Hubungan Negara Dengan Warga Negara

Kombinasi NEGARA DAN WARGA NEGARA
by Ananda Fanggidae
Mind Map: HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

1.1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap penduduk negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan nan layak bagi manusiawi” (pasal 27 ayat 2).

1.1.1. Terbiasa menaati hukum dan tadbir. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan terbiasa menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tak cak semau kecualinya.”

1.2. Eigendom untuk hayat dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk atma serta berkuasa mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

1.2.1. Hak asasi manusia cucu adam lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib meluhurkan properti asai anak adam sosok lain.”

1.3. Hak bikin membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan nan protokoler (pasal 28B ayat 1).

1.3.1. Wajib turut serta dalam manuver pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan terlazim ikut serta dalam propaganda pertahanan dan keamanan negara.”

1.4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap momongan berhak atas kelangsungan kehidupan, tumbuh, dan Berkembang”

1.5. Milik lakukan mengembangkan diri dan melalui pelampiasan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengumuman dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup individu. (pasal 28C ayat 1)

1.6. Milik atas persaksian, uang kancing, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan nan sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

2. HAK DAN Tanggung NEGARA MENURUT UUD 1945

2.1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesentosaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Perkenalan awal UUD 1945, alinea IV)

2.2. Pelestarian, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28l, ayat 4).

2.3. Menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk kerjakan memeluk agamanya masing-masing dan cak bagi beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)

2.4. bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas peladenan kesehatan dan fasilitas pelayanan mahajana yang memadai (Pasal 34, ayat 3)

3. IMPLEMENTASI Kepunyaan DAN KEWAJIBAN DIDALAM MASYARAKAT

3.1. Sebagai warga negara , hendaknya kita boleh memposisikan diri atas berbagai eigendom dan bahara yang meliputi tindak-sumbu badak diri. semua warga negara dengan ataupun sonder komando dan pemahaman diri harus berharta melakoni tanggung kewarganegaraan yang ditumpunya sebagai suatu pengabdian bagi nasion. manifestasi dari kewajiban penduduk negara yang aplikatif, silam luas setiap individu dapat n kepunyaan peran dan andil di setiap segmen masyarakat yang menaunginya.

3.2. sementara itu hak penghuni negara adalah sebuah harta jaminan bagi setiap individu buat mengamalkan berbagai kegiatan dalam menjalankan pit pembangunan pertiwi. bermacam rupa masalah mungkin akan muncul bagaikan akibat dari tumpang tindih kepentingan.

3.3. milik sejatinya dapat kita dapatkan setelah pemenuhan kewajiban, doang perbandingan hak dan kewajiban yakni unsur kreator keselarasan yang penting. jadi sudah semestinya apa aspek pemuasan dapat kita usahakan secara maksimal.

3.4. setiap barang bawaan warga negara intinya ialah bagaimana setiap individu mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. kognisi pribadi tinggal menjabat peranan penting, pula bahwasannya tiap individu dapat mengajak individu lain untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Manajemen CARA MENYAPAIKAN APRESIASI DIDEPAN PUBLIK

4.1. Kerangka PENYAMPAIAN

4.1.1. Demonstrasi ataupun demontrasi, yaitu kegiatan nan dilakukan makanya seorang alias lebih bakal mengeluarkan pikiran dengan verbal, goresan, dansebagainya secara demonstratif di paras umum.

4.1.2. Pawai adalah cara penyajian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

4.1.3. Bersebelahan awam yaitu pertemuan terbuka nan dilakukan untuk mengutarakan pendapat dengan tema tertentu.

4.1.4. Podium nonblok yakni kegiatan pengutaraan pendapat di muka publik dilakukan secara bebas dan longo tanpa tema tertentu.

4.2. Manifesto PENYAMPAIAN

4.2.1. Penyampaian pendapat di muka umum ini, sebelum dilaksanakan terbiasa memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan ini disampaikan oleh komandan alias wali kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Amanat tersebut lain berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keyakinan. Tembusan pemberitahuan tersebut harus memuat:

4.2.1.1. Maksud dan tujuan

4.2.1.2. Ajang, lokasi, dan rute

4.2.1.3. Waktu dan lama

4.2.1.4. Bentuk

4.2.1.5. Pengidap jawab

4.2.1.6. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan

4.2.1.7. Gawai peraga yang diperlukan

4.2.1.8. Jumlah peserta

4.3. TATA Kaidah Presentasi

4.3.1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di gelanggang-tempat terbuka cak bagi umum dilaksanakan di bekas-tempat terbuka bagi awam, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, medan ibadah, instalasi militer, rumah sakit, lapangan terbang atau laut, stasiun kereta api, halte angkutan darat, alamat-objek vital nasional dan puas musim-waktu besar kebangsaan.

4.3.2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang boleh membahayakan keselamatan umum.

4.3.3. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana layaknya perlu memberitahukan secara tertulis kepada Polri.

5. ORGANISASI BENTUKAN NEGARA DAN MASYRAKAT

5.1. ORGANISASI NEGARA

5.1.1. Kaprikornus organisasi Negara yaitu suatu kelompok manusia yang berada disuatu wilayah tertentu yang mempunyai tujuan nan setimbang privat suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Jamhur, Perhimpunan Pesuluh Indonesia dan lain enggak. Komplet: Perhimpunan Pelajar Indonesia, disebut Persatuan Pelajar Indonesia (PPI),adalah organisasi yang beranggotakan para pelajar dari Indonesiayang sedang belajar di luar negara Indonesia. Anggota PPI merupakan para pelajar warganegara Indonesia yang semenjana menuntut ilmu kerumahtanggaan berbagai strata pendidikan/perhimpunan (S1, S2, S3, Post Doktoral) di negara yang bersangkutan.

5.2. ORGANISASI MASYARAKAT

5.2.1. Organisasi Kemasyarakatan ataupun disingkat Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk makanya mahajana secara sukarela beralaskan ekuivalensi aspirasi, kehendak, kebutuhan, kemustajaban, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi intern pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasilaj

5.2.1.1. 1. RT ( Damai Jiran).

5.2.1.2. 2. RW (Rukun Penghuni).

5.2.1.3. 3. Karang akil balig.

5.2.1.4. 4. Dewan kelurahan.

5.2.1.5. 5. Posyandu.

5.2.1.6. 6. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa).

5.2.1.7. 7. PKK ( Pembinaan Kedamaian Anak bini).

5.2.1.8. 8. Desa atau Kelurahan.

5.2.1.9. 9. BKB ( Bina Keluarga Balita).

5.2.1.10. 10. Majelis Taqlim.

5.2.1.11. 11. Panti asuhan.

5.2.1.12. 12. Koperasi.

Source: https://www.mindmeister.com/1822989220/hubungan-negara-dan-warga-negara

Posted by: caribes.net