Kompetensi Absolut Dan Relatif Ptun


KOMPETENSI ABSOLUT DALAM SISITEM Kehakiman INDONESIA (PTUN)

Kompetensi absolute ialah kewenangan pengadilan dalam menanyai jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan  lain sesuai dengan qada dan qadar ordinansi perundang-undangan yang dolan.
Kompetensi totaliter adalah wewenang yustisi baik itu peradilan agama, TUN, Militer, publik untuk mengadili suatu perkara berdasarkan tipe perkara.

Kompetensi absolut yakni menyangsang wewenang badan peradilan segala apa untuk memeriksa, memejahijaukan, dan memutus satu perkara. Kompetensi absolut dari yustisi publik adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana nan dilakukan makanya individu-orang sipil dan perkara perdata, kecuali satu kanun perundang-invitasi menentukan enggak.

Dalam kejadian ini
kompetensi absolute dari PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 5/1986
adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Manuver Negara. Keputusan manajemen usaha Negara yang bisa digugatkan di PTUN adalah seperti mana yang tersebut dalam : (Pasal 1 angka 3 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 49).

Dengan terhadap keputusan tata kampanye Negara nan masuk internal Pasal 2 UU 5/1986 tercatat perubahannya tidak boleh digugat di PTUN, demikian pula terhadap keputusan yang dikeluarkan sebagai halnya tersebut intern Pasal 49 pengadilan tidak berwajib bikin mengadili.

Beralaskan penjelasan Undang-undang No. 14 Masa 1970, pembagian itu berlandaskan pada mileu kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdic diction,  kewenangan  tersebut  memberikan  kewenangan  absolut  puas  tiap-tiap lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction,
sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili setakat kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.
Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

•Kehakiman Mahajana berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Adapun Peradilan Awam, memeriksa dan memutus perkara dalam syariat Pidana (umum dan solo) dan Perdata (umum dan niaga).

•Kehakiman Agama berdasarkan  UU No. 7 Masa 1989  Tentang   Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf  dan shadaqah.

•Peradilan Pengelolaan  Usaha Negera  berdasarkan   UU No. 5 Tahun 1986  Akan halnya  Peradilan Tata Usaha Negara, menanyai dan memutusa sengketa Manajemen Manuver Negara.

•Peradilan Militer nan  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  perkara pidana  nan  terdakwanya  anggota TNI dengan strata tertentu.

Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Persuasi Negara adalah  memeriksa, mengadili, dan membelakangkan sengketa yang timbul dalam bidang penyelenggaraan usaha negara antara seseorang atau badan hukum majelis hukum dengan badan maupun pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya satu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sebatas tenggang waktu nan ditentukan kerumahtanggaan suatu kanun perundang-pelawaan, sedangkan peristiwa itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat penyelenggaraan kampanye negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN).

Pasal 2 UU 5/1986 dan perubahannya disebutkan bahwa tidak termasuk denotasi keputusan Tata Kampanye Negara dalam undang-undang adalah:

1.Keputusan Kepaniteraan Negara yang merupakan kelakuan hukum pidana.
Contoh:
Pemerintah melakukan jual-beli ,wanprestasi , gadai dll polah nan didasarkan puas kaidah hukum pidana kalau ada sengketa PTUN tak berwenang untuk mengusut dan memutus

2.Keputusan Tata Gerakan Negara yang ialah otoritas yang bersifat awam.
Contoh:
PERDA tentang MIRAS ,maka apabila adap ihak yang merasa dirugikan gugatannya tidak ke PTUN, terus kemana untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan:

1.DibawahUndang- Undang, nan berwajib menguji merupakan Pidana Agung.

2.Undang- Undang ke atas, nan berwenang menguji adalah Perdata Konstitusi.
3.Keputusan Penyelenggaraan Gerakan Negara nan masih memerlukan persetujuan. Jenis keputusan ini adalah keputusan yang belum final sehingga belum memiliki akibat hukum.
Contoh:
Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberhentian SEKDA yang klausulnya bahwa “keputusan ini akan berlaku sejak mendapat persepakatan dari Gubernur”, maka ketika keputusan tersebut belum mendapat habuan permufakatan Gubernur maka keputusan itu belum mengaduh, sehingga belum memiliki faedah hukum.

4.Keputusan Pengelolaan Aksi Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP ; KUHP dan peraturan enggak yang bersifat syariat pidana.
Acuan:
Keputusan KAPOLRESTABES Pamekasan bagi merenda si A karena diduga mengerjakan tindak pidana nan diatur intern Pasal 284 KUHP, maka apabila si A merasa dirugikan upaya pencarian keadilannya bukan ke PTUN saja melalui lembaga praperadilan di PeradilanUmum

5.Keputusan Manajemen Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil sensor badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Keputusan Tata Aksi Negara adapun tatausaha Negara TentaraNasional Indonesia.

7.Keputusan Komisi Pemilihan Awam baik dipusat maupun di wilayah ,adapun hasil pemilahan umum.

Sekali lagi PTUN tidak berwajib lakukan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terhadap keputusan- keputusan seperti tersebut dalam Pasal 2 diatas.
Dalam Pasal 49 disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Kampanye Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

1.Privat waktu perang, keadaan bahaya, keadaan murka alam, atau peristiwa asing biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan nan berperan.

2.N domestik keadaan mendesak untuk kepentingan umum bersendikan peraturan perundang-pelawaan.
Yang dimaksud dengan kebaikan umum adalah manfaat Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/ataupun kekuatan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut wewenang badan yustisi apa bagi menginterogasi, mengadili, dan memutus suatu perkara; sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 10 UU 35/1999 kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan awam, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan pengelolaan usaha negara

1.Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah menginterogasi, memejahijaukan, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan maka itu orang-makhluk sipil dan perkara pidana, kecuali suatu peraturan perundang-ajakan menentukan tak (Pasal 50 UU 2/1999).

2.Kompetensi Otoriter Semenjak Peradilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, dan mengakhirkan perkara-perkara turunan nan beragama Islam dalam meres perkawinan, pusaka, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50/2009).

3.Kompetensi Tiranis Dari Peradilan Militer ialah mengusut, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana nan dilakukaN oleh anggota militer (baik dari laskar darat, angkatan laut, angkatan awan , dan kepolisian).

4.Kompetensi absolut berasal Peradilan Tata Gerakan Negara yakni memeriksa, memejahijaukan, dan membelakangkan sengketa yang timbul dalam bidang tata aksi negara antara seseorang ataupun awak syariat perbicaraan dengan tubuh atau pejabat manajemen usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan pengelolaan kampanye negara, termaktub sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu qanun perundang-undangan, sedangkan hal itu sudah merupakan kewajiban badan atau pejabat penyelenggaraan gerakan negara nan berkepentingan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN).

Koteng Hakim PTUN harus ekstra gemi mengingat sebuah K. TUN nan digugat mempunyai peluang berselisih dengan komptensi perdata lain. Apalagi momen ini sudah banyak model pengadilan khusus yang tercalit dengan keluarnya K. TUN. ” Kompetensi Absolut akan selalu berkaitan dengan titik sentuh dengan kompetensi lain ;seperti kompetensi Peradilan Perbicaraan, kompetensi Pengadilan Dagang, Kompetensi perdata Pajak dan nan lainnya” beber Qada dan qadar Slamet.

Lebih jauh menyucikan bahwa dalam kasus-kasus tertentu sering terjadi antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Badan yustisi lain sama-sama merasa menginvestigasi dan memutus terhadap obyek gugatan yang sekufu. Akibatnya sering menimbulkan tetapan yang berbeda atau berlawanan satu sama lain. Keadaan ini muncul karena disebabkan maka itu materi yang dipersengketakan penggugat ada titik singgung wewenang mengadili antara PTUN dengan pengadilan bukan;misalnya antara sertifikat tanah dan hak milik.

Bagi mencegah situasi tersebut, Hakim Pengawas MA ini memberi rekomendasi pada hakim; Pertama, harus mempu menguasai Kewenangan diktatorial PTUN; kedua, memahami secara detail subyek maupun pihak-pihak yang bersengketa di PTUN; ketiga, mencerna secara utuh obyek sengketa yang boleh diperiksa dan diputus makanya PTUN; keempat, harus dikuasai asas-asas hukum yang berlaku di PTUN, sebagaimana hukum administrasi, dogma, dan yurisprudensi putusan-putusan PERATUN.
Kompetensi otoriter berkaitan dengan kewenangan Peradilan Kepaniteraan Negara bagi mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau trik sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Kepaniteraan Negara adalah Keputusan tata propaganda negara sebagaimana diatur internal Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Masa 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN ialah sengketa kepaniteraan negara yang timbul dalam parasan Tata Usaha Negara antara individu alias Badan Hukum Perdata dengan Jasad atau Kepala tata usaha negara, baik di pusat alias di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata manuver negara, termaktub sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-pelawaan yang berperan (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Waktu 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Kepaniteraan Negara adalah Keputusan tata persuasi negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Musim 1986 UU No. 9 Periode 2004.
Sahaja ini, cak semau pemagaran-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Periode 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 adalah Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini boleh dibedakan menjadi : Pembatasan bersama-sama, pembatasasn bukan serentak dan pembatasan langsung bersifat sementara.

1) Pembatasan Langsung
Pembatasan serentak adalah pemagaran yang tidak memungkinkan sewaktu-waktu kerjakan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pemagaran langsung ini terletak internal Penjelasan Masyarakat, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Perian 1986 UU No. 9 Hari 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan kepaniteraan negara menurut UU ini :

1.Keputusan pengelolaan manuver negara yang adalah perbuatan hukum perdata.

2.Keputusan tata usaha negara yang ialah kontrol nan berkepribadian awam.

3.Keputusan sekretariat negara yang masih memerlukan persetujuan.

4.Keputusan tata operasi negara nan dikeluarkan bersendikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau regulasi perundang-undangan lain yang bersifat hukum mahkamah.

5.Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan jasmani peradilan berdasarkan ketentuan ordinansi perundang-undangan yang berlaku.

6.Keputusan manajemen persuasi negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

7.Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di taktik maupun di wilayah, mengenai hasil penyaringan masyarakat.
•Pasal 49, Majelis hukum bukan berwenang mengusut, memutus dan menyelesaikan sengketa manajemen usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

1.Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan rayuan tunggul ataupun keadaan luar stereotip nan membahayakan berdasarkan regulasi perundang-invitasi nan bermain.

2.Dalam hal mendesak bakal manfaat umum bersendikan peraturan perundang-invitasi yang berlaku.

Pemagaran Tidak Langsung
Pemagaran bukan serentak yaitu pembatasan atas kompetensi tiranis nan masih mengekspos kebolehjadian bagi PT.TUN lakukan memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan predestinasi bahwa seluruh upaya eksekutif yang terhidang untuk itu telah ditempuh.
Pembatasan enggak sekalian ini terdapat di kerumahtanggaan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan,
(1) Dalam hal suatu Badan maupun Kepala penyelenggaraan usaha negara diberi wewenang oleh atau bersendikan peraturan perundang-invitasi buat menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya manajerial yang tersedia.
(2) Pengadilan yunior berwenang menginvestigasi, memutus, dan memintasi sengketa kepaniteraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pembatasan sinkron bersifat sementara
Pemagaran ini bertabiat langsung yang tidak suka-suka kemungkinan sekali-kali bagi PTUN untuk mengadilinya, belaka sifatnya sementara dan suatu bisa jadi (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Takdir Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 nan secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “ Sengketa kepaniteraan negara yang lega detik terbentuknya Meja hijau menurut UU ini belum diputus maka dari itu Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Yustisi Masyarakat tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di mileu Yustisi Umum”.

Source: https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/kompetensi-absolut.html

Posted by: caribes.net