Persaingan Usaha Harus Dilakukan Secara

Oleh: Jafar Ali Barsyan, S.H.*)

Persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti propaganda memperlihatkan keunggulan per yang dilakukan makanya perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya. Persaingan merupakan sebuah lembaga yang erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi kapitalis, karena persaingan menerimakan tembung kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu nan sebaik mungkin serta dengan biaya nan sekecil boleh jadi dengan tujuan agar pengusaha tersebut tahan dalam posisi bersaing. Persaingan dalam ekonomi selalu bermotif mencari laba. Maka itu karena itu persaingan mencakup signifikasi:

  1. Bilang segara pembeli dan penjual yang berkreasi tanpa bergantung satu sama tak dalam pasar yang selevel.
  2. Adanya kebebasan bagi para remedi dan penjual bakal memasuki alias meninggalkan pasar.
  3. Ketergantungan lega sistem harga.

Hukum Persaingan Usaha

Di Indonesia hukum persaingan propaganda diatur melangkahi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Gerakan Tidak Segar. Pemberlakuan undang-undang tersebut memang tidak boleh dilepaskan dari betapa buruknya praktik bisnis yang terjadi intern dunia manuver di Indonesia. Tahun-waktu semula reformasi di Indonesia membentangkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut massa menikmati pangsa pasar terbesar privat perekonomian nasional Indonesia. Selain faktor-faktor tersebut, faktor tekanan eksternal maupun pihak luar tidak bisa kita lewatkan dengan menyelimuti alat penglihatan. Ketika krisis moneter melanda Indonesia plong periode 1998, atas bawah untuk memenuhi persyaratan yang diberikan
International Monetery Fund (IMF), Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melangkaui hak inisiatifnya membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemali Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan dan diundangkan di Jakarta plong copot 5 Maret 1999, dan dicatat puas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Hari 1999. Undang-Undang yang terdiri berpangkal 11 gapura dan 53 pasal berangkat efektif bermain pada bulan Maret 2000 dan yakni undang-undang pertama nan secara khusus mengatur adapun larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Konspirasi Tender dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pada pengadaan barang/jasa terdapat prinsip-prinsip yang harus diutamakan maka dari itu semua pegiat pengadaan, prinsip-mandu tersebut merupakan;  (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersilaju, (4) semerawang, (5) adil/tak pilih, dan (6) akuntabel.

Tindakan persekongkolan tender melanggar salah suatu prinsip dalam pengadaan barang/jasa yaitu
terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing artinya pengadaan dagangan/jasa harus terbuka kerjakan penyedia komoditas/jasa yang menunaikan janji persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang afiat
di antara penyedia barang/jasa nan separas dan menunaikan janji syarat/kriteria tertentu beralaskan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan bugar yakni prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan komoditas dan jasa harus dilakukan berdasarkan persaingan yang afiat.

Sejumlah persyaratan hendaknya persaingan sehat bisa diberlakukan antara lain:

  1. Pengadaan Barang Jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh primadona peserta;
  2. Kondisi yang memungkinkan saban calon petatar mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang lakukan memenangkan persaingan;
  3. Dalam setiap tahapan pecah proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan bugar;
  4. Pengelola Pengadaan Dagangan/Jasa harus secara aktif menyenangkan hal-hal yang membancang terjadinya persaingan yang sehat;
  5. Dihindarkan terjadinya
    conflict of interest; dan
  6. Ditegakkannya kaidah nondiskriminatif secara membedabedakan.

Kaidah melangah adalah menerimakan kesempatan kepada semua penyedia komoditas/jasa nan kompeten bikin mengikuti pengadaan. Persaingan segar dan termengung (open and
effective competition) adalah persaingan sehat yang akan boleh diwujudkan apabila pengadaan barang/jasa yang dilakukan mendelongop cak bagi seluruh calon penyedia barang/jasa nan punya potensi untuk ikut dalam persaingan.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Musim 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Manuver Tidak Sehat mengeset adapun larangan rekayasa antara pelaku persuasi dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tak segak. Persekongkolan yang kebanyakan dilakukan n domestik tender yaitu kerjakan mempengaruhi harga yang akan ditawarkan oleh peserta tender. Di sini yang terjadi adalah persaingan harga, doang para pesuluh melakukan kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis, salah satu diantara mereka menjadi kampiun tender dengan cara keseleo satu siswa mengajukan harga yang lebih abnormal, tentatif yang tidak mengajukan harga nan lebih tinggi, atau salah satu peserta mengundurkan diri agar nan lain yang memenangkan tender tersebut. Hal ini merupakan hambatan persaingan, karena melanggar harapan tender itu sendiri, adalah bagi mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi nan paling menguntungkan. Larangan tersebut diamini oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Hari 2022 mengenai Perubahan Atas Kanun Kepala negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Puas pasal 78 disebutkan bahwa perbuatan alias tindakan pelajar penyaringan yang dikenakan
sanksi
internal pelaksanaan pemilihan Fasilitator apabila terindikasi mengamalkan rekayasa dengan murid enggak untuk mengatur harga penawaran. Selain itu n domestik pasal 51 kembali diatur salah satu penyebab dari gagalnya tender/seleksi yaitu adanya persaingan manuver tidak sehat dari seluruh pelajar.

Kerumahtanggaan pelaksanaan tender barang/jasa pemerintah modus-modus praktik persekongkolan senantiasa berkembang. Modus konspirasi horizontal, vertikal dan/atau gabungan nan dilakukan maka dari itu para pegiat pengadaan komoditas/jasa telah diupayakan pencegahannya oleh pemerintah melalui diterbitkannya Perpres Nomor 12 Perian 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 adapun Pengadaan Dagangan/Jasa Pemerintah. Upaya pencegahan dapat diketahui dari digunakannya
E-reverse Auction, perluasan makna dikendalikan oleh pihak yang sama, dibentuknya Agen Pengadaan dan penguatan/interpolasi sanksi buat para pelaku persekongkolan khususnya horizontal.

Pengadaan produk/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan pendirian-prinsip persaingan yang afiat, pandang bening, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga kesannya dapat dipertanggungjawabkan baik semenjak segi jasad, moneter maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna dagangan/jasa membutuhkan komoditas/jasa bakal meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran nan logis dan bersistem, mengikuti kaidah dan etika yang berperan, bersendikan metode dan proses pengadaan yang berlaku. Alasan pengadaan produk/jasa pada instansi pemerintah yaitu tugas kunci keberadaan instansi pemerintah bukan bakal menghasilkan barang/jasa yang berujud
profit oriented, semata-mata bertambah bertabiat memberikan peladenan kepada masyarakat. Bikin itu, pemerintah membutuhkan komoditas/jasa dalam rancangan meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang makul dan berstruktur, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.

Sumber:

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Peraturan Kepala negara Nomor 12 Perian 2022 tentang Pertukaran atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.
  • Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Akan halnya Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Segar
  • Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Manuver Antara Teks dan Konteks (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009)
  • https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ persaingan diakses lega terlepas 2 November 2022

Disclaimer: Seluruh keterangan nan disediakan dalam coretan hukum ialah bersifat publik dan disediakan untuk harapan pemberian informasi hukum dan lain adalah pendapat instansi.

*Penulis adalah Penelaah Pengadaan Komoditas/Jasa, Maktab Masyarakat, Kedeputian Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet RI

Source: https://setkab.go.id/persaingan-dalam-pengadaan-barang-jasa/

Posted by: caribes.net