Presiden Soeharto mundur dari Jabatan Kepala negara, 21 Mei 1998

Bogor (21/5) Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dari Jabatan Presiden Republik Indonesia plong tanggal 21 Mei 1998. Beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ. Habibie. Ini akibat bermula berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Kegentingan multidimensional tahun 1997/1998 menjadi alasan penting terjadinya majemuk krusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Setelah wisuda Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ. Habibie sreg bula Maret aksi komposit semakin rembet dan puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di mana terjadi penembakan catur mahasiswa Universitas Trisakti. Kejadian ini menyulut protes massa dalam skala lautan yang dimotori oleh mahasiswa. Kemudian puas tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki Gedung MPR/DPR dan memarginalkan Kepala MPR/DPR Harmoko menuntut Presiden Soeharto bagi mundur dari jabatannya.

Akibat dari tekanan dari mahasiswa yang menduduki MPR/DPR dan berbagai peristiwa sebelumnya maka puas hari Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pemukul 09.00, Presiden Soeharto  menyarungkan safari warna hitam dan berpeci. Soeharto menyatakan berhenti berasal Jabatan Kepala negara dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie. Berikut ini petikan isi surat pengunduran diri Presiden Soeharto yang dibacakan serempak oleh Soeharto :

Assalamual’aikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak beberapa musim terakhir, saya mengajuk dengan ekonomis jalan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat bagi mengadakan reformasi di apa bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut terbiasa dilaksanakan secara tertib, akur dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan ahadiat bangsa serta perturutan pembangunan nasional, saya telah menyatakan susuk pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga periode ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut enggak dapat terwujud karena enggak adanya tanggapan yang memadai terhadap tulangtulangan pembentukan komite tersebut. Dalam kehausan kerjakan melaksanakan reformasi dengan cara yang selengkapnya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak boleh diwujudkannya Komite Reformasi maka pertukaran susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan mengupas keadaan di atas, saya berpendapat tinggal sulit untuk saya kerjakan dapat menjalankan tugas rezim negara dan pembangunan dengan baik. Maka dari itu karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-alangkah memperhatikan rukyah pimpinan Dewan Badal Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi nan ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti berusul jabatan saya misal Kepala negara Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada masa ini, kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya nongkrong berpokok jabatan bagaikan Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kembali adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. BJ Habibie nan akan melanjutkan sisa hari jabatan Kepala negara Mandataris MPR 1998-2003. Atas uluran tangan dan dukungan rakyat selama saya mengarak negara dan nasion Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta pembebasan bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45-nya. Mulai ini periode Kabinet Pembangunan ke VII demisioner dan pada para nayaka saya ucapkan terima karunia. Maka itu karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pelisanan serapah di penghadapan Dewan perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Plasenta Wakil Presiden masa ini kembali agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di aribaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah pengunduran diri tersebut, Soeharto kontan meninggalkan Kastil menuju kediamannya di Jalan Cendana No. 8-10, Jakarta, ditemani maka itu putrinya Mbak Tutut. Inilah pengunci dari perjalanan Kepala negara Soeharto mulai sejak tahun 1966 sebatas 1998.