Pertanyaan Tentang Apu Dan Ppt

Susuk keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan andai sarana pencucian komisi dan investasi terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pembasuhan uang lelah dan pendanaan terorisme privat upaya melancarka t tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, sebagai halnya transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi gapura ikut harta gana yang ialah hasil tindak pidana atau merupakan penanaman modal kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya bisa dimanfaatkan bikin kepentingan pegiat kejahatan. Misalnya lakukan pelaku pencucian uang, harta khasanah tersebut dapat ditarik pun sebagai harta harta benda nan seolah-olah protokoler dan tidak pula dapat dilacak asal usulnya. Sementara itu untuk pelaku pendanaan terorisme, harta mal tersebut dapat digunakan cak bagi membiayai kegiatan terorisme.

Seiring dengan jalan produk, pola bisnis dan teknologi pesiaran nan semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pemeriksaan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT bukan saja terdahulu kerjakan pemberantasan pencucian komisi dan pencegahan kapitalisasi terorisme, melainkan lagi untuk kondusif penerapan mandu kehati-hatian yang dapat melindungi Pencipta maupun pemakai jasa dari beraneka rupa risiko yang mungkin timbul.

Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem penyetoran, melintasi penerapan Anti Pencucian Uang jasa, Penangkalan Pemodalan Terorisme, serta Pencegahan Pemodalan Proliferasi Senjata Pembasmi Massal sama dengan Visi 4 Blueprint SPI 2025 yakni “SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan penguatan serta persaingan usaha yang afiat melewati penerapan KYC & AML-CFT, pikulan keterbukaan data/informasi / bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan”. Publikasi Blueprint SPI 2025 boleh diunduh

di sini
.



Framework
APU PPT dibangun bikin mendukung pencapaian Visi SPI 2025 serta mencegah aktivitas pencucian persen, pendanaan terorisme, dan pemodalan proliferasi senjata pembasmi massal nan menimbulkan berbagai risiko, antara lain:



  1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan;
  2. Mengurangi keterandalan Indonesia di mata jagat rat;
  3. Meningkatkan risiko penanaman modal;
  4. Pendanaan tindak pidana terorisme yakni salah satu buram bentakan cak bagi kebebasan negara.

Akan halnya capaian akhir dari Implementasi APU PPT sreg SPI ialah bak berikut:

  1. Integritas sistem moneter Indonesia kontributif stabilitas perekonomian;
  2. Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di netra internasional, dengan kepatuhan terhadap barometer internasional;
  3. Integritas sistem keuangan Indonesia kondusif iklim investasi;
  4. Aksi teror bisa dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme.


Sectoral Risk Assessment (SRA)

Bank Indonesia mengerjakan penilaian risiko Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Kapitalisasi Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada sektor Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Lembaga Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. Penilaian dilakukan berlandaskan pengguna jasa, negara atau area geografis, dagangan atau jasa, serta jalur alias jaringan transaksi. Penilaian risiko tersebut dituangkan intern
Sectoral Risk Assessment
(SRA) yang mengacu pada
National Risk Assesment
(NRA) TPPU, TPPT, dan PPSPM. Tujuan berasal penyesuaian SRA antara lain:




  1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor gaham, kerentanan dan dampak pencucian persen, pemodalan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pembasmi massal;
  2. Mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi bineka risiko pengumbahan uang, pendanaan terorisme dan pendanaan perkembangbiakan senjata penghancur massal mencakup pemetaan risiko berdasarkan profil konsumen jasa (perorangan dan fisik manuver), wilayah, produk dan layanan, serta jalur atau jaringan transaksi (delivery channel);
  3. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang, investasi terorisme dan kapitalisasi proliferasi senjata penghancur massal yang baru unjuk dan/ataupun berkembang atau
    “emerging threat”; serta
  4. Merumuskan langkah-ancang kebijakan mitigasi risiko pembersihan persen, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.


Publikasi NRA TPPU boleh diunduh

di sini


Kabar NRA TPPT dan PPSPM boleh diunduh

di sini


Publikasi SRA dapat diunduh

di sini


SRA_TPPU_2022_.JPG.png

SRA_TPPT_2022__.JPG.png

Strategi APU PPT

Perumpamaan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Bank Indonesia telah mengeluarkan majemuk ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Bertentangan Penyabunan Komisi dan Preventif Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut “PBI APU PPT”).

Ketentuan privat PBI APU PPT ini berlaku sejak September 2022 dan bakal PJSP Selain Bank serta Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Intern PBI tersebut, telah diatur kewajiban penerapan APU PPT maka itu Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan PJSP Selain Bank nan meliputi:

  1. tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
  2. kebijakan dan prosedur termuat;
  3. proses manajemen risiko;
  4. manajemen sumur ki akal manusia; dan
  5. sistem pengendalian n domestik.

Dalam menyusun PBI APU PPT, BI mengadopsi berbagai ketentuan, antara lain:

  1. FATF 40 Recommendations;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Hari 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Hari 2022 akan halnya Penangkalan dan Penumpasan Tindak Meja hijau Penanaman modal Terorisme (UU TPPT).


PBI APU PPT dapat diunduh


di sini

.

Selain menerbitkan PBI APU PPT, Bank Indonesia lagi menerbitkan PBI lainnya yang mengacu pada PBI APU PPT, antara lain:


  1. PBI No.14/23/PBI/2012

    tentang Transfer Dana;

  2. PBI No.18/20/PBI/2016

    tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;


Reformasi kontrol Sistem Pembayaran sebagai bagian berusul
Blueprint
Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 turut mengatur bahara APU PPT bagi PJP Lembaga Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank, melalui penerbitan beberapa PBI sebagai berikut:


  1. PBI No.22/23/PBI/2020
    tentang Sistem Pembayaran

  2. PBI No.23/6/PBI/2021
    tentang Penyedia Jasa Penyetoran

  3. PBI No.23/7/PBI/2021
    tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Penyetoran

Bank Indonesia juga menerbitkan pedoman teknis turunan berusul PBI APU PPT, antara lain:

  1. Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach);
  2. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Customer Due Diligence) bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank;
  3. Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara bertepatan atas dana milik bani adam alias korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terkira Bacul dan Organisasi Perusuh (DTTOT);
  4. Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara langsung atas dana properti makhluk maupun korporasi nan identitasnya tersurat dalam Daftar Pemodalan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Kerumahtanggaan rang mengoptimalkan upaya mitigasi TPPU, TPPT, dan PPSPM, Bank Indonesia telah menyusun Kajian Tipologi Kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM bagi PJP Rancangan Selain Bank dan KUPVA Tak Bank. Analisis ini diharapkan bisa meningkatkan
awareness

dan menjadi panduan untuk PJP Rangka Selain Bank, KUPVA Tidak Bank, Aparat Penegak Syariat (APH), dan otoritas terkait bagi mengidentifikasi tipologi yang dilakukan maka dari itu pelaku dalam rangka mitigasi praktik pengumbahan uang, pemodalan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Amatan Tipologi Kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM plong PJP Lembaga Selain Bank dan KUPVA Lain Bank Tahun 2022 bisa diunduh
di sini.

Pedoman Teknis APU PPT


Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA)

Sesuai dengan Rekomendasi 1 FATF bahwa Pembuat wajib mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme mencakup aspek wilayah (geography), profil nasabah (customer), produk dan layanan, serta jaringan transaksi (delivery channel). Serta mengacu pada PBI APU PPT, Risk Based Approach (RBA) digunakan kerjakan meningkatan kualitas pemeriksaan privat rangka mencegah disalahgunakannya PJSP Selain Bank dan KUPVA Lain Bank bak media pembilasan uang dan/atau pemodalan terorisme. NRA dan SRA menjadi pola dalam penerapan APU PPT berbasis risiko (RBA). Penerapan APU PPT berbasis risiko (RBA) meliputi:

  1. Pengawasan offsite dan onsite berbasis risiko dengan risk ranking tools pengawasan serta kertas kerja Risk Based Approach (RBA);
  2. Penyelenggara menggunakan RBA APU PPT untuk melakukan asesmen risiko dan operasional.

Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (RBA) bagi Penyelenggara Transfer Dana dan KUPVA Bukan Bank bisa diunduh
di sini

Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (RBA) kerjakan Pembuat Komisi Elektronik, Penggarap Dompet Elektronik, serta Penyelenggara Perkakas Pembayaran Menggunakan Kartu bisa diunduh


di sini

.


Pedoman Prinsip Mengenal Konsumen Jasa (Customer Due Diligence) bikin PJSP Selain Bank and KUPVA Bukan Bank

Manajemen mandu dan mekanisme penerapan
Customer Due Diligence
(CDD) secara umum mutakadim diatur kerumahtanggaan PBI APU PPT. Untuk menggampangkan Pencipta dalam memenuhi dan melaksanakan CDD seperti mana diamanatkan dalam PBI APU PPT, Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Mandu Mengenal Pengguna Jasa (CDD) buat PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank.

Beberapa situasi yang wajib menjadi perhatian bermanfaat privat pedoman CDD dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Pedoman CDD adalah transendental yang harus diperhatikan oleh Penggarap dalam menerapkan proses CDD bagi primadona pengguna jasa, pengguna jasa, serta beneficial owner, baik secara seremonial alias CDD secara elektronik (e-CDD).
  2. Penerapan e-CDD seperti penerapan CDD formal, yaitu CDD Sederhana, CDD Standar, dan Enhanced Due Diligence (EDD), dengan melakukan 4 panjang, ialah Identifikasi, Pengecekan, Pemantauan secara berkesinambungan (on going due diligence), serta mengetahui maksud dan tujuan pergaulan usaha.
  3. Bagi Penyelenggara yang menerapkan e-CDD, secara prinsip harus tetap memenuhi adat mengenai penerapan CDD yang sudah lalu diatur di PBI APU PPT, termasuk menerapkan e-CDD terhadap Beneficial Owner.
  4. Dalam hal Penghasil melakukan salah satu proses e-CDD, maka pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan mengupas pelaksanaan proses e-CDD yang dicantumkan dalam Pedoman ini.


Pedoman Cara Mengenal Pemakai Jasa (CDD) bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA Tak Bank dapat diunduh


di sini

.


Daftar Terkaji Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Investasi Terorisme (TPPT), Investasi terorisme adalah pendayagunaan harta aset secara langsung atau tidak langsung bakal kegiatan terorisme. Lingkup kapitalisasi terorisme mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak sederum dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan alias meminjamkan dana kepada pihak enggak nan diketahuinya akan digunakan kerjakan melakukan tindak pidana terorisme, baik dengan harta kekayaan yang ialah hasil dari suatu tindak meja hijau ataupun dari harta kekayaan nan diperoleh secara sah.

Transaksi Finansial Mencurigakan Terkait Pemodalan Terorisme adalah:

  1. Transaksi keuangan dengan harapan lakukan digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan lakukan berbuat delik terorisme; ataupun
  2. Transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan Daftar Terduga Preman dan Organisasi Teroris (DTTOT).


Ganjaran Hukum tercalit DTTOT

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penangkalan dan Pemberantasan Tindak Meja hijau Penanaman modal Terorisme;

  1. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nayaka Luar Daerah Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Moneter tentang Pemuatan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terselami Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Peruntungan Orang atau Korporasi yang Tercatat internal DTTOT;
  2. Ordinansi Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pembasuhan Persen dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank dan Pembuat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Luar Bukan Bank.


Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 6, Bank Indonesia meneruskan informasi DTTOT terbit POLRI kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan muatan pemblokiran secara sambil terhadap seluruh dana nan dimiliki atau dikuasai, baik secara sinkron atau tidak langsung, maka itu orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT. Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik anak adam atau korporasi yang identitasnya terdaftar dalam DTTOT dapat diunduh

di sini
.


Sesudah-sudahnya Daftar Terkira Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Hamba allah maupun Korporasi yang Termuat dalam DTTOT boleh diunduh

di sini.



Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pembasmi Massal

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komandan Resep Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Jasmani Pengawas Tenaga Nuklir, Perkembangbiakan senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia, baik dengan harta kekayaan yang adalah hasil berbunga satu delik ataupun bersumber harta kekayaan nan diperoleh secara konvensional.

Ketentuan Hukum terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

  1. Peraturan Bersama Menteri Asing Distrik Republik Indonesia, Komandan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Majikan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi intern Daftar Penanaman modal Proliferasi Senjata Pembasmi Massal dan Pemblokiran secara Kontan Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
  2. Kanun Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pembersihan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Tidak Bank.

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 7, Bank Indonesia meneruskan informasi perkembangbiakan senjata pemusnah massal berpokok PPATK kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan beban pemblokiran secara sederum terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung alias bukan langsung, makanya sosok atau Korporasi berdasarkan Daftar Investasi Perkembangbiakan Senjata Pemusnah Massal.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tersurat internal Daftar Penanaman modal Proliferasi Senjata Penghancur Massal dapat diunduh


di sini

.

Seutuhnya Daftar Kapitalisasi Perkembangbiakan Senjata Penghancur Massal dapat diunduh

di sini.

81. Alur Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.jpg

BI terus memperluas partisipasi APU PPT dengan otoritas terkait, baik nasional maupun internasional dalam rangka memperkuat implementasi APU PPT.

Kerjasama Nasional dan Dunia semesta terkait APU PPT


  1. Kerjasama Nasional

    Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Amatan Transaksi Moneter (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dominasi Jasa Keuangan (OJK), Kepolisisan Republik Indonesia (POLRI), Awak Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Moneter dan instansi terkait lainnya kerjakan mewujudkan rezim APU dan PPT yang bertambah optimal.

  2. Kerjasama Internasional

    Bank Indonesia secara aktif menjalin kerja seperti Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Rahasia ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand (BoT),

    Brunei Darussalam Central Bank

    (BDCB), Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE), Monetary Authority of Singapore (MAS),

    serta bagan internasional lainnya. BI terus berupaya memperluas kerja sama APU PPT dengan kekuasaan luar daerah lainnya

    .

Kewargaan dalam Lembaga Antarbangsa terkait APU PPT


  1. Keanggotaan dalam APG


    Biografi APG

    Asia/Pacific Group on Money Laundering ialah organisasi regional (Asia Pasifik) lakukan mencegah dan memberantas kegiatan TPPU, TPPT, dan penanaman modal perkembangbiakan. Indonesia telah menjadi member APG sejak tahun 2001.


    Mutual Evaluation

    Setiap negara yang menjadi anggota APG berkomitmen cak bagi melaksanakan
    Mutual Evaluation
    (ME) kepentingan menilai tingkat kepatuhan dengan Rekomendasi FATF sebagai standar internasional Anti Pembersihan Komisi dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

    Mutual_Evaluation_2020.png

    Hasil Mutual Evaluation APG

    Sidang Tahunan Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering ke-21 nan diselenggarakan tanggal 21 – 27 Juli 2022 di Kathmandu, Nepal, telah mengesahkan laporan Mutual Evaluation Report (MER) Indonesia. MER tersebut merupakan hasil review kepatuhan (compliance) dan efektivitas implementasi (effectiveness) Indonesia terhadap pemerintahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang didasarkan lega 40 rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

    Penilaian ketaatan atas upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan secara profesional dan adil. Adapun skuat penilai (assessor team) MER Indonesia beranggotaan perwakilan berpunca Amerika Persekutuan dagang, Kanada, Macao-China, China-Taipei, Pakistan, dan Bangladesh dan Sekretariat APG.

    Sidang Tahunan APG di Kathmandu, Nepal sudah lalu menetapkan, bahwa ketaatan serta efektivitas implementasi Indonesia terhadap tolok dunia semesta di bidang pencegahan dan penghancuran tindak pengadilan pencucian uang lelah dan pendanaan terorisme, dinilai sangat memadai. Bersumber 40 rekomendasi FATF terkait dengan kepatuhan resmi framework, Indonesia mendapat rating ‘C’ (compliant) atau skor tertinggi untuk 6 rekomendasi. Kemudian asian rating ‘LC’ (Largely Compliant) buat 29 rekomendasi, serta bernasib baik rating ‘PC’ (Partially Compliant) bakal 4 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi tetapi ada suatu rekomendasi di mana Indonesia berbintang terang rating ‘NC’ (Non-Compliant), yakni pada rekomendasi tercalit investasi proliferasi senjata pemusnah massal. Tercalit efektivitas implementasi, Indonesia bernasib baik rating Substantial untuk 5
    Immediate Outcome (IO), kemudian rating Moderate cak bagi 5 IO, serta rating Low untuk 1 IO tercalit pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi APU PPT di Indonesia makin baik takdirnya dibandingkan dengan negara-negara APG seperti Australia, Malaysia, dan Singapura.

    83. Hasil Mutual Evaluation APG.jpg
    Kian teladan hasil Mutual Evaluation Report (MER) APG atas Indonesia bisa diunduh

    di sini
    .

  2. Persiapan Menentang Keanggotaan Penuh FATF


    Riwayat hidup FATF

    Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan organisasi inter-governmental yang dibentuk masa 1989 maka itu G-7 dengan tujuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur cak bagi mencegah dan memberantas kegiatan pembersihan uang dan kemudian dikembangkan bikin memusnahkan kegiatan pendanaan terorisme dan kapitalisasi proliferasi/pengembangan senjata penghancur massal.

    FATF memformulasikan standar ialah FATF 40 Recommendations dan prosedur (policy making) dan mendorong efektivitas implementasinya melewati organ hukum, ordinansi dan sarana lain (recommendations) lakukan memberantas kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pemodalan proliferasi senjata penghancur massal yang akan mengancam integritas sistem finansial. Dalam operasionalisasinya, FATF melakukan monitoring implementasi rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan kepada anggotanya, melakukan review teknik dan media pemberantasannya serta memerosokkan implementasi rekomendasinya secara mondial.


    Keuntungan menjadi Anggota Munjung FATF

    Akselerasi untuk menjadi negara yang diakui memiliki integritas sistem moneter yang hierarki dengan menerapkan standar-standar internasional cak bagi mencegah kejahatan dalam sektor keuangan.

    Menjadi pijakan kuat ke depan bagi perkembangan ekonomi Indonesia di dunia, dimana hal ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia di bermacam-macam aspek, termasuk kapitalisasi.

    Sarana cak bagi menunjukkan leadership Indonesia sebagai negara besar khususnya di Asia dan emerging market yang tentunya dapat berdampak berupa bikin perkembangan ekonomi lokal.

    Bisa berperan aktif dan terdepan internal penetapan patokan internasional APU dan PPT yang bermanfaat bagi pengembangan buram APU dan PPT domestik dan penyusunan policy response ke depan bagi emerging market.

    Efektivitas perumusan stance Indonesia dan Bank Indonesia khususnya dalam pembahasan di fora internasional.

    Roadmap Indonesia buat menjadi Anggota Munjung FATF

    FATF_2022_RM.JPG








    Strategi BI dalam kontributif Indonesia menjadi Anggota Penuh FATF








    Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah bikin menjadi Anggota Penuh (Full Membership) FATF. Bakal itu, Bank Indonesia menyiapkan 3 strategi, yaitu:


    1. Pemenuhan seluruh Rekomendasi FATF terhadap sektor sistem penyerahan dan kegiatan operasi penukaran valuta asing n domestik mencegah dan memberantas pencucian komisi, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
      Penerapan cara APU PPT nan efektif diyakini dapat kontributif integritas sistem finansial di Indonesia, meningkatkan keterjaminan dan reputasi Indonesia, serta memenuhi kepatuhan terhadap standar international APU PPT yang berperan.


      Internal konteks kekuasaan prinsip APU PPT,
      BI telah menerbitkan ketentuan dan pedoman mengenai penerapan program APU PPT bagi Pereka cipta Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pedagang Valuta Luar Bukan Bank (KUPVA BB) dan ketentuan Teknologi Finansial. Dalam konteks asesmen risiko, Bank Indonesia kembali merumuskan Sectoral Risk Assessment (SRA) dan Pedoman Risk Based Approach (RBA) lakukan PJSP SB & KUPVA BB serta berkontribusi dalam penyusunan National Risk Assessment (NRA), Regional Risk Assessment (RRA) Korupsi dan SRA Virtual Asset bersama K/L tercalit yang dikoordinasi makanya PPATK.Dalam konteks pengawasan sistem pembayaran,
      pendekatan berbasis risiko diterapkan baik oleh penggubah maupun oleh BI sendiri. Kejadian ini dituangkan juga intern PBI APU PPT yang bau kencur yang mewajibkan Pelaksana bakal menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach – RBA) kerumahtanggaan implementasi APU PPT.

    2. Peningkatan awareness masyarakat dan partisipasi kelembagaan kerumahtanggaan mencegah dan memberantas pencucian uang, investasi terorisme, serta pemodalan proliferasi senjata pemusnah massal.Intern hal peningkatan awareness masyarakat,
      Bank Indonesia melakukan edukasi kepada masyarakat bagi memperalat PJSP dan KUPVA BB berizin.
      Dalam konteks kerja sama kelembagaan,
      Bank Indonesia bekerjasama dengan kementerian dan lembaga di Indonesia, antara lain dengan pihak kepolisian untuk menertibkan (KUPVA BB) bukan berizin dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) haram di wilayah Indonesia. Penertiban terhadap penyelenggara tidak berizin dan penerapan
      Quick Response
      (QR) Code puas tanda KUPVA BB dan PTD BB ialah salah suatu bagan perlindungan kepada masyarakat dari kegiatan pembilasan uang lelah dan pendanaan terorisme.Dalam buram meningkatkan implementasi program APU dan PPT, Bank Indonesia juga memperdekat kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan kontrol tersapu seperti PPATK, BNN, dan KPK guna memastikan efektivitas penerapannya. Dalam konteks kooperasi Internasional, Bank Indonesia secara aktif menjalin kerja proporsional dengan Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bank of Thailand, serta rang internasional lainnya.

    3. Peningkatan penyerasian dengan Departemen dan Tulang beragangan dalam Komite TPPU intern bakal persiapan teknis mutual evaluation FATF terhadap Indonesia, terutama dari sektor yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.




    Himbauan Penguatan APU PPT seumpama Dampak Covid-19




    Sreg bulan Mei 2022, FATF telah membebaskan himbauan terkait tantangan, kebijakan dan tindakan segala apa nan harus dilakukan cak bagi tanggulang ancaman TPPU dan TPPT dalam hari pandemi COVID-19 yang tertuang di dalam COVID-19
    related Money Laundering and Terrorist Financing – Risk and Policy Responses.

    Inti terbit himbauan tersebut antara lain:

    1. Perlunya koordinasi tempatan dan komunikasi nan efektif antara Pemerintah dan Pekerja Industri mengenai dampak mulai sejak wabah COVID-19 terhadap program APU PPT.
    2. Mengajak Praktisi Pabrik kerjakan mengerjakan pendekatan berbasis risiko dalam mengenal konsumen jasa/pelanggan.
    3. Memberlakukan sistem pemasukan berbasis elektronik dan digital.

    Bank Indonesia lagi telah menganjurkan himbauan tersebut kepada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pemasukan Selain Bank (PJSP SB) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Lain Bank (KUPVA BB) mudahmudahan tetap prayitna dalam masa pandemik COVID-19.



    Himbauan dari Bank Indonesia berilmu:


    1. Awareness
      Memahami risiko TPPU dan TPPT sebagai dampak berpangkal COVID-19 terhadap usaha Penggarap tersebut.

    2. Adapt
      Melakukan asesmen dampak dari COVID-19 terhadap kebijakan APU PPT Penyelenggara sesuai dengan rekomendasi FATF, sama dengan perluasan penyetoran berbasis digital dan pemberlakuan kaidah mengenal pengguna jasa/pelanggan yang berbasis elektronik.

    3. Action
      Melakukan pendekatan berbasis risiko kerumahtanggaan melakukan kebijakan APU PPT dan mengamalkan kesepadanan dengan aparat tercalit serta Juru ramal Bank Indonesia.


    Himbauan dari FATF berupa COVID-19

    related Money Laundering and Terrorist Financing – Risk and Policy Responses

    boleh diunduh

    di sini



    Siaran Pers dan Info Terbaru Terkait


    Materi Kampanye

    APUPPT_041119.jpg

Source: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx

Posted by: caribes.net