Pertanyaan Tentang Pph Pasal 25

Kenegaraan

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)


Bacaan
4
Menit

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Bau kencur-hijau ini saya mendaftarkan NPWP pribadi (sebagai karyawan), dan telah mendapatkan kartu NPWP. Di SKT dinyatakan bahwa saya terkena kewajiban PPH Pasal 25 dan 29. Saya mau konfirmasi apakah memang individu karyawan terkena pasal tersebut? Dari info, Pasal 25 dan 29 biasanya dikenakan ke badan usaha, sedangkan pribadi terkena Pasal 21. Mohon pencerahannya. Peroleh kasih.

circle with chevron up

Kewajiban memiliki Nomor Gerendel Terbiasa Fiskal (“NPWP”) buat wajib pajak turunan pribadi yang mutakadim memiliki penghasilan adalah membayar, menghitung dan melaporkan pajak.

Untuk itu, individual/makhluk pribadi dikenakan atas pajak penghasilan (“PPh”), segala bawah hukumnya?

Penjelasan selanjutnya dapat Anda klik ulasan di radiks ini.

Sebagaimana mutakadim diterangkan melalui
Akibat Syariat Jika Tidak Memiliki NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Pribadi yang Anda tanyakan merupakan untuk wajib pajak perorangan.

Adapun kewajiban buat yang memiliki NPWP yakni membayar, menghitung dan melaporkan pajak. Menyambung soal Sira,
setiap personel yang telah mempunyai penghasilan (gaji) dapat dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) Pasal 21. Sedangkan terbiasa pajak orang pribadi nan memiliki persuasi tertentu akan dikenakan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

Pemendekan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan dengan nama dan dalam tulangtulangan apa pun yang diterima alias diperoleh wajib fiskal orang pribadi intern daerah
mesti dilakukan oleh:[1]

  1. pemberi kerja nan mengupah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran tidak bagaikan imbalan sehubungan dengan tiang penghidupan yang dilakukan maka itu karyawan atau lain fungsionaris;
  2. mangkubumi pemerintah nan mengupah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran enggak sehubungan dengan pegangan, jasa, alias kegiatan;
  3. dana pensiun atau badan lain nan membayarkan uang purnabakti dan pembayaran enggak dengan label apa kembali privat rangka pensiun;
  4. badan yang membayar honorarium alias pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang berbuat karier bebas; dan
  5. penyelenggara kegiatan yang mengerjakan pemasukan sehubungan dengan pelaksanaan satu kegiatan.

Sedangkan PPh Pasal 25 yang dikutip berpokok
Penghitungan PPh Pasal 25 Teradat Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
dikenakan cak bagi teristiadat pajak orang pribadi tertentu yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau makin tempat usaha. Kemudian PPh Pasal 29 itu sendiri merupakan fiskal penghasilan kurang bayar, sebagaimana afiliasi dicantumkan dalam
Implementasi Penerjunan Tarif Fiskal Penghasilan Jasmani dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25.

Jadi menurut gemi kami, lakukan individual/sosok pribadi yang hanya memiliki
suatu sumber penghasilan/pemberi kerja
akan dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan teradat pajak yang
memiliki kegiatan usaha tertentu 1 ataupun kian
dikenakan PPh Pasal 25.

Sehingga menjawab pertanyaan Ia, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 bisa dikenakan lega seluruh wajib pajak manusia pribadi, tetapi khas terlazim pajak manusia pribadi nan punya penghasilan lainnya di luar dari bukti potong.

Demikian jawaban dari kami, seharusnya signifikan.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
    mengenai
    Kodrat Awam
    dan Tata Pendirian Perpajakan
    sebagaimana diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
    tentang
    Perubahan Atas
    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adapun Ketentuan Awam dan Tata Cara Perpajakan
    , kedua kalinya diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
    akan halnya
    Pergantian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Hari 1983
    ufukentang Qada dan qadar Umum
    dan Tata Kaidah Perpajakan, ketiga kalinya diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
    tentang
    Pertukaran Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
    tentang Ketentuan Awam
    dan Tata Prinsip Perpajakan, dan bungsu kalinya diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
    tentang
    Penetapan Statuta Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
    tentang Pergantian Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Masa 1983
    kaki langitentang Ketentuan Umum
    dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Hari 1983 tentang Pajak Penghasilan
    sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 adapun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Fiskal Penghasilan
    yang diubah kedua kalinya dengan
    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Transisi Atas Undang-Undang Nomor 7 Periode 1983 akan halnya Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
    yang diubah ketiga kalinya dengan
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pertukaran Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    dan terakhir kalinya diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Persilihan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 akan halnya Fiskal Penghasilan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Periode 2022 tentang Cipta Kerja.


Bacaan

:

  1. Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diakses plong 4 Mei 2022 pukul 12.00 WIB;
  2. Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Jasad dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25, diakses pada 4 Mei 2022 pukul 12.15 WIB.

Tags:

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pph-pasal-21–pasal-25–dan-pasal-29-cl6354

Posted by: caribes.net