap Hukum Perbicaraan dan Perdata

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.


Pustaka
2
Menit

Kedudukan Hukum Administrasi Negara terhadap Hukum Pidana dan Perdata

Apa hubungannya hukum tata gerakan negara dengan syariat meja hijau dan hukum perdata?

circle with chevron up

Hukum adminitrasi materil terwalak di antara hukum intern dan hukum majelis hukum. Syariat pidana berisi norma-norma yang terdahulu untuk vitalitas masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut enggak diserahkan pada pihak partikelir (swasta) cuma harus dilakukan oleh penguasa (negara). Hukum perdata sebagai hukum kerumahtanggaan berisi norma-norma yang penegakannya kepada pihak partikelir (swasta). Di antara kedua bidang syariat terdapat syariat adminitrasi atau hukum tata usaha negara, hukum adminitrasi dapat dikatakan “syariat antara”.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sebagaimana dikemukakan
W.F
.

Prins

Hampir setiap regulasi beralaskan hukum adminitrasi diakhiri “Incauda Venenum” dengan beberapa ketentuan pidana (incauda venenum
secara harfiah penting cak semau venom di penutup/buntut).

Hukumonline.com

Hukum Adminitrasi / Hukum Tata Negara

:

Hukumonline.com

Hukumonline.com

Hukum adminitrasi materil terletak di antara hukum kerumahtanggaan dan hukum pidana. Hukum pengadilan ampuh norma-norma yang penting buat kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut bukan diserahkan pada pihak partikelir (swasta) sekadar harus dilakukan oleh penguasa (negara). Hukum perdata sebagai hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya kepada pihak partikelir (swasta). Di antara kedua bidang syariat terletak hukum adminitrasi atau hukum manajemen propaganda negara, hukum adminitrasi dapat dikatakan “syariat antara”.

Perbedaan antara hukum adminitrasi dengan bidang hukum lainya menurut
Philipus M. H
a
djon
dkk:

  1. Syariat Adminitrasi halal bukan hanya mengenal hukum acara sengketa dan hukum programa non sengketa;

  2. Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal pendaftaran, hukum adminitrasi awam tidak/belum memiliki kodifikasi;

  3. Enggak suka-suka perbedaan tegas antara hukum pengelolaan negara dan hukum adminitrasi. Terhadap hukum tata negara, syariat adminitrasi perpanjangan mulai sejak hukum tata negara. Hukum adminitrasi melengkapi hukum penyelenggaraan negara.

Demikian jawaban dari kami, agar bermanfaat.

Pustaka:

  1. Philipus M. Hadjon.
    Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1997;

  2. Indroharto.
    Gerakan Memafhumi Undang-undang tentang Kehakiman Tata Kampanye Negara. Jakarta: Pustaka Semarak Harapan, 1991.

Tags:

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-hukum-administrasi-negara-terhadap-hukum-pidana-dan-perdata-lt5c9f75eed557d

Posted by: caribes.net