Perebutan Politik Hegemoni Bangsa Eropa

Perebutan Hegemoni bangsa Eropa Ke Indonesia

1.





Masa Pemerintah Republik Bataaf (1800-1811)

A.



Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Herman Willem Daendels merupakan gubernur jendral pertama Belanda di Hindia Belanda. Daendels di tunjuk maka itu Louis Napoleon sebagai gubernur jendral pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan dominasi dan pemerintahan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Herman Willem Daendels merupakan riuk satu chauvinis Belanda yang lampau tergerak semangat Revolusi Prancis. Strategi-kebijakan Daendels selama di Hindia Belanda mencakup rataan-meres berikut.

1.



Bidang Pertahanan dan Keamanan

a.



Membangun pertahanan-kubu kubu baru.

b.



Membangun pelabuhan militer (pangkalan Bala Laut) di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya.

c.



Menggandakan jumlah pasukan perang.

d.



Membangun jalan besar berasal Anyer-Panarukan sepanjang 1.100 km nan di kenal dengan merek Groote Post-weg atau jalan raya Pos Daendels.

e.



Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia.

2.



Bidang Politik dan Pemerintahan

a.



Membentuk secretariat Negara untuk menyelesaikan kelainan administrasi.

b.



Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.

c.



Memindahkan pusat tadbir berpunca Batavia ke Weltevreden.

d.



Menggilir raja-raja yang di anggap menghalangi kemustajaban Belanda dan mengangkat raja-yang dipertuan baru yang sesuai dengan keinginan Belanda, misalnya di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

e.



Merombak sistem feudal dan menggantinya dengan sistem tadbir Barat modern.

f.



Menyanggang penguasa negeri umpama fungsionaris pemerintahan colonial.

3.



Bidang Peradilan

a.



Menjatah tiga jenis peradilan, adalah peradilan untuk orang-turunan Belanda dan Eropa; peradilan untuk orang-basyar Timur Asing; serta peradilan untuk orang-orang pribumi.

b.



Membuat regulasi buat pemberantasan korupsi.

4.



Bidang Ekonomi

a.



Mengeluarkan uang kertas.

b.



Membentuk Dewan Penilik Keuangan.

c.



Menjual lahan-tanah kepda pihak swasta maupun partikelir (Tionghoa/Arab).

d.



Mengamalkan pemungutan pajak-pajak swasta.

e.



Menerapkan penyerahan teradat berupa hasil bumi.

B.



Pemerintahan Janssens (1811)

Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Jan Willem Janssens. Jassens kekeluargaan memegang sebagai gubernur jendral di area Semenanjung Intensi pada hari 1802-1806.

Plong 28 Agustus 1811 Inggris berhasil menduduki Batavia. Janssens culik diri ke Semarang tetapi akhirnya menyerah sreg Inggris. Syahadat kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang,Salatiga, pada tanggal 18 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang. Isi Kapitulasi Tuntang misal berikut.

1.



Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris.

2.



Semua angkatan Belanda menjadi tawanan Inggris.

3.



Orang-orang Belanda boleh di pekerjakan intern pemerintahan Inggris.

2.





Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811-1816)

Inggris start menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan barisan Gubernur Jendral Jassens pada 1811. Setelah berbuah mempercundang Belanda, Gubernur Jendral EIC kawasan Asia nan berkedudukan di Kalkuta,India,Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles bagaikan letnan gubernur untuk menjalankan pemerintah di Indonesia.

Ibarat dalang berusul golongan liberal Raffles mendambakan adanya perubahan dalam heterogen bidang. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melewati kebijakan berikut.

1.



Bidang Tadbir

a.



Menyirat rangkaian baik dengan penguasa-penguasa local nan anti terhadap Belanda

b.



Membagi Pulau Jawa menjadi delapan belas keresidenan.

c.



Menggotong para Tumenggung sebagai tenaga kerja pemerintah sehingga mereka mendapat gaji privat rang uang.

2.



Bidang Ekonomi

a.



Memberlakukan sistem kontrak tanah (landrente).

b.



Menghapus segala bentuk pembayaran wajib hasil bumi.

c.



Menghapus sistem kerja kerja raya dan perbudakan.

d.



Melaksanakan monopoli

e.



Menargetkan desa umpama unit administrasi pemerintahan.

f.



Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan manuver reboisasi kopi.

g.



Memberi kebebasan dalam gerakan perdagangan dengan member kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku dipasar internasional.

Saat menduduki Indonesia pemerintahan Raffles fertil
melakukan hal-hal substansial untuk bangsa Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Raffles di Indonesia sebagai berikut.

a.



Menulis taktik memori Pulau Jawa berjudul The History of Java.

b.



Istri Raffles nan bernama Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor.

c.



Berlaku privat perkumpulan kultur dan aji-aji pengetahuan.

d.



Menemukan tanaman endemic Indonesia, Rafflesia Arnoldi (bunga kunarpa).

e.



Menggotong kembali Sultan Renta sebagai Emir Yogyakarta.

3.





Waktu Pemerintahan Kolonial Belanda (1816-1942)

A.



Kekuasaan Komisaris Jendral

Otoritas Belanda di Indonesia plong perian tersebut dijalankan oleh Komisaris Jendral. Pembentukan Komisaris Jendral dilakukan atas saran berpangkal Yang dipertuan Willem VI. Komisaris Jendral terdiri atas tiga orang, yaitu Cornelis Theodorus Elout, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardiaan Buyskes.

Pada periode pemerintahan komisaris jendral ini nama Nederlandsch Oost Indie menjadi Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda. Tugas kunci komisaris jendral yakni membangun wilayah koloni bikin memberikan keuntungan untuk negri Belanda. Ketiga ketua komisaris jendral mulai menjalankan tugasnya pada copot 27 April 1816.

B.



Sistem Tanam Paksa

1.



Meres Birit Kebijakan Tanam Paksa

Penerapan kebijakan tanam paksa lain terlepas dari kemusykilan pelaksanaan sistem carter persil lega hari pemerintahan komisaris jendral. Kegagalan tersebut memerosokkan Johannes van den Bosch mencucuh ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari deteriorasi. Gubernur Jendral Johannes van den Bosch memusatkan kebijakan tanam paksa puas eskalasi produksi tanaman yang laku dipasar internasional. Tujuan sistem tanam paksa yakni mendapatkan barang-dagangan ekspor yang laris dipasaran dunia.

2.



Suratan Tanam Paksa

Tanam pejaka dilaksanakan berlandaskan bilangan-ketentuan nan diatur dalam Staatsblad Nomor 22 Hari 1834. Ketentuan tanam pejaka sebagai berikut.

a.



Tanah yang di serahkan kepada pemerintah bebas fiskal.

b.



Pegangan memakamkan tidak boleh melebihi waktu menanam padi.

c.



Hasil pohon mesti harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.

d.



Pil penuaian karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda.

e.



Penggarapan petak cak bagi tanaman teristiadat diawasi maka dari itu kepala pribumi atau sida-sida Belanda.

3.



Pelaksanaan Tanam Paksa

Kerumahtanggaan pelaksaaan tanam paksa pemerintah colonial Belanda juga memberikan persenan untuk penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil kian banyak dari ketentuan. Akan hanya, n domestik pelaksanaanya sistem tanam pejaka mengalami banyak penyimpangan.

Sistem tanam paksa menyebabkan terjadinya penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Sistem tanam periang memberikan keuntungan melimpah bakal pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini terbukti ketika pada perian 1832-1867 total keuntungan yang di terima pemerintah Belanda mencapai angka sekira 967 juta gulden, besaran yang cukup besar plong musim itu.

4.



Kritik terhadap Pelaksanaan Tanam Periang

Pelaksanaan tanam periang tidak dapat dilepaskan dari berbagai dakwaan. Beberapa tokoh sama dengan Douwes Dekker, Baron van Hoevel, dan Fransen van der Putte mengedepankan celaan kepada pemerintah Belanda. Douwes Dekker menyampaikan celaan menerobos bukunya yang berjudul Max Havelaar, Fransen van der Putte mengkritik melalui pusat Suiker Contracten, dan Baron van Hoevel menyampaikan berbarengan melintasi pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda.

C.



Kebijakan Liberal (Sistem Persuasi Swasta)

Golongan liberal Belanda menganggap bahwa cultuurstelsel merupakan sistem tanam perlu yang sangat memberatkan rakyat. Golongan liberal juga memaui pemerintah agat berlaku sebagai pengawas, pelindung, dan fasilitator fasilitas bakal para penanam modal.

Pada perkembanganya garis haluan liberal di Indonesia disebut Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy). Disebut Politik Portal Terbuka karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha konkret kapitalisasi swasta dibidang perkebunan dan pertambangan.

Sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak bisa membawa kesentosaan bagi rakyat Indonesia. Pada tahun tanam paksa rakyat doang ditekan dari dua pihak, yakni pemerintah dan swasta. Pendalaman mulai sejak dua pihak ini menimbulkan kesengsaraan rakyat lebih besar.

D.



Perkembangan Agama Kristen dan Katolik

Agama Katolik di Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Portugis camur agama Katolik di Maluku. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol berlaku dalam penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku. Seorang misionaris Spanyol bernama St.Fransiscus Xaverius (1506-1552) mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera antara waktu 1546 hingga 1547. Diperkirakan pada musim 1560-an terdapat 10.000 pemeluk agama Katolik di Kepulauan Maluku. Lega tahun 1590-an jumlah tersebut meningkat sekira 50.000 hingga 60.000 orang.

Temporer itu, bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Penyerantaan agama Kristen Protestan dilakukan diluar kegiatan. Misionaris Kristen Protestan memusatkan aktivitas penyerantaan agamanya ke distrik-daerah pedalaman yang belum karuan Islam. Tokoh penyebar agama Masehi Protestan yaitu misionaris Jerman bernama Ludwig I.Nommensen. Ia berakibat melakukan Kristenisasi di Sumatra Utara.

Agama Serani juga berkembang di Pulau Jawa. Jalan agama Kristen di Pulau Jawa ini ditandai dengan terjadinya sinkretisme (praktik percampuran agama Kristen dengan kepercayaan local). Dedengkot nan menghamburkan sinkretisme agama Masehi antara lain C.Coolen, Buya Tanggul Wulung, dan Kiai Sadrach.