Jenis Jenis Surat Ketetapan Pajak

gambar pajak 02

Beberapa resep perpajakan menjuluki adanya wahi formil dan ajaran materil. Ilham formil mengharuskan adanya ketetapan pajak untuk mengetahui besarnya pajak terutang. Kantor fiskal yang menentukan berapa yang harus dibayar Wajib Pajak. Padahal ketetapan pajak yang dikeluarkan makanya kantor pajak terserah bineka. Artinya, enggak semua ketetapan pajak mengharuskan Perlu Pajak keluar tip. Bahkan suka-suka yang sebaliknya.

Ketetapan pajak ialah kewenangan nan dimiliki oleh dominasi pajak. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan buat menerbitkan ketetapan fiskal. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini bukan tergantung plong sistem administrasi perpajakan.

Maksud sistem administrasi perpajakan yaitu adanya NPWP dan status PKP. Direktur Jenderal Pajak boleh menerbitkan keabadian fiskal untuk seseorang baik seseorang tersebut belum memiliki NPWP atau NPWP sudah dihapus. Atau sebelum berstatus PKP atau selepas PKP dihapus. Walaupun pada prakteknya, dalam hal NPWP atau PKP telah dihapus maka NPWP atau PKP tersebut
ditimbulkan kembali sebelum terbit kelanggengan pajak.

Pada prinsipnya, setiap Teristiadat Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan garis hidup kanun perundang-invitasi perpajakan dengan tidak menggantungkan plong dana akta ketetapan pajak. Ini biasa disebut ajaran materiil atau
self assessment. Intinya, beban itu sudah ada saat objek pajak ada dan teristiadat dilaporkan ke kantor pajak.

Karena sudah dilaporkan ke dinas pajak, maka menjadi jalan hidup biro pajak cak bagi menguji laporan tersebut. Pengujiannya disebut
pengawasan bikin menguji kepatuhan pelampiasan kewajiban perpajakan. Dan hasil pemeriksaan disebut ketetapan fiskal. Kecuali jika pemeriksaan pendek,  maka bukan terserah ketetapan fiskal.

Macam kekekalan pajak adalah:

  • Sertifikat Kelanggengan Pajak Tekor Bayar (SKPKB)
  • Surat Ketetapan Fiskal Lebih Bayar (SKPLB)
  • Surat Kelanggengan Pajak Kosong (SKPN)
  • Surat Kekekalan Pajak Kurang Bayar Apendiks (SPKKBHorizon
    )

Setelah diperiksa, Wajib Pajak bisa mengharuskan menggaji kekurangan pajak (SKPKB), mendapatkan keistimewaan bayar pajak (SKPLB, restitusi), atau impas antara fiskal nan sudah dibayar oleh Wajib Fiskal dengan penghitungan pajak menurut penyelidik. Sedangkan SKPKBT adalah barang pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan kerumahtanggaan hal ada data baru atau novum.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.03/2015 bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat fiskal yang tidak atau kurang dibayar bersendikan Surat Hasil Pemeriksaan terhadap:

  • Arsip Pengetahuan;
  • kewajiban perpajakan Terlazim Pajak karena Terbiasa Fiskal tidak menyorongkan Arsip Pemberitahuan dalam jangka waktu seperti dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kudeta dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Kopi Pengumuman pada waktunya sebagaimana ditentukan intern
    Kopi Teguran;
  • tetapan pengadilan
    yang telah mempunyai manfaat hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena berbuat tindak pidana di meres perpajakan atau tindak pidana lainnya nan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
  • proklamasi enggak yang konkret
    data konkret
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP diantaranya kasatmata:
  1. hasil klarifikasi/validasi Faktur Pajak;
  2. bukti pemotongan Pajak Penghasilan; atau
  3. bukti transaksi alias data perpajakan yang dapat digunakan bagi menotal kewajiban perpajakan Terbiasa Pajak.

SKPKB kembali dapat diterbitkan berlandaskan Hasil Penapisan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak nan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud kerumahtanggaan
Pasal 13A Undang-Undang Kudeta.

SKPKBT

seperti mana SPT Pembetulan. Bisa berulang-ulang dan bukan dibatasi.
SKPKBT

terbit sesudah ada SKPKB sebelumnya. Pemeriksaan dalam rangka menerbitkan SKPKBT disebut validasi.

Peraturan Menteri Finansial nomor 183/PMK.03/2015 mengatur bahwa Pemeriksaan Ulang dilakukan karena adanya:

  • keterangan tertulis
    dari Teristiadat Fiskal atas karsa sendiri sama dengan dimaksud kerumahtanggaan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kudeta;
  • data mentah
    yang adalah keterangan lain nyata data konkret;
  • data yunior
    yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak nan terutang termasuk data yang awal belum terungkap sebagaimana dimaksud n domestik Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau
  • data baru
    dalam putusan pengadilan yang telah punya kepentingan syariat tetap terhadap Teradat Pajak nan dipidana karena melakukan tindak pidana di rataan perpajakan maupun tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kemalangan sreg pendapatan negara.

Direktur Jenderal Fiskal menerbitkan SKPLB berlandaskan:

  • hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang sebaiknya bukan terutang begitu juga dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP
  • hasil Pemeriksaan

Biasanya pemeriksaan dimaksud terkait dengan SPT Perlu Pajak nan menyatakan bertambah bayar. SPT kian bayar mengharuskan dilakukan pemeriksaan kerjakan membuktikan bahwa Terlazim Pajak berhak memperoleh restituti pajak.

Pegawai DJP sejak 1993 sampai Maret 2022. Konsultan Pajak sejak April 2022. Alumni magister administrasi dan kebijakan perpajakan angkatan VI FISIP Perhimpunan Indonesia. Perlu wawancara? Sila bingkis email ke [email protected] atau klik https://aguspajak.com/wawanrembuk/ atau melalui tuntutan chatting yang tersedia. Cak dapat kasih mutakadim mengaji tulisan saya di aguspajak.com Semoga aguspajak menjadi rujukan informasi perpajakan. View all posts by Raden Agus Suparman





Source: https://aguspajak.com/2018/01/24/macam-macam-ketetapan-pajak-yang-dikeluarkan-oleh-kantor-pajak/

Posted by: caribes.net