Struktur Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen

KOMPAS.com
– Fungsi, singgasana, dan wewenang rajah tinggi negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 adalah pangkal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan sejak 18 Agustus 1945.

UUD 1945 mutakadim mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat siapa, mulai dari tahun 1999 – 2002. Pelecok satunya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan alias struktur lembaga tinggi negara.

Berikut struktur rencana negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945:

Buram Negara Sebelum Amandemen

Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen
Monica Ayu
Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen

  • MPR: Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga teratas negara yang punya yuridiksi tak cacat.
  • DPR: Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga agen rakyat yang tidak boleh dibubarkan maka itu kepala negara. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak berkewajiban kepada presiden.
  • MA: Supremsi kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA berwatak mandiri dan bukan bisa diengaruhi oleh pengaturan enggak.
  • BPK: Badan Pemeriksa Moneter berwenang melihat dan memeriksa penyelenggaraan moneter negara.
  • DPA: Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberikan pemerolehan maupun pertimbangan kepada presiden.

Baca lagi: Daftar Gambar Negara Independen

Buram Negara Sesudah Amandemen

Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen
Monica Ayu
Struktur Lembaga Negara Sehabis Amandemen

  • MPR: Pasca- amandemen, singgasana MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah UUD 1945. MPR berwenang untuk meniadakan dan menetapkan UUD, melantik, dan memberhentikan kepala negara dan wakil presiden sesuai Undang-Undang atau UU.
  • DPR: Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU.
  • Kepala negara dan Wakil Presiden: Sesudah amandemen, rakyat mempunyai hoki suara cak bagi memilih kepala negara dan duta kepala negara secara sedarun melangkahi pemilu. Presiden dan Konsul Presiden memegang yuridiksi pemerintah dan berkuasa mengesahkan RUU menjadi UU.
  • DPD: Senat Wilayah adalah agen area internal sistem ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait otonomi daerah.
  • BPK: BPK mempunyai tugas dan wewenang strategis adapun sumber dan perhitungan finansial negara. BPK melaporkan hasil pengawasan kepada DPR, DPRD, dan DPD.
  • MA: Selepas amandemen, MA membawahi raga peradilan internal daerah peradilan masyarakat kehakiman militer, peradilan agama, dan peradilan penyelenggaraan usaha negara.
  • MK: Bersama MA, MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwajib menguji UU terhadap UUD.
  • KY: Persen Yudisial ialah susuk negara nan berkepribadian mandiri dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Referensi

  • Asshiddique, Jimly. 2004.
    Matra kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan intern UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press
  • Budiardjo, Miriam. 2007.
    Dasar-Dasar Ilmu Garis haluan. Jakarta: PT Gramedia Referensi Utama

Dapatkan update
berita pilihan
dan
breaking news
saban hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Benang tembaga “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://kaki langit.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Source: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-amandemen

Posted by: caribes.net