Dirjen Semuel A. Pangerapan Menjadi Pembicara Dalam Diskusi Bersama Ikatan Alumni Driyarkara di Jakarta, Kamis (19/09/2019).

Jakarta, Ditjen Aptika
– Startup berbasis aplikasi menimbulkan pertanyaan soal pengusahaan data masyarakat. Ditjen Aptika lagi semenjana menggodok RUU Penjagaan Data Pribadi kebaikan mengantisipasi situasi tersebut.

“Startup berbasis petisi yang banyak digunakan menimbulkan pemikiran mahajana berkaitan dengan data. Seperti kepemilikan data, pemrosesan data, dan pengendalian data. Mengingat pemilik aplikasi inilah nan berperan menjadi pengendali data dan boleh memperalat data milik orang lain untuk kelebihan perusahaannya,” ujar Dirjen Permintaan Informatika Semuel A. Pangerapan saat diskusi dengan Jalinan Alumni Driyarkara di Jakarta, Kamis (19/09/2019).

Semuel juga menjelaskan, pemerintah sedang mengupayakan Rancangan Undang-Undang Konservasi Data Pribadi guna mengantisipasi penyalahgunaan data-data yang tersebar di bumi internet.


Lihat juga: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Sedangkan terkait pemblokiran, Semuel menguraikan setiap situs atau akun yang diblokir tidak benar-benar dapat dihilangkan dari internet. Hal ini disebabkan dari kelancaran masyarakat kerumahtanggaan mengakses informasi di internet.

“Ketika informasi sudah disebarkan pasti suka-suka yang meng-copy
atau menyimpan informasi tersebut. Sehingga walaupun telah diblokir, jejaknya pasti loyal tersimpan dan bisa diketahui publik,” jelasnya.

Lebih lanjut Dirjen Semuel menerangkan Perlindungan Data Pribadi ini mutakadim diterangkan pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 4 yang berbunyi seumpama berikut.

Pasal 28 G ayat (1)

Setiap manusia berwajib atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, status dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berwajib atas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakjuban untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan peruntungan asasi.”

Pasal 28 H ayat (4)

Setiap manusia berhak mempunyai hak peruntungan pribadi dan peruntungan milik tersebut lain boleh diambil alih secara sewenang-wenang makanya siapa juga.”

Semuel juga menyebutkan tujuan Perlindungan Data Pribadi sebagai halnya tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Makhluk 1948 pasal 12. Disebutkan bahwa data pribadi merupakan aset/komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital, sehingga perlindungan data pribadi akan meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat buat menjaga data pribadi koteng.

Dirjen Semuel A. Pangerapan bersama Para Pembicara internal Diskusi.


Lihat juga: Dirjen Aptika Minta Masyarakat Proaktif dalam Penyusunan RUU PDP

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tersebut memuat nilai nilai yang dapat melindungi nasib baik privasi dan data pribadi masyarakat.

Isi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pemerintah juga terus menindaklanjuti RUU PDP ini hingga dapat diundangkan. “Ketika kita masuk kedalam dunia internet, tentu lain akan seratus persen privasi kita dapat terlindungi. Maka itu, kita harus mengetahui etika kerumahtanggaan menyebarkan data pribadi,” pungkas Dirjen Semuel.
(pag)

Print Friendly, PDF & Email