Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Makalah Pancasila sebagai ideologi Negara

                                                               Perkenalan awal PENGANTAR

           Puji terima kasih Kami panjatkan ke Hadirat Almalik Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya sehingga kami bisa menuntaskan penulisan referat mengenai Pancasila Bagaikan Ideologi Negara.

Tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Makalah ini selain untuk menyelesaikan tugas nan diberikan oleh Dosen pengajar, juga cak bagi lebih memperluas makrifat para mahasiswa khususnya bagi juru tulis.
Penulis telah berusaha untuk dapat menyusun Kertas kerja ini dengan baik, doang penulis pun menyadari bahwa kami memiliki akan adanya keterbatasan kami andai manusia absah. Oleh karena itu seandainya didapati adanya kesalahan-kesalahan baik bersumber segi teknik penulisan, maupun bermula isi, maka kami memohon ampunan dan celaan
serta saran berusul dosen pembimbing lebih-lebih semua pembaca  dahulu diharapkan maka dari itu kami untuk boleh menyempurnakan kertas kerja ini malar-malar pula dalam makrifat kita bersama. Harapan  ini dapat bermanfaat bagi kita serempak

                                                                                                                                                    Tomohon,  Oktober 2022

                                                                DAFTAR ISI

Kata sambutan…………………………………………………………………..1
DAFTAR ISI    ………………………………………………………………………….2

BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………………….3
1.1 Latar Pinggul…………………………………………………………3

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………….4
1.3 Intensi………………………………………………………………………………….5
Pintu 2 PEMBAHASAN………………………………………………………………6
2.1 Hakikat Pancasila Bak Dasar Negara…………………………………6
2.2 Pancasila Ibarat Dasar Negara…………………………………………….7
2.3 Pancasila Ibarat Ideologi Negara………………………………………..10
2.4 Pancasila Seumpama Ideologi Terlayang dan Ternganga……………………11
Portal 3 PENUTUP……………………………………………………………………13
3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………….13
3.2 Saran………………………………………………………………………………….13
Daftar pustaka …………………………………………………………………14

                                                                                   Pintu I
PENDAHULUAN

A.    Parasan BELAKANG
Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dijajah maka itu bangsa lain. Banyak bangsa-nasion lain yang menjajah maupun berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah nasion Belanda. Penjajahan Belanda berakhir plong waktu 1942, tepatnya terlepas 8 Maret. Sejak detik itu Indonesia diduduki makanya bala tentara Jepang.

Namun Jepang tak sesak lama menduduki Indonesia. Mulai waktu 1944, tentara Jepang menginjak kalah kerumahtanggaan menimpali legiun Sekutu. Lakukan menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan armada Kawan, Jepang memberikan janji kebebasan di kelak kemudian tahun. Janji ini diucapkan oleh Bendahara Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terpaksa, maka puas tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, merupakan janji kemerdekaan tanpa syarat nan dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).
Kerumahtanggaan proklamasi itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Persuasi-Usaha Persiapan Independensi Indonesia (BPUPKI). Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang purwa plong tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Pada sidang pertama itu, banyak anggota nan berujar, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, nan sendirisendiri mengusulkan nomine dasar negara cak bagi Indonesia merdeka. Selesai sidang purwa, lega rontok 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI semupakat bikin mewujudkan sebuah panitia kerdil yang tugasnya adalah menampung usul-usul nan masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat hingga dengan terlepas 20 Juni 1945. Panitia Katai yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu sekali lagi menyinambungkan sidang dan berbuntut merumuskan calon Mukadimah Hukum Pangkal, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Manuskrip Jakarta”. Dalam sidang BPUPKI kedua, terlepas 10-16 juli 1945, hasil nan dicapai merupakan merumuskan rancangan Hukum Dasar. Album berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang tunduk tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak momen itu Indonesia zero dari kekuasaan. Hal tersebut dimanfaatkan dengan seutuhnya oleh para ketua nasion Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, plong tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara terdepan (1) mengesahkan rancangan Hukum Pangkal dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses nan cukup tahapan. Sebelum menyahihkan Preambul, Bung Hatta bahkan dahulu memajukan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 burit hari, sesaat setelah Proklamasi Otonomi, ada utusan dari Indonesia bagian Timur nan menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di bokong kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan muatan menjalankan syariat Selam buat pemeluk-pemeluknya” dihapus. Takdirnya tidak maka rakyat Indonesia putaran Timur kian baik memisahkan diri dari negara RI nan baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Burik Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha mustakim gembong-dalang Islam, demi persatuan dan wahdah nasion. Maka dari itu karena pendekatan yang membenang dan demi persatuan dan keekaan, mengingat Indonesia mentah tetapi merdeka, akhirnya motor-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan muatan menjalankan syariat Islam bakal pemeluk-pemeluknya” di belakang pengenalan Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.

B.     RUMUSAN Keburukan
1.      Bagaimanakah hakikat pancasila sebagai asal negara ?
2.      Bagaimanakah pancasila sebagai radiks negara ?
3.      Bagaimanakah pancasila sebagai ideologi nasion dan negara ?
4.      Bagaimanakah pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup ?
C.    TUJUAN
Gerombolan kami menyusun referat ini bermaksud agar para pembaca bisa mencerna tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan pancasila misal ideologi nasion indonesia yang sesungguhnya, dan dengan adanya makalah ini juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua.

                                                                                  BAB II
PEMBAHASAN

A.    HAKIKAT PANCASILA Perumpamaan Dasar NEGARA
Setiap negara di manjapada ini mempunyai asal negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Sama dengan Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara buat mengatur pengelolaan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi prolog UUD 1945 alenia ke-4 nan berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia nan berbentuk internal satu susunan negara”
. Dengan demikian kedudukan pancasila bak radiks negara termaktub secara yuridis konstitusional n domestik pembukaan UUD 1945, yang ialah cita – cita hukum dan norma syariat nan menuntaskan syariat asal negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur internal kanun perundangan.
Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila pula berperilaku yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya yaitu sebagai perigi dari segala sumur hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berpegang dan bersumber pada pancasila. Apabila ada qanun (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – kredit indah pancasila, maka sudah lalu sepatutnya ordinansi tersebut dicabut.
Berdasarkan jabaran tersebut pancasila sebagai sumber akar negara mempunyai sifat imperatif alias memaksa, artinya mengikat dan menguati setiap warga negara bagi tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pengingkaran harus ditindak sesuai hukum nan berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum.
Biji – poin luhur yang terkandung dalam pancasila n kepunyaan resan obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila yaitu hasil semadi dan pemikiran nasion Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan proklamasi dan bersifat universal yang diterima makanya bangsa – bangsa beradab. Oleh karena mempunyai kredit obyektif – universal dan diyakini kebenarannya maka dari itu seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.
Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila umpama dasar negara memiliki peranan yang lalu berguna n domestik mengatur roh berbangsa dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesi dapat terwujud.
Bagi bangsa indonesia hakikat nan sesungguhnya dari pancasila yakni laksana sikap hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah lalu sepantasnya kita pahami akan hakikatnya.

Selain dari signifikasi tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :
1.      Pancasila sebagai jiwa negara,
2.      Pancasila umpama kepribadian bangsa,
3.      Pancasila sebagai sumur dari segala sumber hukum,dll.
Walaupun begitu, banyaknya sebutan cak bagi pancasila bukanlah ialah suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat di jadikan andai satu kekayaan akan makna bersumber pancasila bagi nasion indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu lain mengeruhkan hakikat pancasila yang sepatutnya ada yaitu sebagai dasar negara. Belaka pengertian pancasila tidak boleh di tafsirkan oleh mengawang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong pangkal negara.

B.     PANCASILA Bagaikan DASAR NEGARA
Pancasila dalam kedudukanya ini sering disebut umpama radiks filsafat atau dasar falsafah negara (Philosofische Gronslag) pecah Negara, ideologi negara ataupun Statsidee, n domestik pengertian ini pancasila adalah sumber akar nilai serta cak bagi mengeset tadbir negara atau dengan perkenalan awal lain perkataan.

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan kreator Negara terutama segala apa regulasi perundang-undangan terdaftar proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari poin-biji pancasila. Maka pancasila yakni sumber bersumber segala sumber hukum, pancasila yakni sumber kaidah hukum negara nan secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat distrik, beserta Negara.
Sebagai dasar Negara, Pancasila yakni suatu asas kerokhanian nan membentangi suasana ilmu batin atau cita-cita syariat, sehingga merupakan satu sumber nilai, norma serta kaidah, baik tata krama maupun hukum negara, dan mengendalikan dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Sumber akar maupun yang tidak termasuk atau n domestik kedudukannya laksana asal negara, pancasila mempunyai kekuatan menghafal secara hukum.

Sebagai sumber berusul barang apa hukum atau sumber tertib syariat Indonesia maka pancasila tertulis dalam ketentuan tertinggi yakni pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-daya pikiran, yang meliputi suasana kebatinan bersumber UUD 1945, nan puas akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan lebih jauh n domestik pokok-pokok perhatian, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang sreg akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan bermula UUD 1945 serta hukum riil lainya, singgasana pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
Pancasila sebagai asal negara adalah perigi dari segala sumber syariat (sendang tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila yaitu asas kerohanian tertib hukum Indonesia nan n domestik pengenalan UUD 1945 dijelmakan kian lanjut ke dalam empat  kunci pikiran. Meliputi suasana tasawuf (Geistlichenhintergrud) dari UUD 1945.
Mewujudkan cita-cita hukum untuk hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis atau enggak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan tidak-enggak penyelenggara negara (termasuk pembuat partai dan golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat nan sani.
Hal ini dapat dipahami karena atma yaitu penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara. Dasar formal kursi pancasila dasar Negara Republik Indonesia tersimpul internal perkenalan awal UUD 1945 alinea IV yang berbunyi seumpama berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia nan terpelajar dalam suatu jalinan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, nan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan modern, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/agen, serta dengan membuat satu keadilan sosial seluruh rakyat indonesia”.
Denotasi introduksi” Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai asal negara. Biarpun privat kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘pancasila’ secara eksplisit tetapi momongan kalimat “ dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar negara ialah pancasila.
Peristiwa ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa asal negara Indonesia itu disebut dengan istila pancasila. Sama dengan mutakadim ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu guna rahasia pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana teragendakan dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Jo kelanggengan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa pancasila laksana sumber berpunca segala apa sumber syariat maupun sumber tertib hukum indonesia yang terserah pada hakikatnya adalah yaitu satu sikap hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita tata krama yang membentangi suasana kebatinan serta terbit bangsa indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa prikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian kewarganegaraan, cita-cita garis haluan tentang sifat, bentuk dan maksud negara, cita-cita akhlak mengenai arwah kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatan berpangkal budi nurani cucu adam.
Intern proses perombakan dewasa ini MPR melaui sidang tersendiri tahun 1998, menjajari singgasana pancasila umpama dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang n domestik Tap. No. XVIII/MPR/1998. Maka itu karena itu segala agenda internal proses perombakan, meliputi beraneka rupa permukaan bukan mengasaskan pada mualamat aspirasi rakyat (Sila 1V) kembali harus mendasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

C.    PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Bangsa DAN NEGARA
a.       Pancasila ibarat ideologi bangsa.
Pancasila bak ideologi bangsa ialah pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bikin suatu teori atau sistem kenegaraan bikin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia

Beralaskan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa pancasila adalah sumber akar NKRI yang harus dilaksanakan secara kukuh dalam spirit berbangsa dan bernegara.
b.      Pancasila sebagai ideologi negara.
Konotasi ideologi-ideologi berasal dari bahasa yunani yaitu iden nan berarti melihat, alias idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan introduksi logi nan berguna ajaran, dengan demikian ideologi adalah wangsit ataupun ilmu akan halnya gagasan dan buah manah atau science des ideas (Marsudi, 2001).
Puspowardoyo (1992) menyebutkan bahwa ideologi dapat di rumuskan sebagai kegandrungan pengumuman dan angka secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memafhumi jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap asal untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang boleh menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.
Menurut pendapat Harol H.Titus defenisi dari ideologi ialah suatu istilah yang digunakan buat sekerumun cita-cita mengenai majemuk macam masalah ketatanegaraan ekonomi filsafat sosial yang besar perut dilaksanakan kerjakan satu kerangka yang sistematis akan halnya satu cita-cita yang dijalankan maka dari itu sekawanan maupun lapisan publik.

1.      Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut :
a.       Punya derajat nan termulia sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan

b.      Mewujudkan suatu asaz kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan jiwa yang dipelihara diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

2.      Fungsi ideologi menurut pakar dibidangnya :
a.     Sebagai alat angkut bakal memformulasikan dan memuati jiwa anak adam secara spesial (cahyono,1986).
b.        Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda, (setiardja,2001).
c.         Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan tembung individu, masyarakat,dan nasion cak bagi menjalani semangat intern menyentuh maksud. (hidayat,2001).

D.    PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Mangap DAN TERTUTUP
Pancasila andai ideologi terbuka yakni sebagai satu sistem pemikiran terbuka.
Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup ialah:
a.       Ideologi Ternganga
1.      Merupakan cita-cita yang sudah hidup intern awam
2.      Maujud nilai-nilai dan cita-cita yang berasal berpokok dalam masyarakat sendiri.
3.      Hasil ura-ura dan konsesus masyarakat.
4.      Bersifat dinamis dan reformasi.

b.      Ideologi Tertutup
1.      Bukan merupakan cita-cita nan sudah hidup intern masyarakat,
2.      Bukan berupa nilai dan cita-cita
3.      Ajudan dan kesetian ideologis yang kaku
4.      Terdiri atas tuntutan kongkrit dan operational nan diajukan secara mutlak

Skor – nilai yang terkandung internal ideologi pancasila sebagai ideologi melangah:

1.      Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila pancasila
2.     Nilai instrumental, yang yakni didikan, kebijakan garis haluan, alamat serta kerangka pelaksanaannya
3.     Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi poin-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersipat aktual, internal semangat sehari-periode dalam mahajana,berbangsa dan bernegara.

                                                                            Gapura III
PENUTUP

A.    Deduksi
Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai resan imperatif atau memaksa serta memiliki poin – kredit luhur yang terkandung dalam pancasila yang bersifat obyektif – subyektif. Bagi nasion indonesia hakikat yang sesungguhnya pecah pancasila adalah bak pandangan hidup bangsa dan sebagai pangkal negara. Kedua pengertian tersebut telah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari konotasi tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan yang berlainan.

Menurut pendapat Harol H.Titus defenisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan bakal keropok cita-cita tentang bermacam ragam macam masalah kebijakan ekonomi filsafat sosial nan sering dilaksanakan bagi suatu rang nan sistematis mengenai suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok alias sepuhan umum Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai satu sistem pemikiran longo yang dimana memiliki ciri-ciri ideologi dan fungsi ideologi sesuai bidangnya. Pancasila umpama ideologi mempunyai dua ciri merupakan ideologi terbabang dan ideologi tertutup.

B.     SARAN
Makalah yang kami susun semoga bisa mendukung kita lebih mengarifi akan halnya pancasila sebagai ideologi negara yang lebih benar-benar. Mohon permakluman dari semuanya jikalau dalam makalah kami ini masih terletak banyak selang surup baik bahasa alias pemahaman. Karena tiadalah sesuatu yang sempurna nan bisa manusia ciptakan.

                                                              Daftar bacaan

Al Marsudi Subandi H. 2003. Pancasila dan UUD’45 dalam Ideal Reformasi. Jakarta : Rajawali Pers.
Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Wahana, Paulus. 1993. Filsafat Pancasila. Kanisius. Yogyakarta. peristiwa 20
Suwarno, P.J., 1993,Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius

download power pointnya klik di sini

Source: https://wong-ndeso-asli.blogspot.com/2013/10/makalah-pancasila-sebagai-ideologi.html

Posted by: caribes.net