Salah Satu Tugas Anri Adalah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Salinan Nasional Republik Indonesia
(ANRI)
Logo ANRI (2016).jpg
Gambaran umum
Pangkal syariat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Di bawah koordinasi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bos
Plt. M. Taufik
Sekretaris Terdahulu
Imam Gunarto
Deputi
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman
Deputi Permukaan Takrif dan Pengembangan Sistem Kearsipan Sumrahyadi
Deputi Bidang Konservasi Arsip Plt. Bu Multi Siswati
Alamat kantor pusat
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560
Website
www.anri.go.id

Pertinggal Nasional Republik Indonesia
(disingkat
ANRI) merupakan salah suatu rancangan pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7/1971 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43/2009 Tentang
Kearsipan
privat rangka melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan takdir peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANRI mempunyai tugas yang lampau penting n domestik penyelenggaraan pemerintahan saat ini karena Dokumen sendiri punya kemujaraban yang dahulu vital sebagai ki kenangan kolektif bangsa, selain itu ANRI kembali berperan sebagai pembina Kearsipan Nasional sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Masa 2009.

Melalui arsip bisa tergambar pengembaraan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah nasion. Kesadaran akademis yang dilandasi maka itu tanggung tata susila untuk menanam arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kebangsaan serentak sebagai warisan budaya bangsa, dapat menghindari hilangnya pemberitaan album avontur sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya.

Profil

[sunting
|
sunting sumber]

Kedudukan

[sunting
|
sunting perigi]

Pertinggal Kewarganegaraan Republik Indonesia (ANRI) ialah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di asal dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Tugas

[sunting
|
sunting sumber]

Melaksanakan tugas tadbir di parasan kearsipan sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

[sunting
|
sunting sumber]

  • Eksplorasi dan penyusunan garis haluan nasional di bidang kearsipan
  • Penyerasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga
  • Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di permukaan kearsipan
  • Pengelolaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, finansial, kearsipan, syariat, persandian, perlengkapan dan flat tinggi.

Wewenang

[sunting
|
sunting perigi]

  • Penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan
  • Penetapan dan pengelolaan kearsipan nasional bakal kondusif pembangunan secara makro
  • Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan
  • Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan garis hidup peraturan perundang-pelawaan yang bermain yaitu:
    • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan
    • Penyelamatan dan preservasi dokumen serta pemanfaatan naskah sumber arsip.

Rencana Strategis

[sunting
|
sunting sumber]

Untuk mengasihkan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, maka ANRI membetuk Rencana Strategis.

Sejarah lembaga

[sunting
|
sunting perigi]

Bangunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) lama nan berlokasi di Kronologi Gajah Mada



Landarchief
(1892- 1942)


[sunting
|
sunting sendang]

Bagan kearsipan di Indonesia, sama dengan yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan
Landarchief. Pada sungkap tersebut dikukuhkan pula jabatan
landarchivaris
yang bertanggungjawab memelihara tindasan-arsip pada masa VOC setakat musim pemerintahan Hindia Belanda bikin kurnia administrasi dan ilmu deklarasi, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun
landarchivaris
pertama yaitu Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengalih Mr. Jacob Anne van der Chijs merupakan Dr. F. de Haan 1905 – 1992 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai perumpamaan referensi bagi pandai-ahli tarikh Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, nan menyandang dari perian 1922 -1937. Komandan
landarchivaris
yang bontot pada tahun Rezim Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 – 1942.

Sreg perian pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada masa 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menjorokkan permohonan Indonesia Merdeka. Dalam rangka perlagaan tersebut,
Lansarchief
mendapat tugas khusus, adalah: masuk serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah bagi penulisan sejarah Hindia Belanda, serta menyibuk dan memintasi peninggalan-warisan orang Belanda. Puas masa 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan
Arschief Ordonantie
nan bertujuan menjamin keselamatan pertinggal-manuskrip pemerintah Hindia Belanda, nan isinya antara tak:

  • Semua manuskrip-arsip pemerintah yakni hak milik tunggal pemerintah.
  • Sempadan arsip baru merupakan 40 tahun.
  • Akta-manuskrip nan melalui masa usia 40 waktu diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada
    Algemeen Landarchief
    di Batavia (Jakarta).



Kōbunshokan

(公文書館)

(1942-1945)


[sunting
|
sunting sumber]

Masa penundukan Jepang yakni tahun yang sepi privat dunia kearsipan, karena pada masa itu karib enggak mewariskan peninggalan arsip. Maka dari itu karena itu, Inskripsi Nasional RI bukan mempunyai khasanah dokumen pada masa penaklukan Jepang. Lembaga Kearsipan nan puas musim Hindia Belanda bernama Landarchief, lega masa pemilikan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan (Kōbunshokan

(公文書館)
) nan ditempatkan di bawah
Bunkyokyoku

(文教局)
. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Walaupun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat terdepan bagi basyar-manusia Belanda yang ingin mendapatkan mualamat pangkal usul keturunannya. Keterangan dari tindasan tersebut diperlukan lakukan membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti orang orang Indonesia meski enggak mulai sejak hasil pernikahan.


Arsip Negeri (1945-1947)

[sunting
|
sunting sumber]

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun tidak dimungkiri, bahwa kedatangan dan perkembangan Arsip Nasional RI yaitu hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan plong hari pemerintah Kolonial Belanda (landarchief) dan produk-barang kearsipannya.Selepas independensi Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Area. Keberadaan Inskripsi Provinsi ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.



Landsarchief
(1947-1949)


[sunting
|
sunting sumber]

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berbuah menduduki wilayah Indonesia puas tahun 1947, kesediaan Arsip Distrik diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berpaling lagi menjadi landsarchief kembali. Bak bimbingan landsarchief ialah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat dagang (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda lega akhir hari 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.


Arsip Negara (1950-1959)

[sunting
|
sunting sendang]

Setelah Konferensi Meja Buntar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia,tersurat pengembalian lembaga-buram pemerintah. Seperti mana tahun1945-1947, landsarchief ditempatkan pun di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Puas masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi safi tentang statusnya sebagai Surat Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar tindasan-akta pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun konsep Arsip Wilayah itu lain berkuat lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, keunggulan Arsip Negeri berubah menjadi Piagam Negara RIS. Sementara itu ibarat pimpinan gambar Kopi Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto yakni insan polos Indonesia yang pertama kalinya memimpin rangka kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlanjut selama heksa- tahun hingga musim 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis siasat Pengantar Hobatan Rekaman Indonesia. Pertukaran ini merupakan sediakala perubahan dasar dalam kepemimpinan di Piagam Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Ketua Kopi Negara dipakai cak bagi jabatan tersebut. Nama Inskripsi Negara secara legal dipakai hingga tahun 1959.


Arsip Kebangsaan (1959-1967)

[sunting
|
sunting sumber]

Lega waktu kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan majemuk gerakan kerjakan meningkatkan peran dan status tulang beragangan Arsip Negara. Langkah permulaan yang diambil adalah memasukkan Pertinggal Nagara dalam Lembaga Rekaman pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Sahifah Keputusan Menteri nomor 130433/5, copot 24 Desember 1957. Berlandaskan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut pecah 1 Januari 1959.

Pertukaran kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 rontok 16 Mei 1961,tata segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Mula-mula RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan tak-lain. Tugas dan Fungsi Dokumen Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Statuta Presiden nomor 19tanggal 26 Desember 1961 akan halnya Kunci-pokok Kearsipan nasional. Berdasarkan Keputusan Kepala negara tersebut, tugas dan kebaikan arsip Nasional tidak hanyamenyelenggarakan kearsipan statis saja, akan cuma pun terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Beralaskan Keputusan Kepala negara RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di sumber akar Wakil Menteri Purwa Rataan Khusus. Penempatan ArsipNasional di Parasan Khusus dimaksudkan supaya sertifikat lebih diperhatikan, karena meres ini spesial diperuntukkan bagi pamrih penggalian album.

Pada musim 1964, tera Kemeterian Pertama Rataan Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Transisi tersbeut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Tembusan Nasional berlimpah di bawah departemen yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas bakal melakukan pembinaan arsip. Namun, perubahan tersebut lain mempengaruhi tugas dan fungsiArsip Kewarganegaraan sebagaimana yang tercantum dalam Regulasi Kepala negara No.19 tahun1961. Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Sertifikat Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RIbidang Tulangtulangan-lembaga Kebijakan. Namun secara fungsional, Tembusan Nasional kukuh menunggalkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.


Arsip Kebangsaan RI (1967- sekarang)

[sunting
|
sunting mata air]

Tahun 1967 merupakan suatu periode nan sangat penting lakukan Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Kepala negara 228/1967 tanggal 2 Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan umpama Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala negara. Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

Penetapan Arsip Nasional sebgai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melewati Surat Bimbingan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional bak aparat teknis pemerintah tidak antagonistis dengan UUD 1945,apalagi ialah penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Denganstatus baru tersebut, maka pada tahun 1968 Akta Nasional berusaha menyusun pengajuan bagaikan berikut;

  • Mengajukan usulan transisi Arsip Nasional menjadi Salinan Kebangsaan RI.
  • Mengajukan proposal perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-undang tentang Sosi-pokok Kearsipan.

Tawaran-usulan tersebut setakat musim berakhirnya kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970) belum terpuaskan. Makanya karena itu, Dra. Sumartini, yang yaitu wanita purwa yang menjawat ibarat kepala Sertifikat Kebangsaan, berjuang bakal menyinambungkan cita-cita kepala sebelumnya. Atas usaha-aksi kamu dan dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, S.H., cita-cita privat memunculkan Manuskrip Nasional terulur dengan keluarnya Undang-Undang No.7/1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ganjaran-ketentuan Resep Kearsipan. Tiga tahun kemudian, Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa Piagam Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu ii kabupaten RI dan bersama-sama bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, Arsip Nasional RI disahkan perumpamaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian secara yuridis.

Kebijakan ke arah pemikiran bagi penyempurnaan tugas dan fungsi Pertinggal Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra. Soemartini seumpama superior Arsip Nasional tahun 1991 sampai periode 1998. Pada perian kepemimpinannya, Tembusan Nasional RI mengalami pertukaran struktur organisasi yang baru dengan Keputusan Kepala negara RI nomor 92 hari 1993 mengenai Kedudukan, Tugas, Maslahat,Perpautan Organisasi dan Tata Kerja Manuskrip Nasional RI. Beralaskan Keppres tersebut, Sahifah Nasional RI disingkat dengan ANRI. Perubahan yang layak mencolok yaitu pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi Pembinaan dan Deputi Perawatan, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan penggunaan istilah untuk Kantor cabang Arsip Nasional RI di Daerah TK I menjadi Arsip Nasional Wilayah. Seiring dengan pengembangan struktur organisasi tersebut, ANRI sekali lagi mengembangkan SDM di satah kearsipan; yakni merekrut sida-sida baru sebagai arsiparis. Oleh karena itu, jumlah arsiparis ANRI meningkat drastis lega masa tersebut. Puncaknya adalah masa 1995-1996 dengan jumlah arsiparis di ANRI Resep mencapai 137 orang. Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsari sebagai kepala Manuskrip Nasional RI berlangsung hingga periode 1998. Penggantinya adalah Dr. Moekhlis Paeni (mantan Deputi Konservasi ANRI dan mantan Kepala ANRI Wilayah Ujung Pandang).

Plong masa kepemimpinan Dr. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya. Internal rangka meningkatkan wujud sistem kearsipan nasional nan handal, dia mencanangkan visi ANRI, adalah menjadikan tembusan perumpamaan simpul pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan pada era reformasi, serta n domestik rangka efektivitas dan tepat guna, Presiden melintasi Keputusan Kepala negara nomor 17 Hari 2001 mengeset kedudukan, tugas dan fungsi, koalisi organisasi dan tatakerja Tulangtulangan Pemerintah Non Departeman. Sehubungan dengan situasi tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan Kepala negara tersebut.

Sejak dilantiknya Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, melewati Keputusan Kepala negara Nomor 74/M/2003, Menggantikan Dr. Mukhlis Paeni, Manuskrip Nasional Republik Indonesia mengembangkan Program Sistem Pengelolaan Piagam Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI) yaitu permintaan pengelolaan kopi dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi keterangan di mana rapat persaudaraan seluruh unit di kantor Pemerintah maupun Swasta telah menunggangi perangkat komputer. SiPATI ini telah di aplikasikan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat.

Pada sungkap 6 Juli 2004, Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi Kepala Arsip Kewarganegaraan Republik Indonesia beralaskan Keputusan Presiden Nomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Intern masa kepemimpinannya Djoko Utomo,sebagai Pejabat ANRI yang dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi ANRI dengan bermacam-macam program yang mendalam disesuaikan dengan urut-urutan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan ANRI. Gedung Layanan Masyarakat nan berlambak paling depan yang ialah ujung tombak layanan masyarakat direnovasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan bagipengunjung yang datang. Kerjasama Kewarganegaraan dan Internasional digiatkan dalam rangka membentangkan dunia kearsipan termaktub kerjasama intern rajah pengirimanpegawai ANRI untuk belajar di luar provinsi.

Peningkatan Kualitas Sumber Anak kunci Manusia (SDM) enggak hanya dilakukan di luar negeri saja, tetapi dilakukan juga di ANRI yaitu dengan menyerahkan kursus-kursus yang dapat meningkatkan warta pegawai sehinggabisa mengasihkan pengabdian terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas danfungsi AN-RI. Perebusan dan pemeliharaan arsip-manuskrip statis loyal dilaksanakan dan ditingkatkan serentak terus mendorong dilaksanakannya program-program lainseperti program Citra Provinsi, Citra Nusantara maupun program lainnya sama dengan program Sistem Pesiaran Jaringan Kearsipan Nasional. Syiar rancangan ANRI dan kearsipan pun terus dilakukan terutama menerobos wahana, baik cetak ataupun elektronik. Dengan demikian diharapkan masyarakat memahami tugas dan kekuatan ANRI nan plong akhirnya kelak akan menimbulkan kesadaran umum bagi membudidayakan arsipnya.

Perikatan Organisasi

[sunting
|
sunting sendang]

Superior

[sunting
|
sunting sendang]

Daftar Atasan ANRI bersumber masa ke masa adalah misal berikut:

Nama Semula waktu jabatan Intiha periode jabatan Keterangan
Dr. R. Soekanto 1951 1957
Drs. R. Mohammad Ali 1957 1970
Dra. Soemartini 1971 1992
Dr. Noerhadi Magetsari 1992 1998
Dr. Mukhlis Paeni 1998 2003
Drs. Oman Sachroni, M.Si. 2003 2004
Drs. Djoko Utomo, MA 2004 2009
M. Asichin, S.H 2010 2013
Dr. Mustari Irawan, MPA 2013 Sekarang
  • Sekretaris Utama: Drs. Sumrahyadi, MIMS
  • Biro Perencanaan dan Humas
  • Maktab Organisasi Kepegawaian, dan Hukum
  • Jawatan Umum
  • Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan: Dr. H. Andi Kasman M, SE, MM
  • Direktorat SDM dan Sertifikasi
  • Direktorat Kearsipan Pusat
  • Direktorat Kearsipan Daerah I
  • Direktorat Kearsipan Daerah II
  • Deputi Bidang Perlindungan Arsip: Drs. M.Taufik, M.Sang.
  • Direktorat Akuisisi
  • Direktorat Pengolahan
  • Direktorat Pemeliharaan
  • Direktorat Pengusahaan
  • Deputi Satah Informasi dan Ekspansi Sistem Kearsipan, Dra. Dini Saraswati, MAP
  • Siasat Penyelidikan dan Pengembangan Sistem Kearsipan
  • Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Kewarganegaraan
  • Pokok Data dan Butir-butir

Amanat

[sunting
|
sunting sumber]

  • Naskah Sumur Surat Pertambangan Timah di Pulau Bangka Plong Perian Kolonial.[1]

Galeri

[sunting
|
sunting sumber]

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Situs web resmi Akta Kebangsaan Republik Indonesia
  • (Indonesia)
    Situs web resmi National Archives of Australia
  • (Indonesia)
    Kearsipan Online: Portal Informasi Kearsipan Objektif Diarsipkan 2022-01-23 di Wayback Machine.

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    Menggaru Rekaman PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA Melangkahi NASKAH SUMBER Tindasan,
    anri. Akses: 3 Januari 2022.



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Arsip_Nasional_Republik_Indonesia

Posted by: caribes.net