Sistem Pemerintahan Islam Di Indonesia

ISLAM DAN SISTEM Rezim DALAM Penyeberangan Sejarah

Authors

  https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349

Abstract view:
5012
times |

PDF downloads:
1523
times

Abstract

Cermin



Meski banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai Negara dan kemesyarakatan, namun itu dihadirkan kerumahtanggaan bentuk dogmatis. Sementara formulasi secara sistemik, tidak disajikan. Maka dari itu karena itu membumi perumpamaan muncul ragam pendapat seputar sistem dan bentuk Negara perspektif teologi Islam, nan bermuara plong dua dagi pertanyaan: pertama, apakah terlazim atau tidak membangun sistem pemerintrahan Islam dan kedua apakah daya produksi Muhmmad saw. sebagai pemimpin agama saja atau bersisa juga sebagai pemimpin Negara?

            Persoalan yang terakhir mengemuka pasca wafat anda. Saja pada balasannya, para jamhur nyaris bersepakat, bahwa kontrol itu memang harus ada. Karena sira merupakan bagian terstruktur berpunca upaya memasyarakat sistem dan resan Islam yang diamanatkan oleh Allah. Namun aktualisasi ungkapan pengaruh tersebut, terserah yang diformalkan dalam bentuk pemerintahan (Negara), ada nan tidak.

            Anutan pertama nan diaktualkan kerumahtanggaan buram formal, yaitu melewati sistem kekhilafahan yang rangkaian memenangi dengan teori Quraisynya setakat dinasti Turki Usmani, sebelum secara resmi dibubarkan oleh Musthafa Kemal Attatur lega periode 1924. Sejak itulah sistem khilafah nan pernah menjadi unggulan sistem pemerintahan Selam bubar.

            Islam dengan proposisi sisatem tadbir hasil ijtihad para filsuf muslim (baca: mujtahid) , telah tertulis dalam ritme lintasan kesejarahannya, mulai sejak mulai masa perkembangan, kejayaan setakat kehancurannya. Dalam nilai kesejarahan ini cak semau hal menyeret yang ditawarkan baluwarti Khawarij, bahwa membentuk Negara atau sistem rezim tidak mutlak harus dilakukan oleh tungkai maupun bangsa tertentu, melainkan oleh siapapun bisa sepanjang punya kesanggupan dan kemampuan nan mumpuni. Disamping itu, buram Negara ataupun pemerintahan berdasarkan Islam tidaklah kaidah. Yang paling kaidah adalah bagaimana aturan hukum dan rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

            Dalam konteks realitas, Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun atas konsensus nasional yang digagas dan dibangun maka dari itu para pembina nasion (The Founding Fathers), Negara kita bersendikan Pancasila, tidak berdasarkan Selam. Cak agar secara terminologi tidak menganut hukum Islam, namun arwah dan angka-ponten keislaman yang dipayungi maka dari itu sila pertama-Ketuhanan Yang Maha Esa, terasa roh. Khusus dalam konteks ini, seyogiannya sangat relevan dengan teori yang suguhkan kaum Khawarij tadi.

Kata Kunci : Islam, Tadbir, Sejarah

Downloads

Download data is titinada yet available.


Source: https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/2349

Posted by: caribes.net