Istilah Pancasila sebenarnya sudah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terwalak intern sosi Negarakertagama goresan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma tulisan Empu Tantular. Lima beranti lima, sila berarti berbatu sentral, pangan atau dasar, berasal dari bahasa Sansekerta yang juga berarti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Darji Darmodiharjo, 1981). Istilah Pancasila sejenis ini dapat dikatakan signifikansi Pancasila secara etimologi atau signifikansi menurut asal usul kata.

Sementara itu signifikasi Pancasila secara terminologis adalah signifikansi Pancasila dalam satu konteks tertentu yakni konteks nasib berbangsa dan bernegara. Signifikansi Pancasila secara terminologis adalah Pancasila internal konteks Politik yakni yang pertama boleh jadi dikemukakan makanya Ir. Soekarno detik membicarakan perihal sumber akar Negara dalam sidang I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Secara historis politis, istilah Pancasila berasal dari Ir. Soekarno lega copot 1 Juni 1945 n domestik siding BPUPKI I yang mengomongkan tentang tulangtulangan dasar Negara Indonesia merdeka. Internal siding tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan menganai favorit dasar Negara Indonesia dikelak kemudian hari. Soekarnolah yang secara eksplisit merumuskan dasar Negara untuk menjawab cak bertanya pemimpin BPUPKI saat itu berikut tanda yang diberikannya. Lega syarah tersebut ia merujuk pada soal dr. Radjiman Widyodiningrat, sebagai berikut: “Ratu Kepala yang mulia minta kepada kepada sidingDokoritzu Zyunbai Tyoosakai umtuk menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta ialah, internal bahasa belanda Philosofiche gronslag itulah pundamen, filsafat, ingatan yang sedalam-dalamnya, vitalitas, hasrat yang sedalam-dalamnya cak bagi diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan…………..” (Sekretariat Negara RI, 1995)

Sesudah mengutarakan peristiwa tentang merdeka Ir. Soekarno melanjutkan: “Saya mengerti apakah yang prabu ketua mohon, mintaPhilosofiche gronsdlag, atau jikalau kita bisa memakai ucapan nan sok-rangah paduka tuan ketua nan indah meminta sesuatuWeltanschauung, diatas mana kita mendirikan Negara Indonesia” (Kepaniteraan Negara RI, 1995).

Setelah mengemukakan sumber akar-asal Negara tersebut maka Ir. Soekarno menutupnya dengan menyatakatan: “Saudara-saudara! “sumber akar-radiks Negara sudah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, menengah kita membicarakan asal. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Ujung tangan kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang lima bilanganya? Pandawapun lima orangnya. Waktu ini banyaknya prinsip: nasional, internasionalisme, mufakat, ketenteraman dan rabani, lima pula bilangannya. Namanya tak Panca Dharma, semata-mata saya namakan ini dengan nubuat seorang tandingan kita ahli bahasa-namanya adalah Panca Sila. Sila artinya asas atau pangkal, dan diatas kelima pangkal itulah kita mendirikan Negara Indonesia kekal dan awet” (Sekretariat Negara RI, 1995).

Setelah mepet besar/ siding BPUPKI I selesai maka pada masa reses diadakan rapat maka itu 38 (tigapuluh delapan) anggota BPUPKI yang masih tinggal di Jakarta lakukan merumuskan hasil sidang BPUPKI I. Rapat mewujudkan panitia mungil berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berhasil merumuskan tenang dan tenteram bersama adapun Rancangan Alas kata Hukum Dasar Negara. Hasil rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dihasilkan maka itu Panitia Sembilan. Sahifah Jakarta ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945.

Rumusan Manuskrip Jakarta dibawa ke sidang BPUPKI II (10-17 Juli 1945). Rancangan pembukaan hukum bawah Negara hasil karya Panitia Sembilan tersebut disetujui oleh pelajar sidang untuk menjadi Rancangan Pembukaan Syariat Dasar Negara/ UUD Negara Indonesia.

Dengan berakhirnya tugas BPUPKI maka badan ini dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kebebasan Indonesia) pada tanggal 9 Agustus 1945. Pejabat PPKI merupakan Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang nan menghasilkan tiga putusan terdahulu. Hasil sidang PPKI tersebut ialah: 1). Pengesahaan Pembukaan Hukum Radiks Negara dan Syariat Sumber akar Negara sebagai konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dikenal dengan nama UUD NRI 1945 yang dalam pembukaanya memuat radiks Negara. 2). Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, 3). Pembentukan Komite Nasional Indonesia Ki akal (KNIP).

Referensi:

Sekretariat Negara. 1995.Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara RI

Winarno. 2012.Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Surakarta : Yuma Pustaka.