Montesquieu Mengajarkan Pemisahan Kekuasaan Dalam Teorinya

Powered By Blogger

00.37

Montesquieu membagi kekuasaan kerumahtanggaan tiga cabang atau yang terkenal dengan Trias Politika yang menurutnya haruslah terpisah satu sama bukan:

1. Supremsi legislatif (kekuasaan untuk membuat Undang-Undang),

2. Kekuasaan manajerial (supremsi buat melaksanakan Undang-Undang, semata-mata oleh Montesquieu diutamakan tindakan di latar strategi asing daerah),

3. Kekuasaan yudikatif (pengaturan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang).

Dengan adanya penceraian kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang maka itu parlemen, pelaksanaan undang-undang maka dari itu lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari makanya pemerintah.
Lakukan mencegah dari satu cabang menjadi besar, dan teknologi bagi berkomplot dengan kantor cabang, pemerintahan yang menerapkan sistem pemisahan yuridiksi. Umumnya ini dicapai melampaui suatu sistem “check and balances”, yang pangkal, seperti pemisahan kekuasaan itu sendiri, khususnya untuk dijelaskan Montesquieu. Check and balances memungkinkan untuk sebuah sistem berbasis kebiasaan yang memungkinkan buat membatasi suatu cabang lain, begitu juga kekuasaan Senat untuk mengubah komposisi dan yurisdiksi bersumber mahkamah federal.
Proses pemikiran mengenai sumber legitimasi negara, yaitu kedaulatan rakyat, serta pelembagaannya inilah nan kemudian melahirkan konsep kerakyatan nan dikenal masa ini. Terlihat bahwa otonomi rakyat merupakan argumentasi yang paling kecil dapat dituruti privat gagasan mengenai legitimasi negara. Konsep inilah yang adalah pemikiran mulanya adapun demokrasi, nan kemudian berkembang sampai sekarang.
Aset dan kekuasaan mewujudkan perbedaan internal umum. Ini menyebabkan adanya hoki-hak istimewa yang diperoleh golongan tertentu. Dan adanya hak-hak unik tersebut membuat kecenderungan terciptanya dominasi tunggal. Makanya karena itu, orang mewujudkan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas terbit semua. Jika dihubungkan dengan negara, supremsi individual tersebut harus dipisah menjadi cabang-cabang enggak moga terjamin kedaulatan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga yustisi, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.

Source: http://chatjinx.blogspot.com/2009/10/de-baron-montesquieu-teori-pemisahan.html