Konstitusi Dibagi Menjadi Dua Yaitu

Kamis, 13 Agustus 2022 | 10:38 WIB

print this page Cetak
Dibaca: 8988426

TERKAIT:

Album KONSTITUSI

Sebenarnya. konstitusi(constitution) berbeda dengan Undang-Undang Bawah(Grundgezets), dikarenakan satu kekhilafan dalam rukyah orang adapun konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan makanya kontrol faham pencatatan yang memaksudkan agar semua ordinansi syariat ditulis, demi mencapai ketunggalan hukum, kesederhanaan syariat dan kepastian hukum. Serupa itu lautan pengaruh faham pendaftaran, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.

Secara umum terletak dua macam konstitusi yakni :

1) Konstitusi tertulis dan

2) Konstitusi tak terjadwal.

Sanding semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis atau Undang-Undang Asal (UUD) yang lega umumnya mengatur akan halnya pembentukan, penjatahan wewenang dan cara berkreasi berbagai macam kerangka kenegaraan serta proteksi eigendom azasi manusia.

Negara yang dikategorikan andai negara yang tidak n kepunyaan konstitusi tertulis ialah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan asal terhadap semua gambar-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada rasam resan dan kembali tersebar di bineka dokumen, baik piagam yang relatif bau kencur alias yang sudah dahulu tua seperti Magna Charta yang berbunga mulai sejak perian 1215 yang memuat jaminan kepunyaan-hak azasi makhluk rakyat Inggris. Karena garis hidup mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen maupun cuma hidup dalam sifat resan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara nan mempunyai konstitusi bukan tertulis.

Pada damping semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan macam-varietas supremsi, dan kemudian beralaskan keberagaman pengaturan itu dibentuklah rang-bentuk negara. Dengan demikian, variasi kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk susuk negara yang berkewajiban cak bagi melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.

Bilang intelektual menampilkan pandangannya mengenai varietas tugas atau wewenang itu, salah satu nan paling kecil  terkemuka adalah penglihatan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi privat tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara diskriminatif. Ketiga tipe kekuasaan itu adalah :

  1. Kekuasaan membentuk regulasi perundangan (legislatif)
  2. Supremsi melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
  3. Yuridiksi peradilan (yudikatif).

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam pusat karangannyaStaatsrecht over Zee.Ia membagi supremsi menjadi empat macam merupakan :

  1. Pemerintahan (bestuur)
  2. Perundang-undangan
  3. Kepolisian
  4. Pengadilan.

Van Vollenhoven membiji kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan akibatnya terbiasa dipecah menjadi dua jenis yuridiksi lagi yaitu yuridiksi rezim dan pengaruh kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang diversifikasi pengaturan cak bagi meluluk hal berlakunya syariat dan kalau perlu memaksa bikin melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Penyelenggaraan Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, malah ia mengusulkan cak bagi menambah dua lagi jenis otoritas negara yaitu kontrol Kejaksaan dan Kontrol Pengkaji Moneter untuk memeriksa moneter negara serta menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-heksa-.

Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara nan diatur kerumahtanggaan suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan saban kekuasaan itu diurus oleh suatu bodi alias lembaga tersendiri yaitu:

    1. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
    2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (manajerial)
    3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)
    4. Kekuasaan kepolisian
    5. Yuridiksi kejaksaan
    6. Supremsi memeriksa keuangan negara

      Konstitusi suatu negara sreg hakekatnya ialah hukum dasar teratas yang memuat peristiwa-hal adapun tata negara, balasannya suatu konstitusi harus n kepunyaan aturan yang bertambah stabil berasal pada produk hukum lainnya. Terlebih juga jika jiwa dan kehidupan pelaksanaan pengelolaan negara juga diatur n domestik konstitusi sehingga pertukaran suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang osean terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya kemauan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme tata negara yang diatur kerumahtanggaan konstitusi yang berlaku dirasakan sudah lalu tak sesuai pun dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu,  konstitusi biasanya pula mengandung takdir mengenai perlintasan konstitusi itu sendiri, nan kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah betul-betul aspirasi rakyat dan bukan berlandaskan keinginan semena-mena dan berperilaku tentatif atau kembali keinginan dari sekelompok makhluk belaka.

Pada dasarnya suka-suka dua macam sistem yang lazim digunakan kerumahtanggaan praktek strategi di dunia kerumahtanggaan kejadian perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka nan akan bermain adalah konstitusi nan berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut makanya hampir semua negara di manjapada. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi nan putih tetap bermain. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang tulus tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi fragmen berusul konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

 Jalan KONSTITUSI DI INDONESIA

Para pendiri Negara Keesaan Republik Indonesia telah sekata utntuk memformulasikan sebuah Undang-Undang Dasar seumpama konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari selepas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia puas 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu”peredaran grondwet” telah disahkan sreg 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia privat sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang habis singkat dan hanya memuat 37 pasal belaka ketiga materi tanggung konstitusi yang harus ada menurut predestinasi umum teori konstitusi telah terlaksana dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kebolehjadian bikin mengadakan perlintasan ataupun orientasi itu memang sudah dilihat oleh para produsen UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 adapun peralihan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR berujud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan bertambah lalu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui satu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 akan halnya referendum)

Perlintasan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari perian 1999 hingga persilihan ke empat pada sidang tahunan MPR musim 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya uang konstitusi nan bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif akan halnya perubahan UUD 1945 berdasarkan abadiah MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan uang jasa Konstitusi.

Dalam album perkembangan ketatanegaraan Indonesia terserah empat macam Undang-Undang nan pernah berperan, yaitu :

  1. Waktu 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

(Penetapan Undang-Undang Bawah 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada terlepas 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan maka dari itu PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia selepas mengalami beberapa proses.

  1. Hari 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang mendambakan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sependapat dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 lega tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB nan melahirkan negara Republik Indonesia Perkongsian. Sehingga UUD yang sebaiknya berlaku kerjakan seluruh negara Indonesia itu, saja berlaku bakal negara Republik Indonesia Serikat saja.

  1. Tahun 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Pangkal Sementara 1950)

Periode federal berasal Undang-undang Pangkal Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat keekaan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya pemberkasan dengan Republik Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Perkongsian menjadi berkurang, akibatnya dicapailah kata sepakat bagi mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara ahadiat yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar nan baru dan lakukan itu dibentuklah suatu panitia bersama nan menyusun suatu rang undang-undang pangkal nan kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh bodi pekerja komite nasional pusat dan maka dari itu Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Persekutuan dagang pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar plonco itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

  1. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya pula Undang-Undang Bawah 1945)

Dengan dekrit Kepala negara 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Pangkal 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Temporer Orde Baru. Persilihan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Temporer Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan masuk akal.

PERUBAHAN UUD 1945

Pelecok satu kejayaan nan dicapai maka itu nasion Indonesia pada periode perombakan adalah pembaruan konstitusional (constitutional reform). Perombakan konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai bukan cukup untuk mengeset dan menyasarkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta kontributif penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Transisi UUD 1945 dilakukan secara sedikit berangsur-angsur dan menjadi pelecok satu agenda Sidang MPR berusul 1999 setakat 2002 . Perubahan mula-mula dilakukan n domestik Sidang Umum MPR Tahun 1999. Jihat peralihan permulaan UUD 1945 adalah mewatasi kontrol Kepala negara dan memperketat singgasana Dewan Badal Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Hari 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perlintasan pasal-pasal nan menutupi masalah daerah negara dan pembagian pemerintahan area, menyempumakan perubahan pertama dalam peristiwa memperkuat geta DPR, dan bilangan¬-predestinasi terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga ditetapkan sreg Sidang Tahunan MPR 2001. Transisi tahap ini meniadakan dan atau menambah takdir-suratan pasal akan halnya asas-asas limbung bemegara, kelembagaan negara dan koneksi antarlembaga negara, serta ketentuan-suratan tentang Penyaringan Awam. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Hari 2002. Perubahan Keempat tersebut menutupi ketentuan tentang kelembagaan negara dan pergaulan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan adat peralihan serta aturan pelengkap.

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut menghampari hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah putih UUD 1945 sakti 71 butiran bilangan, padahal transisi yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Kini, pecah 199 butir ketentuan nan cak semau dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butiran ketentuan nan lain mengalami perlintasan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan yakni materi yang baru ataupun sudah lalu mengalami perubahan.

Berpangkal sisi kualitatif, persilihan UUD 1945 bersifat lampau mendasar karena mengubah kaidah independensi rakyat yang semula dilaksanakan sesudah-sudahnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Keadaan itu menyebabkan semua lembaga negara n domestik UUD 1945 berkedudukan proporsional dan melaksanakan kedaulatan rakyat internal lingkup wewenangnya per. Perubahan lain merupakan dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi pendirian saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menekankan cita negara nan hendak dibangun, yaitu negara syariat yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tinggi lebih jauh yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga internal praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum sumber akar, UUD 1945 harus menjadi lengkap dasar sehingga khusyuk umur dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).

Konstitusi Perumpamaan Piranti Arwah Negara Yang Demokratis

Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa konstitusi berpetaruh sebagai sebuah kebiasaan bawah nan mengatur semangat internal bernegara dan berbangsa maka aepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negra dan warga Negara . Kontitusi merupakan fragmen dan terciptanya vitalitas yang demokratis bagi seluruh warga Negara. Jika Negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya kerakyatan dinegara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan bak konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar kerakyatan itu sendiri.

LEMBAGA NEGARA PASCA  AMANDEMEN

Ibarat kelembagaan Negara, MPR RI tidak pun diberikan sebutan andai bagan termulia Negara dan semata-mata sebagai gambar Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Kepala negara, BPK dan MA. Privat pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berlimpah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI bukan lagi menjadi pelaku/perakit kedaulatan rakyat. Juga koneksi MPR RI telah berubah keanggotaanya, adalah terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Area (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.

Teradat dijelaskan kembali bahwa perkariban strategi dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan penceraian kekuasaan, antara bukan adanya lembaga Negara nan dihapus maupun lahir baru, yaitu bagaikan Jasad legislative terdiri berbunga anggota MPR, DPR, DPD, Badan Manajerial Presiden dan wakil Kepala negara, sedang raga yudikatif terdiri atas pengaturan peradilan adalah mahkamah konstitusi (MK) misal susuk baru, Mahkamah Agung (MA), dan Tip Yudisial (KY) pun lembaga bau kencur. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa moneter tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan seimbang.

Tugas dan kewenagan MPR RI sesudah persilihan, menurut pasal 3 UUD 1945 ( perubahan Ketiga ).
a. Majelis Permusyawaran Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
b. Majelis Permusyawaran Rakyat melantik Presiden dan/alias Wakil Presiden.
c. Majelis Permusyawaran Rakyat hanya boleh memberhentikan kepala negara dan/maupun Wakil Presiden dalam periode jabatannya menurut undang-undang dasar ( impeachment ).

Undang-Undang Radiks merupakan syariat teratas dimana kedaulatan kreatif di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD menyerahkan pembagian dominasi (separation of power) kepada 6 Susuk Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kongres Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Penyelidik Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Transisi (Amandemen) UUD 1945:

* Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menaruh yuridiksi yustisi laksana kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta yuridiksi yang dijalankan atas prinsip due process of law.
* Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, sama dengan Hakim.
* Sistem konstitusional beralaskan perimbangan dominasi (check and balances) yaitu setiap dominasi dibatasi maka itu Undang-undang berdasarkan kurnia sendirisendiri.
* Setiap lembaga negara ekuivalen kedudukannya di dasar UUD 1945.
* Menata kembali bentuk-lembaga negara yang terserah serta takhlik bilang lembaga negara bau kencur kiranya sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan syariat.
* Penyempurnaan plong sisi geta dan wewenang maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Tugas Susuk Tinggi Negara sesudah amandemen ke – 4 :

A. MPR
· Lembaga pangkat negara seimbang kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti mana Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
· Ki menenangkan amarah supremasi kewenangannya.
· Ki menenangkan amarah kewenangannya menjadwalkan GBHN.
· Menentramkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena kepala negara dipilih secara langsung melalui pemilu).
· Konstan berhak menetapkan dan memungkirkan UUD.
· Perkariban keanggotaanya berubah, yaitu terdiri berpangkal anggota Dewan Kantor cabang Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

B. DPR
· Posisi dan kewenangannya diperkuat.
· Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan belaka) sementara pemerintah berkuasa mengajukan RUU.
· Proses dan mekanisme menciptakan menjadikan UU antara DPR dan Pemerintah.
· Mempertegas khasiat DPR, yaitu: kemustajaban legislasi, fungsi anggaran, dan kepentingan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar tulang beragangan negara.

C. DPD
· Lembaga negara baru bak awalan kemudahan untuk keterwakilan guna daerah dalam bodi perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan nan diangkat sebagai anggota MPR.
· Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat keesaan Negara Republik Indonesia.
· Dipilih secara langsung maka dari itu umum di area melalui pemilu.
· Mempunyai kewenangan mengajukan dan timbrung menggunjingkan RUU yang berkaitan dengan otonomi wilayah, persaudaraan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

D. BPK
· Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
· Berwenang mengawasi dan menginvestigasi pengelolaan keuangan negara (APBN) dan provinsi (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti maka itu aparat penegak syariat.
· Berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai badal di setiap kawasan.
· Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas dalam departemen nan bersangkutan ke dalam BPK.

E. Presiden
· Membatasi sejumlah kekuasaan kepala negara dengan mengoreksi manajemen cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam tahun jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
· Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
· Membatasi masa jabatan kepala negara maksimum menjadi dua periode cuma.
· Wewenang pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
· Kewenangan pemberian pengampunan, amnesti dan absolusi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
· Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan unggulan kepala negara dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pelengseran jabatan presiden internal masa jabatannya.

F. Mahkamah AGUNG
· Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu pengaruh nan menyelenggarakan peradilan kerjakan menegakkan syariat dan keseimbangan [Pasal 24 ayat (1)].
· Berhak mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
· Di bawahnya terwalak badan-jasad peradilan internal lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Yustisi Agama, lingkungan Yustisi militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
· Badan-awak lain yang yang fungsinya berkaitan dengan pengaruh kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan tak-lain.

G. MAHKAMAH KONSTITUSI
· Keberadaanya dimaksudkan bagaikan penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
· Punya wewenang: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa wewenang antar susuk negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan menyerahkan vonis atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan ataupun duta presiden menurut UUD.
· Juri Konstitusi terdiri bermula 9 turunan yang diajukan masing-masing makanya Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Kepala negara, sehingga mencerminkan kantor cabang berbunga 3 cabang kekuasaan negara merupakan yudikatif, legislatif, dan administratif.

H. Uang jasa YUDISIAL
· Tugasnya mencalonkan Wasit Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim.

TATA  URUTAN  PERUNDANG-UNDANGAN

menurut  Undang  Undang  No. 10  tahun  2004  diversifikasi  dan  manajemen  urutan/korespondensi  (hirarki)  peraturan perundang-undangan  sekarang  adalah  bagaikan  berikut :

  1. UUD-RI tahun 1945
  2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengalih Undang-undang (Perpu);
  3. Kanun Pemerintah (PP);
  4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau perkakas/awak negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain : Ordinansi Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Qanun Uang jasa Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Regulasi Perdata Konstitusi, Statuta Komisi Yudisial,
  5. Qanun Daerah Propinsi;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Regulasi Desa (Perdesa).

Sumber: http://topihukum.blogspot.com/2014/02/album-dan-perkembangan-konstitusi-di.html

Source: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776

Posted by: caribes.net