Latar Belakang Jatuhnya Kabinet Natsir


A.   Terbentuknya Pemerintah berdasarkan UUDS 1950

Waktu 1950 – 1959, banyak transisi yang terjadi sreg tata pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai contoh hari 1950, UUDS (undang-undang sementara) mulai di berlakukan perumpamaan pengganti undang -undang sebebulmnya yaitu Undang-undang berdasarkan konstitusi RIS.  Selama 9 musim Demokrasi Liberal telah terjadi banyak pergantian kabinet, sehingga dapat dikatakan kabinet – kabinet tersebut tidak maksimal n domestik menjalankan acara kerjanya karena pendek kata perian jabatan. Pemerintahan dengan tulang beragangan parlementer nan dalam menjalankan kabinetnya di pemerintahan posisinya terjemur legislator sehingga ambruk bangunnya dewan menteri tergantung maka dari itu Wakil rakyat.


Pada tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kemerdekaan atas Indonesia, tak termasuk Papua, kepada RIS, sebuah negara federal yang hanya bertahan secara utuh selama sejumlah minggu cuma. Ada beberapa panas hati pro-republik di negara-negara federal nan didirikan maka itu Belanda.[2] Tanggal 23 Januari 1950 Westerling dan seputar 800 makhluk serdadunya merebut tempat-tempat utama di Bandung, namun komisaris tingginya mendesak sebaiknya ki bertambah pada periode itu sekali lagi.[3] Hari berikutnya, Westerling merencanakan bikin memperhatikan kabinet RIS. Serdadu-serdadu Westerling memasuki Jakarta, tetapi dapat dipukul mundur. Pada rembulan Februari, Westerling menghindari Indonesia.

Selepas ditangkapnya sejumlah pemimpin Pasundan yang dicurigai laksana bagian berpokok komplotan Westerling mendorong parlemen negara bagian meminang puas rontok 27 Januari 1950 mudah-mudahan Pasundan dibubarkan. Sebatas habis bulan Maret sebagian segara negara federal sudah memutuskan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan republik. Kabinet Hatta merasa dibawa maka itu suatu gelombang persatuan dan dipaksa berbuat persiapan-persiapan legislatif. Pada bulan Mei dibentuklah satu kabinet baru Indonesia Timur dengan tujuan membuyarkan negara itu dan melebur diri kedalam sebuah negara kesatuan Indonesia. Akhirnya plong ketika peringatan hari lahir siaran kemerdekaan yang kelima lega tanggal 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Sindikat (RIS) menjadi Republik Indonesia, serta di dalamnya terdapat negara-negara Sumatra Timur serta Indonesia Timur digantikan oleh suatu Republik Indonesia nan baru, yang memiliki konstitusi keekaan (namun berperilaku tentatif).

Pasca- dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang berkarakter Liberal. Demokrasi liberal yang dilakasanakan oleh nasion Indonesia menganut sistem parlementer barat. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi nan mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) hari 1950. Tadbir RI dijalankan oleh suatu dewan mentri ( kabinet ) yang dipimpin oleh seorang perdana nayaka dan bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR ). Bendahara Mentri merupakan kepala negara, serta kebinet bertanggung jawab kepada patih mentri. Sistem politik lega masa demokrasi liberal nan bebas telah mendorong lahirnya organisasi politik-partai garis haluan, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi mantiki dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer barat dengan sistem multi puak yang dianut, maka puak-puak inilah yang menjalankan pemerintahan menerobos skala supremsi dalam wakil rakyat intern masa 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam periode lima waktu ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi bersambutan memegang kekuasaan dalam catur kabinet.


B.    Pelaksanaan Sistem Rezim Kabinet Natsir


1.    Pembentukan Kabinet Natsir

Privat kurun tahun lima tahun bermula tahun 1950 sampai 1955 terletak empat kabinet yang seling memerintah pemerintahan Indonesia. Mulai berpokok kabinet Natsir, terlampau berturut-timbrung kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, dan kabinet Ali Sastroamidjojo. Dan dari kabinet-kabinet tersebut bukan terserah kabinet yang boleh melaksakan progamnya karena adanya kelompok oposisi yang ganti mempermainkan. Dalam setiap lemari kecil, lazimnya menterinya merupakan basyar nan pakar internal bidangnya, dan didukung dengan koalisi organisasi politik. Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 setakat sungkap 21 Maret 1951 adalah kabinet koalisi dengan berintikan organisasi politik Masyumi. Akan saja PNI lain berkat kedudukan dalam kabinet ini, rata-rata dari kabinet ini merupakan orang-orang semenjak partai Masyumi, walaupun didalam menterinya terletak bani adam-orang non partai.

Impian berusul Natsir sendiri yaitu kabinet nan dipimpinnya bersifat nasionalisme dengan interelasi dari berbegai organisasi politik. Namun hal ini tidak dapat terlaksanakan karena adanaya perebutan kursi didalam susunan menteri didalam kabinet antana PNI dan Masyumi. Sehingga terjadi ketidak senangan dari pihak PNI sehingga adanya kesulitan kerjakan mengajak PNI masuk kedalam kabinetnya. Kerumahtanggaan hal ini Natsir berpendapat bahwa partainya memiliki lebih banyak hak dibanding partai lainnya. Namun PNI lain seia dengan kejadian tersebut karena baginya semua partai sekali lagi berhak atas kursi didalam pemerintah. Permohonan berasal pihak PNI yaitu agar basyar-insan yang menduduki jabatan laksana menteri n domestik negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Dalam hasil bersumber musyawarah PNI bersetia melepas menteri luar negri diisi oleh orang Masyumi dan nayaka pendidikan untuk puak bukan.

Hanya keinginan PNI untuk mendapat kursi jabatan dalam negri harus pupus setelah ditentukkan menteri privat negri harus diserahkan kepada partai Masyumi. Peristiwa ini dianggap dari pihak PNI tidak adil, karna mangkubumi nayaka sendiri sudah dipegang oleh organisasi politik Masyumi. Selain membujur kecaman berpangkal pihak organisasi politik lain, lemari kecil Natsir sekali lagi berbahagia kencaman berpokok partai sendiri yaitu Masyumi. Kencaman itu ditujukan untuk keputusan konggres Desember 1949 nan melarang ketua umum organisasi politik untuk menjadi menteri. Sebenarnya intensi dari isi konggres ini  ialah adanya pengkonsolodasi partai, namun diubah oleh Dewan Puak di Bogor sungkap 3 sampai 6 Juni 1950 banha sistem federal tidak bisa dipertahankan kembali. Supaya keputusan konggres ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir dinonaktifkan berusul pejabat umum partai Masyumi.dan digantikan oleh Jusuf Wibisono.

2.    Pelaksanaan Kabinet Natsir

Progam-progam kerja berbunga dewan menteri Natsir nan penting ialah :

  1. menggarangkan usaha keamanan dan ketentraman;
  2. hingga ke konsolidasi dan menyempurnakan sususnan tadbir;
  3. memenuhi organisasi Barisan Perang dan rekonstruksi medan anggota-anggota angkatan dan gerilya kedalam masyarakat;
  4. memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya;
  5. mengembangkan dan memperkuat kemujaraban ekonomi rakyat bagaikan pangkal bakal melaksanakan ekonomi nasional yang cegak. [4]
  6. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum bagi Konstituante kerumahtanggaan waktu yang ringkas,
  7. Mebantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas gerakan-aksi mengeraskan derajat kebugaran dan kecerdasan rakyat.

Tentang susunan menteri n domestik kabinet Natsir yaitu :

No. Jabatan Jenama
Menteri
Partai
Politik
1. Perdana Menteri Mohammad Natsir Masyumi
2. Wakil Perdana Menteri Hamengkubuwono IX
3. Menteri Luar Negri Mr. Mohammad Roem Masyumi
4. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat
5. Menteri Kubu Dr. Abdul Halim
6. Menteri Kehakiman Wongsonegoro PIR
7. Menteri Penerangan Pellaupessy Demokrat
8. Menteri Keuangan Syifruddin Prawiranegara Masyumi –
9. Nayaka Pertanian Tandiono Manu PSI
10. Menteri Perkulakan dan
Perindustrian
Dr. Sumitro Djojohadikusumo PSI –
12. Menteri Sangkutan Ir. Djuanda
12. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perindustrian
Ir. H. Johannes PIR
13. Menteri Perburuhan R. P. Suroso Parindra
14. Menteri Sosial F. S. Harjadi Katholik
15. Nayaka Pendidikan, Pengjaran dan
Kebudayaan
Dr. Bahser Djohan
16. Nayaka Agama K.K. A. Wahis Hasyim Masyumi
17. Nayaka Kesehatan Dr. Johannes Leimena Parkindo
18. Menteri Negara Harsono Tjokroaminoto PSII

Gubahan:

1.       Puas tanggal 8 Desember 1950 Abdul Halim mundur karena alasan kesehatan, perannya digantikan maka itu Hamengku Buwono IX

2.       Plong tanggal 18 Desember 1950 mundur karena partainya (PSII) keluar berpunca dewan menteri

Kebijakan luar wilayah bermula kabinet Natsir ini adalah bebas dan independen, meskipun dalam kenyataanya masih bisa dibilang berorientasi ke negara-negara Barat. Pada rembulan September 1950, Indonesia dituruti sebagai anggota PBB. Pemerintahan Natsir mengalami keuntungan ekonomi yang terjadi karena perang Korea,yaitu naiknya harga komoditi. Hal ini membentuk adanya pendapat tentang ekspor dan bea ekspor bersumber para politikus yang berkuasa dipemerintahan. Namun menteri perekonomian bilamana itu yakni Syaffrudin Prawinegara menolak menggunakan keadaan-keadaan semacam itu untuk mendapatkan keuntungan. Kabinet Natsir lebih berkonsentrasi pada rekonstruksi kembali perekonomian dan pemuliahan keamanan negara.[5]

Kabinet Natsir sering disebut dengan Kabinet “dagang sapi” dengan sifat tawar menawar. Intern kejadian ini yang dimaksud politik “menggalas sapi” ini mencari yang ideal internal membentuk dewan menteri wasilah. Natsir mendapat kesulitan berpunca organisasi politik-partai yang memiliki wakil didalam kabinetnya karena ada kembali kencaman berbunga dalam legislator terhadap kabinet. Diantara bilang aplikasi dari partai itu sendiri seperti diadakannya tindak lanjut terhadap kabinet dan bahkan ada yang menanyakan lakukan membubahkan kabinet Natsir ini.[6]

Sifat tawar-menawar mulai sejak pembentukan kabinet Natsir ini hanya akan memperpanjang waktu dan memperlambat pembentukan dewan menteri. Sehingga adakalanya banyak parti nan belum siap dengan unggulan menterinya. Selain itu penyortiran menteri pun didasarkan pada adat senang tidak suka yang lebih berperilaku keindividualan. Sehinggal situasi ini mewujudkan banyak diantara menteri yang menjadi menteri dulu hijau memperdalam bidang yang bersangkutan yang diberikan kepada menteri ini.

Sukiman berpendapat terhadap kabinet Natsir merupakan
zaken
kabinet, karena bukan kabinet yang terdiri berpunca berbagai partai kebijakan. Sehingga takhlik sifat koalisi yang diminta maka dari itu Presiden internal lemari kecil bukan terlaksana dengan baik, dan sistem perpautan juga tidak dapat dipertahankan.

Adanya intrusi Presiden dan Legiun dalam kabinet Natsir. Walaupun peran Presiden tidak terlalu menonjol, saja beliau sering melakukan pembicaraan dengan waki-wakil organisasi politik didalam forum. Sedangkan keikut turutan angkatan intern kabinet ini, seperti tuntutan dari legiun yang menginginkan adanya pergantian menteri pertahanan yang diganti oleh otrang nonpartai. Sehingga Natsir tidak mampu untuk menolak masalah itu.

Permasalahan nan lalu penting didalam kabinet Natsir yakni adapun Irian Barat. Perundingan yang dilakuakan antara Indonesia dan Belanda puas tanggal 4 Desember 1950 tidak berjalan dengan baik. Dan hal ini takhlik opsi tidak percaya berpangkal pihak lain. Krisis ditambah lagi ketika Hadikusumo dari puak PNI sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis.


C.    Penyebab Runtuhnya Lemari kecil Natsir


N domestik sebuah provinsi nan masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi- tradisi otoriter, maka banyak keadaan bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan wilayah itu. Akan saja, sebagian sejarah bangsa Indonesia sejak musim 1950 merupakan kisah tentang kegagalan rentetan arahan bakal memenuhi maksud- harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan mencapai kedaulatan. Akan tetapi, pada musim 1957, percobaan kerakyatan pertama ini telah mengalami kekecewaan, penggelapan tersebar luas, ahadiat distrik negara terancam, keseimbangan sosial belum tercapai, problem- masalah ekonomi belum tertanggulangi, dan banyak harapan nan ditimbulkan oleh Diseminasi tidak terpuaskan.[7]

Suatu ketidakefisienan internal suatu pemerintahan pastilah terjadi. Program- acara yang telah direncanakan oleh pemerintah dan disusun dengan secantik- baiknya, bisa saja dalam pelaksanaannya terjadi satu kesenjangan. Atau bisa juga semua persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan sudah dahulu demikian baiknya, cuma masih adanya ketidakpuasan yang dialami maka dari itu masyarakat.

Sistem pemerintahan yang kawin ada di Indonesia tentunya pernah mengalami satu masa keberuntungan. Akan sahaja, setelah kemajuan tersebut diraih sesuai dengan siklus sejarah maka suatu pemerintahan akan mengalami suatu penghamburan hingga tibalah detik- ketika keruntuhannya. Serupa itu pula dengan lemari kecil Natsir, selepas berhasil memimpin dan mengatak Indonesia, terserah beberapa hal yang menjadi penyebab runtuhnya dewan menteri Natsir.

Penyebab jatuhnya kabinet Natsir dikarenakan pil kabinet ini dalam menyelesaikan problem Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya mulai sejak PNI menyangkut pencabutan statuta pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet natsir didimisioner sejak 21 Maret 1951 dan mengundurkan diri selepas DPR memufakati mosi S. Hadikusumo tentang pencabutan PP Nomor 39/1950 tentang pemekatan DPRD. Menteri Asaat ( Nayaka Kerumahtanggaan Wilayah) tidak menyetujui mosi tersebut dan kabinet seia sekata dengan Asaat, maka kemudian mengundurkan diri.

Kabinet Natsir mengundurkan diri karena lain mau mengamini mosi DPR, walaupun Kabinet belum di jatuhi Mosi Tidak Berkeyakinan pecah DPR ini menjadi aturan mulai sejak Lemari kecil-dewan menteri pada perian UUDS 1950, walaupun sistem yang dianut oleh UUDS 1950 adalah perlementer, dimana legislator boleh menggulingkan Kabinet, doang sepanjang 1950-1959 dewan menteri bukan hanya mosi tidak percaya , tetapi suara minor-suara luar lemari kecil telah menyebabkan Kabinet mengundurkan diri.  [8]


[2] Ricklefs, M.C.2005.Rekaman Indonesia Modern 1200- 2004.Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.Hlm: 466

[3] Ricklefs, M.C.2005.Ki kenangan Indonesia Maju 1200- 2004.Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.Hlm: 467

[4]Poesponegoro,  Marwati Djoened,
Sejarah Nasional Indonesia VI,
2022,hlm:308

[5] Ricklefs, M.C.2005.Memori Indonesia Bertamadun 1200-2004.
Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.Hlm: 481

[6] Noer, Deliar,
Partai Islam di Pentas Nasional,
2000,hlm:221

[7] Ricklefs, M.C.2005.Album Indonesia Maju 1200- 2004.Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.hlm:471

[8] Soegito. 2022.
Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Semarang: UPT MKK Unnes.hlm:77

Related posts:


1

Source: https://idsejarah.net/2020/06/kabinet-natsir.html

Posted by: caribes.net