Pintu I

ARTI LAMBANG

fatayat logo

Pasal 1

  • Setangkai bunga melati menyimbolkan niat yang putih
  • Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun signifikan privat setiap gerak langkahnya, Fatayat NU enggak ampunan dari bimbingan NU dan Muslimat NU.
  • Di intern sebuah tanda jasa berarti gerak langkah Fatayat NU besar perut bersendikan Perintah Allah SWT dan Sunnah Utusan tuhan.
  • Delapan bintang berarti empat khalifah dan catur mazhab.
  • Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar
    berpangkal Ahlussunnah wal Jamaah.
  • FATAYAT NU adalah organisasi cewek atau daun muda Islam yang berhaluan
    Ahlussunnah wal Jamaah.
  • Dilukis dengan dandan putih di atas warna dasar bau kencur bermakna keperawanan dan keabsahan.

BAB II

Keanggotaan

Pasal 2

Anggota yakni setiap pemudi atau perempuan muda Islam nan berhaluan
Ahlussunnah wal Jamaah
nan berumur minimal 20 tahun atau sudah menikah dan maksimal berusia 45 tahun.

Penggalan Kesatu

Pendedahan dan Penetapan Anggota

Pasal 3

(1) Anggota:

  1. Pemudi ataupun perempuan muda Islam yang masih punya komitmen kepada Fatayat NU dan tidak berafiliasi dengan organisasi bukan nan bukan suatu visi dengan NU
  2. Melangkahi rekrutmen:
  • Petisi menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting Fatayat NU setempat dengan mengisi lembar isian anggota baru dan sesuai dengan ketentuan Cabang saban.
  • Aplikasi boleh diajukan oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang sebagai koordinator anggota di daerahnya bagi diteruskan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Didikan Kiat

(2) Anggota Kehormatan

  1. Anggota kegadisan dapat diajukan dan ataupun diminta
    oleh pengurus Fatayat NU di tingkatan per
  2. Anggota Kehormatan yang menetapi takdir pasal 2 ayat (2) diajukan secara terdaftar kepada pengurus Fatayat NU di tingkatannya dengan surat didikan Fatayat NU setingkat di atasnya.
  3. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Didikan Fatayat NU di tingkatan tiap-tiap

Bagian Kedua

Beban Anggota

Pasal 4

(1) Tanggung Anggota adalah:

  1. Menaati PD/PRT dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
  2. Menjunjung tataran cap dan kehormatan organisasi.
  3. Aktif dalam pelaksanaan program organisasi.

(2) Muatan Anggota Kehormatan adalah:

  1. Menaati PD/PRTdan predestinasi-ketentuan organisasi lainnya.
  2. Menjunjung tahapan tera dan kehormatan organisasi.
  3. Aktif melaksanakan komitmennya kekuatan pembinaan organisasi

Episode Ketiga
Kepunyaan Anggota

Pasal 5

(1) Kepunyaan Anggota:

  1. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
  2. Mengeluarkan pendapat, saran dan suara miring baik secara

verbal maupun tulisan melalui pendirian-cara terhormat yang memungkinkan dan atau internal bersebelahan-rapat organisasi.

  1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  2. Mendapatkan informasi tentang perkembangan

(2) Hak Anggota Kesucian :

  1. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
  2. Memperlainkan pendapat, saran dan suara minor baik secara oral maupun tulisan melalui pendirian-cara terhormat yang memungkinkan dan atau dalam bersebelahan-berapatan organisasi.
  3. Mendapatkan informasi mengenai urut-urutan organisasi.

Bagian Keempat
Ketentuan Anggota

Pasal 6

Anggota Fatayat NU dilarang:

  1. Merangkap menjadi anggota organisasi lain nan bertentangan dengan visi misi NU
  2. Membantu maupun membantu organisasi lain yang merugikan organisasi Fatayat NU.
  3. Mempergunakan nama atau atribut organisasi untuk fungsi pribadi.

Penggalan Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 7

Pemberhentian keanggotaan dapat terjadi karena:

  1. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .
  2. Diberhentikan oleh Didikan Organisasi dengan alasan:
  3. Terbukti tidak menaati PD/PRT dan regulasi organisasi lainnya.
  4. Mujarab mencemarkan nama baik organisasi.
  5. Manjur menyalahgunakan keanggotaan yang dapat merugikan organisasi baik secara materiil dan maupun immaterial.
  6. Lain aktif n domestik kepengurusan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemberhentian Anggota

Pasal 8

Mekanisme pemberhentian keanggotaan Fatayat NU dilakukan menerobos panjang:

  1. Rapat pengurus jurnal di strata didikan tertentu dengan malar-malar dahulu dilakukan verifikasi dan klarifikasi pelanggaran dengan pendekatan kekeluargaan.
  2. Pengiriman surat peringatan secara tercatat sebanyak 2 (dua) kali dalam paser waktu paling kecil cepat 1 (suatu) bulan pada setiap peringatan.
  3. Seandainya peringatan tidak diindahkan maka pemberhentian bisa dilakukan melalui putusan mepet pengurus harian.
  4. Anggota yang telah diberhentikan dapat menaiki banding sebatas di tingkat Pimpinan Sendi.
  5. Anggota yang telah diberhentikan bisa menanjak banding dan keputusan ragil produktif di Majelis Arbitrase.

Bagian Ketujuh
Majelis Arbitrase

Pasal 9

  • Majelis Arbitrase yakni majelis yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan permasalahan anggota, pengurus dan organisasi di semua tingkatan yang tidak boleh diolah di janjang masing-masing.
  • Majelis Arbitrase berkedudukan di Arahan Kancing.
  • Majelis Arbitrase terdiri berasal PBNU, Pimpinan Pusat Fatayat NU (Pembangun dan Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat NU).

Pintu III

TINGKATAN ORGANISASI

Pasal 10

Hierarki kepemimpinan Fatayat NU merupakan

  • Bimbingan Kunci disingkat PP di tingkat Nasional
  • Arahan Kawasan disingkat PW di tingkat Propinsi/Wilayah Tunggal (DI).
  • Pimpinan Cabang disingkat PC di tingkat Kabupaten/Kota/ Kewedanan Khusus yang terdapat PC NU atau Pimpinan Silang Istimewa disingkat PCI di Asing Negeri.
  • Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC di tingkat Kecamatan.
  • Pimpinan Ranting disingkat PR di tingkat Kelurahan/Desa/ Dusun.

Majlis Talim.

Bagian Pertama
Bimbingan Pusat

Pasal 11

  1. Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota negara dan yaitu pimpinan tertinggi di tingkat Nasional.
  2. Tahun Jabatan Kepengurusan Pimpinan Ki akal adalah 5 (lima) tahun.
  3. Ketua Umum PP Fatayat NU namun dapat dipilih untuk 2 (dua) mana tahu waktu jabatan.

Pasal 12

Kepengurusan Arahan Pusat Fatayat NU terdiri atas:

  1. Penasehat, yaitu terdiri atas Ketua PBNU dan Atasan Umum PP Muslimat NU.
  2. Dewan Pembina adalah skuat yang terdiri bermula Mantan Ketua Mahajana dan Mantan pengurus nan memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
  4. Pengurus Harian terdiri atas :
  5. Ketua, terdiri dari Bos Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Kepala IV, Ketua V, Kepala VI, dan Pengarah VII.
  6. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris Mahajana, Sekertaris I, Sekertaris II, dan Sekertaris III, Sekertaris IV, Sekertaris, V, Sekertaris VI, Sekertaris VII.
  7. Perdana, terdiri dari Bendahara Awam, Perdana I, Bendahara II, Bendahara III
  8. Rataan-bidang, terdiri dari:
  • Bidang Peluasan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan).
  • Rataan Dakwah.
  • Bidang Kebugaran dan Lingkungan Hidup.
  • Meres Ekonomi.
  • Latar Hukum, Garis haluan, dan Advokasi
  • Bidang Sosial, Seni dan Budaya
  • Bidang Penelitian dan Peluasan
  1. Rencana/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Putaran Kedua

Bimbingan Kawasan

Pasal 13

  1. Pimpinan Kewedanan berkedudukan di Ibukota propinsi dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat propinsi.
  2. Tahun jabatan Didikan Wilayah yakni 5 (panca) waktu.
  3. Ketua Pimpinan Wilayah hanya boleh dipilih untuk 2 (dua) siapa masa jabatan.

Pasal 14

Kepengurusan Pimpinan Kawasan Fatayat NU terdiri atas:

  1. Penasehat adalah Ketua PW NU dan Ketua PW Muslimat.
  2. Pembina adalah tim yang terdiri pecah Mantan Pemimpin dan Eks pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Dewan kehormatan merupakan individu yang mampu mengasihkan kontribusi kepada Fatayat NU.
  4. Pengurus Koran terdiri atas:
  5. Ketua dan 4 (empat) Ketua muda yang membidangi Ekspansi Organisasi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Koperasi, serta Dakwah.
  6. Sekertaris, terdiri atas Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris.
  7. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.
  8. Permukaan-permukaan antara lain terdiri atas:
  • Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan)
  • Permukaan Dakwah
  • Bidang Kebugaran dan Mileu Hidup
  • Bidang Ekonomi
  • Bidang Hukum, Politik dan Advokasi
  • Bidang Sosial, Seni dan Budaya
  • Bidang Penelitian dan Peluasan

Bagian ketiga
Didikan Cabang

Pasal 15

  • Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota kabupaten/ Kota/Distrik Istimewa yang terdapat PCNU dan merupakan didikan pek-hierarki di tingkat kabupaten /Kota.
  • Masa Jabatan Bimbingan Cabang yaitu 5 (lima) tahun.

(3) Majikan Pimpinan Cabang hanya bisa dipilih kerjakan 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 16

Kepengurusan Bimbingan Cabang Fatayat NU terdiri atas :

  • Penasehat adalah Ketua PC NU dan Bos PC Muslimat.
  • Pembina adalah skuat yang terdiri dari Mantan Pembesar dan Keluaran pengurus nan memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
  • Dewan keperawanan adalah individu nan mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
  • Pengurus Surat kabar terdiri atas:
  1. Superior dan 4 (empat) Wakil Ketua yang membidangi Pengembangan Organisasi, Kebugaran dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Koperasi, serta Dakwah.
  2. Sekertaris, terdiri atas Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris.
  3. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.
  4. Latar-meres antara tak terdiri atas:
  • Bidang Ekspansi Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan)
  • Bidang Dakwah
  • Latar Kesehatan dan Mileu Spirit
  • Bidang Ekonomi
  • Bidang Hukum, Politik dan Advokasi
  • Bidang Sosial, Seni dan Budaya
  • Bidang Penelitian dan Ekspansi

Adegan Keempat

Bimbingan Cabang Istimewa

Pasal 17

  • Didikan Cabang Istimewa berkedudukan di luar wilayah dan
    merupakan pimpinan tertinggi tingkat Simpang Khas.
  • Hari jabatan kepengurusan di tinggi Pimpinan Cagak Unik adalah 3 (tiga) perian.
  • Ketua Pimpinan Cagak Istimewa sahaja dapat dipilih buat 2 (dua) barangkali waktu jabatan.

Pasal 18

Kepengurusan Arahan Cabang Istimewa Fatayat NU terdiri dari:

  1. Penasehat ialah Ketua PCI NU dan Superior PCI Muslimat.
  2. Pembina adalah cak regu yang terdiri dari Lulusan Kepala dan Jebolan pengurus nan memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
  4. Pengurus Harian terdiri atas:
  5. Ketua dan 4 (catur) Ketua muda yang membidangi Pengembangan Organisasi, Kesehatan dan Lingkungan Jiwa, Ekonomi dan Koperasi, serta meres Dakwah.
  6. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris.
  7. Perdana, terdiri atas Patih dan 2 (dua) Wakil Mangkubumi.
  1. Meres-bidang antara lain terdiri berbunga:
  • Parasan Ekspansi Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan)
  • Bidang Dakwah
  • Bidang Kesehatan dan Mileu Hidup
  • Parasan Ekonomi
  • Bidang Hukum, Strategi dan Advokasi
  • Bidang Sosial, Seni dan Budaya
  • Rataan Penelitian dan Ekspansi

Fragmen Kelima

Bimbingan Anak Cabang

Pasal 19

  • Pimpinan Momongan Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan yakni pimpinan tertinggi di tingkat Anak Cabang.
  • Masa Jabatan Kepengurusan ditingkatan Bimbingan Anak Cabang adalah 4 (empat) tahun.
  • Ketua Pimpinan Anak Cabang hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali musim jabatan.

Pasal 20

Kepengurusan Bimbingan Anak Cabang Fatayat NU terdiri berasal:

  • Penasehat adalah Pejabat PAC NU dan Pengarah PAC Muslimat.
  • Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan pembesar dan keluaran pengurus yang memiliki kepakaran sesuai kebutuhan organisasi.
  • Dewan kegadisan adalah individu nan berkecukupan mengasihkan kontribusi kepada Fatayat NU

(4) Pengurus Kronik terdiri atas:

  1. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua.
  2. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris.
  3. Bendahara, terdiri mulai sejak Bendahara dan 2 (dua) Konsul Patih.
  4. Permukaan-satah dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Anak Silang, jenis satah disesuaikan dengan PC

Babak Keenam
Arahan Ranting

Pasal 21

(1) Bimbingan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan dan yaitu arahan termulia di tingkat Ranting.

(2) Musim Jabatan Kepengurusan ditingkatan Pimpinan Ranting adalah 3 (tiga) tahun.

(3) Ketua Bimbingan Ranting tetapi dapat dipilih bakal 2 (dua) mana tahu masa jabatan.

Pasal 22

Kepengurusan Pimpinan Ranting Fatayat NU terdiri dari:

  • Penasehat adalah Ketua PR NU dan Ketua PR Muslimat.
  • Pembina adalah tim nan terdiri berpokok keluaran atasan dan bekas pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
  • Dewan virginitas adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU
  • Pengurus Harian terdiri dari:
  1. Ketua dan 3 (tiga) Ketua muda.
  2. Sekertaris, terdiri berpokok Sekertaris dan 3 (tiga) Konsul Sekertaris.
  3. Bendahara, terdiri dari Patih dan 2 (dua) Wakil Mangkubumi.
  4. Bidang-bidang antara tak terdiri dari:
  • Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan).
  • Bidang Dakwah.
  • Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
  • Meres Ekonomi.
  • Bidang Hukum, Strategi, dan Advokasi
  • Rataan Sosial, Seni dan Budaya
  • Bidang Studi dan Ekspansi

Bagian Ketujuh

Bimbingan Anak Ranting

Pasal 23

  • Arahan Anak Ranting berkedudukan di Pesantren, Masjid,Mushalla, Majelis Ta’lim dan yaitu pimpinan tertinggi di tingkat Anak Ranting.
  • Tahun Jabatan Kepengurusan ditingkatan Pimpinan Anak asuh Ranting ialah 2 (dua) tahun.
  • Ketua Pimpinan Anak asuh Ranting hanya dapat dipilih lakukan 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 24

Kepengurusan Pimpinan Momongan Ranting Fatayat NU terdiri terbit:

  1. Penasehat adalah Ketua PAR NU dan Ketua PAR Muslimat.
  2. Pembina adalah tim nan terdiri mulai sejak mantan kepala dan mantan pengurus yang memiliki kepakaran sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Dewan kehormatan adalah individu yang berada menyerahkan kontribusi kepada Fatayat NU.
  4. Pengurus Buletin terdiri dari:
  5. Komandan dan 3 (tiga) Ketua muda.
  6. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris.
  7. Perdana, terdiri pecah Bendahara dan 2 (dua) Wakil Mangkubumi.
  8. Bidang-bidang antara lain terdiri dari:
  • Meres Ekspansi Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan).
  • Latar Dakwah.
  • Rataan Kesehatan dan Lingkungan Sukma.
  • Bidang Ekonomi.
  • Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi
  • Rataan Sosial, Seni dan Budaya
  • Parasan Penajaman dan Ekspansi

Pasal 25

Penentuan Bidang-parasan disesuaikan dengan kebutuhan di tinggi masing-masing.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 26

(1) Setiap anggota Fatayat NU dapat dipilih menjadi pengurus Fatayat NU.

(2) Anggota dapat dipilih menjadi Ketua Umum atau Atasan, dengan ketentuan laksana berikut :

  1. Pernah menjadi pengurus Fatayat NU minimum suatu tahun secara aktif di tingkatannya saban
  2. Berusia maksimal 45 tahun.
  3. Lain merangkap jabatan sebagai Ketua Umum sreg Badan Otonom, Organisasi Sosial Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
  4. Pernah menirukan pengkaderan formal yang terserah di Fatayat NU.
  5. Berdomisili di wilayahnya masing-masing.

(3) Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Fatayat NU harus memenuhi syarat berikut :

  1. Sudah lalu menjadi anggota Fatayat NU
  2. Berusia maksimal 45 tahun.
  3. Persaudaraan menjadi pengurus Organisasi Badan Otonom NU alias organisasi tidak nan dengan mandu yang ada internal PD dan PRT Organisasi Fatayat NU.

Pasal 27

Setiap anggota yang terpilih menjadi pengurus terbiasa menjalan-kan tugas sesuai dengan pemberitahuan hasil kongres atau konferensi di tingkatannya dengan penuh tanggung jawab dan setia terhadap PD PRT.

Pasal 28

Pemberhentian pengurus dapat terjadi karena:

  • Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Diberhentikan dengan alasan:
  1. Terbukti bukan mentaati PD/PRT dan peraturan organisasi lainnya.
  2. Terbukti mengotorkan stempel baik organisasi.
  3. Manjur menyalahgunakan wewenang nan dapat merugikan organisasi baik materiil dan ataupun immaterial.

Bagian Kesatu

Penuntasan Masalah Dan Sanksi

Pasal 29

  • Pengurus yang tidak aktif/enggak melaksanakan tugas kepengurusan sejauh 6 (heksa-) rembulan berturut-turut boleh dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan pasal 28;
  • Pengurus yang menubruk kebiasaan organisasi dengan indikasi melakukan pelanggaran terhadap PD/PRT dapat dilaporkan/ dipanggil oleh Forum Pleno dan atau tim yang dibentuk untuk mengerjakan klarifikasi
    /
    tabayyun
    .
  • Bila privat proses klarifikasi ternyata terbukti melakukan pelanggaran maka yang berkepentingan bisa diberikan sanksi.
  • Tipe sanksi diberikan mulai berpunca teguran, pernyataan magfirah, mengembalian khazanah yang dikuasai secara enggak konvensional sampai dengan pemberhentian/pemecatan sesuai dengan varietas pelanggaran.
  • Apabila Majelis Arbitrase tidak dapat menyelesaikan maka dapat menempuh kolek syariat.

Bagian Kedua

Pergantian Antar Waktu

Pasal 30

Sesudah pemberhentian pengurus, maka diadakan pergantian antar waktu yang diatur dan ditetapkan internal rapat pleno dan disahkan sesuai dengan ordinansi yang main-main.

Episode Ketiga

Pembekuan Kepengurusan

Pasal 31

(1) Pimpinan Ki akal (PP) dapat melakukan pembekuan kepengurusan PW, PC, dan PCI serta PC dapat mengerjakan Pemejalan kepengurusan PAC, PR, PAR apabila terjadi keseleo satu kondisi berikut :

  1. Vakum sepanjang 6 bulan.
  2. Adanya dualisme kepemimpinan.
  3. Kepengurusan telah melangkaui musim khidmat dan sudah lalu mendapatkan peringatan.

(2) Mekanisme Pemejalan:

  1. PP akan mengasihkan Surat Peringatan termasuk purwa, kedua dan ketiga.
  2. Apabila tembusan peringatan ketiga tidak dpenuhi maka PP akan takhlik tim
    caretaker.
  3. Masa kerja tim caretaker maksimal 6 wulan.

Gapura V

YAYASAN DAN LEMBAGA

Pasal 32

  • Yayasan adalah perangkat nan dapat dibentuk dan
    bertanggungjawab oleh dan kepada Bimbingan Fatayat NU sesuai tingkatannya.
  • Gambar ialah perangkatyangdapatdibentukoleh Pimpinan Fatayat NU di semua tingkatan dan bertanggungjawab kepada Penasihat Umum atau Ketua di per tingkatan.
  • Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Fatayat NU bisa berkoordinasi dan bekerjasama antar lembaga, baik vertikal alias horizontal.
  • Pembina Yayasan Fatayat NU adalah ex officio kepengurusan di Fatayat NU.

Pasal 33

Suratan selanjutnya mengenai pembentukan Yayasan dan Lembaga akan diatur dalam Peraturan Organisasi Pimpinan Pu-sat Fatayat NU.

BAB VI

IKATAN ALUMNI FATAYAT NU

Pasal 34

  • Ikatan Alumni Fatayat NU yang lebih lanjut disingkat IAF-NU yaitu forum ikatan silaturahmi alumni pengurus Fatayat NU
  • IAF-NU berfungsi memasrahkan kontribusi baik moril maupun materiil kepada Bimbingan Fatayat NU di tingkatannya masing-masing.

Ki VII

Area TERITORIAL, HAK, DAN KEWAJIBAN Arahan

Episode kesatu
Bimbingan Pusat

Pasal 35

  • Pimpinan Sentral yakni pemegang supremsi termulia dalam organisasi yang mengakui amanat dari Dewan perwakilan.
  • Provinsi teritorialnya meliputi seluruh negeri RI dan cabang Spesial di luar negeri.
  • Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisator Area.

Pasal 36

Didikan Pusat berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan senat;
  2. Melegalkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
  3. Membina dan mengkoordinasikan negeri dan cabang;
  4. Mengusahakan tercapainya program organisasi;
  5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar;
  6. Membuat mualamat pertanggung jawaban diakhir masa jabatan kepada dewan perwakilan.

Pasal 37

Didikan Pusat berhak:

  1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan, selama tidak bertentangan dengan asas dan maksud organisasi
  2. Menjatah saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap pengejawantahan Pimpinan Negeri dan Didikan Cabang;
  3. Mempersunting mualamat kegiatan Didikan Negeri dan Pimpinan Cabang.

Putaran Kedua

Koordinator Provinsi

Pasal 38

  • Dalam gambar efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Pusat boleh takhlik Pengelola Wilayah.
  • Koordinator Daerah bertugas kerjakan mengkoordinasikan Pimpinan Daerah n domestik suatu zona tertentu.

Bagian Ketiga

Pimpinan Wilayah

Pasal 39

(1) Pimpinan Wilayah yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang mengamini amanat dari konferensi kawasan lakukan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

  • Dalam setiap Wilayah/Negeri Istimewa semata-mata dapat didirikan satu Pimpinan Wilayah.
  • Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Distrik.

Pasal 40

Bimbingan Wilayah berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan Konferensi Kewedanan dan memberikan mualamat pertanggungjawaban di penutup masa jabatan.
  2. Setia dan kukuh menjalankan politik Didikan Pusat.
  3. Membina dan mengkoordinasikan ceranggah di wilayahnya.
  4. Mengekspor tercapainya acara dan tujuan organisasi.
  5. Bertanggungjawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar.

Pasal 41

Bimbingan Wilayah berhak:

  1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengasingkan pernyataan, sepanjang enggak bertentangan dengan asas dan harapan organisasi.
  2. Memberi saran dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat.
  3. Melaksanakan ordinansi dan programa organisasi.
  4. Menyerahkan teguran kepada Pengurus Pimpinan Provinsi atau Pimpinan Cagak yang menubruk PD-PRT.

Bagian Keempat
Organisator Daerah

Pasal 42

  • Dalam kerangka efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Wilayah dapat menciptakan menjadikan Organisator Daerah.
  • Pengelola Distrik bertugas untuk mengkoordinasikan Arahan Cabang dalam satu zona tertentu.

Bagian Kelima
Bimbingan Cabang

Pasal 43

  • Bimbingan simpang adalah pemegang kekuasaan tertinggi privat organisasi yang mengakuri amanat dari Konferensi Cabang buat melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  • Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Cabang dapat membentuk Pengorganisasi Anak Cagak.

Pasal 44

Pimpinan Cabang berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan Konferensi Silang dan
    memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
  2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Kunci.
  3. Membina dan mengkoordinasikan Anak asuh Cabang dan Ranting di kawasan tugasnya.
  4. Melaksanakan qanun dan program organisasi.
  5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam ataupun keluar.
  6. Memberikan deklarasi kegiatan secara berkala setiap 6 (heksa-) rembulan kepada Pimpinan Kiat Fatayat NU dengan tembusan ke PW Fatayat NU.
  7. Melaporkan kejadian luar normal nan terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Rahasia dengan tembusan Pimpinan Provinsi.

Pasal 45

Pimpinan Cabang Berkuasa:

  1. Mengambil keputusan, politik dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tak berlawanan dengan asas, dan tujuan organisasi
  2. Memberi saran, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil makanya Pimpinan Kawasan dan Pimpinan Trik.
  3. Memberi saran, sapa, peringatan maupun sanjungan terhadap kinerja Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cagak, Arahan Ranting dan Didikan Anak Ranting
  4. PC boleh membuat PAC dan PR yang pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR.

Bagian Keenam

Pimpinan Cabang Singularis

Pasal 46

(1) Pimpinan cabang Istimewa adalah pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi yang menerima takrif dari Konferensi Cagak Istimewa untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.

  • Arahan Silang Spesial berkedudukan di Negara enggak yang terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal.
  • Bimbingan Cabang Singularis dapat didirikan apabila sedikitnya terdapat minimal 10 (sepuluh) anggota.
  • PCI dapat membuat PAC dan PR nan pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR.

Pasal 47

Bimbingan Cabang Istimewa bertanggung jawab:

  1. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang Istimewa dan memberikan laporan pertanggung jawaban di penghabisan hari jabatan
  2. Ki ajek dan tunak menjalankan garis haluan Didikan Sendi.
  3. Menggotong dan melegitimasi Arahan Anak Simpang dan Arahan Ranting.
  4. Membina dan mengkoordinasikan Anak Cagak dan Ranting di luar negeri yang menjadi tanggungjawabnya.
  5. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
  6. Bertanggungjawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar.
  7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU.
  8. Melaporkan situasi luar sahih yang terjadi di wilayah kerja saban secara teragendakan kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 48

Pimpinan Silang Individual berhak:

  1. Mencuil keputusan, garis haluan dan membebaskan pernyataan terutama tentang hal-situasi yang dianggap perlu dan lain bertentangan dengan asas dan tujuan peraturan organisasi.
  2. Membagi saran, dan meminang pertanggung jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Sendi.
  3. Membagi saran, teguran, peringtan maupun apresiasi terhadap kinerja Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang ada.
  4. Mengesahkan Bimbingan Momongan Cabang dan Ranting di negeri PCI.

Episode Ketujuh

Pimpinan Anak Cabang

Pasal 49

  • impinan Anak Cagak yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi nan menyepakati pengetahuan berusul Konferensi Momongan Cabang bakal melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  • Bimbingan Momongan Cabang dapat dibentuk dalam suatu kecamatan.
  • Pimpinan Anak Cabang bisa didirikan apabila terdapat minimum 3 (tiga) ranting.

Pasal 50

Pimpinan Anak Cagak berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan Konferensi Anak Cabang dan memberikan makrifat pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
  2. Loyal dan taat menjalankan strategi Arahan Organisasi.
  3. Membina dan mengkoordinasikan Ranting-Ranting dan Anak asuh Ranting diwilayahnya.
  4. Menjajakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
  5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam alias keluar.
  6. Memberikan laporan kegiatan secara ajek setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Silang Fatayat NU dengan tembusan ke Arahan Daerah Fatayat NU.
  7. Melaporkan peristiwa asing biasa yang terjadi di area kerja masing-masing secara termaktub kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Wilayah Fatayat NU.

Pasal 51

Arahan Anak asuh Cagak berhak:

  1. Mengambil keputusan, garis haluan dan mengeluarkan per-nyataan terutama mengenai hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
  2. Meminta pertanggungjawaban atas ketatanegaraan nan diambil maka itu Pimpinan Cabang
  3. Memberi saran, sapa, peringatan ataupun penghormatan terhadap performa Pimpinan Ranting.

Bagian Kedelapan
Arahan Ranting

Pasal 52

  • Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan terala dalam organisasi nan menerima embaran dari Rapat Anggota Ranting lakukan melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  • Pimpinan Ranting dapat didirikan dalam satu Kelurahan/ Desa/Dusun atau nan disamakan, apabila terdapat minimal sedikit 10 (dasa) anggota.
  • Apabila dalam suatu desa dipandang mesti didirikan kian mulai sejak suatu ranting yang pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Cabang atas usulan Arahan Anak asuh Cabang masing-masing

Pasal 53

Didikan Ranting berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan Berapatan Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir musim jabatan
  2. Setia dan konsisten menjalankan kebijakan bimbingan organisasi
  3. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya.
  4. Menjajakan tercapainya acara dan tujuan organisasi
  5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke privat maupun keluar.
  6. Menerimakan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Simpang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Cabang Fatayat NU.
  7. Melaporkan situasi luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Arahan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Silang Fatayat NU

Pasal 54

Arahan Ranting berhak:

  1. Mengambil keputusan, strategi dan memperlainkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi
  2. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil maka dari itu Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cagak
  3. Memberi saran, sapaan, peringatan ataupun penghargaan terhadap kinerja Anggota

Putaran Kesembilan

Pimpinan Anak Ranting

Pasal 55

  • Arahan Momongan Ranting adalah pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi yang menerima permakluman terbit Rapat Anggota buat melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  • Pimpinan Anak Ranting boleh didirikan kerumahtanggaan satu Surau maupun Mushalla, Pesantren dan Majelis Ta’lim apabila terdapat minimal sedikit 10 (sepuluh) anggota.

Pasal 56

Bimbingan Anak Ranting berkewajiban:

  1. Melaksanakan keputusan Berdekatan Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan
  2. Kukuh dan taat menjalankan kebijakan Bimbingan Ranting
  1. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya.
  2. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi
  3. Berkewajiban terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar.
  4. Memberikan takrif kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Ranting Fatayat NU.
  5. Melaporkan kejadian nan asing biasa nan terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke Didikan Ranting Fatayat NU.

Pasal 57

Pimpinan Anak Ranting berkuasa:

  1. Menjumut keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pern-yataan terutama tentang hal-kejadian yang dianggap perlu dan tidak antagonistis dengan asas dan tujuan organisasi.
  2. Meminta pertanggung-jawaban atas garis haluan yang diambil oleh Bimbingan Anak Cabang dan Bimbingan Cagak.
  3. Menjatah saran, sapa, peringatan maupun sanjungan aspal-hadap kinerja Anggota.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 58

  • Pimpinan Fatayat NU dapat memberikan penghargaan kepada
    anggota dan atau orang yang berjasa terhadap organisasi.
  • Variasi dan mekanisme pengutaraan penghargaan ditentukan oleh pimpinan organisasi.

Gapura IX

PERMUSYAWARATAN

Bagian Purwa
Badan legislatif

Pasal 59

(1) Badan legislatif diadakan setiap 5 (panca) tahun sekali oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU.

(2) Dewan perwakilan yaitu forum permusyawaratan terala organisasi.

(3) Kongres menggosipkan dan mematok:

  1. Informasi pertanggungjawaban Didikan Pusat Fatayat NU sejauh 1 (satu) musim.
  2. PD/PRT.
  3. Garis-garis Besar Programa Kerja Fatayat NU 5 (lima) tahun.
  4. Rekomendasi Organisasi.
  5. Ketua Mahajana Bimbingan Pusat Fatayat NU.
  6. Tim Formatur.

(4) Dewan perwakilan dihadiri maka itu Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Simpang Istimewa, dan undangan Pimpinan Ki akal

(5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Pokok, Bimbingan Wilayah, Didikan Cabang, dan Pimpinan Cagak Idiosinkratis.

(6) Kongres dianggap sah jika dihadiri maka dari itu sepotong lebih satu semenjak besaran Wilayah dan Cagak yang baku.

(7) Apabila Kongres tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada siswa yang hadir.

  • Bagi Pimpinan Kawasan dan atau Arahan Cabang yang enggak menghadiri kongres dianggap menyetujui hasil dan ataupun keputusan kongres.
  • Pengambilan keputusan dilakukan dengan kaidah perundingan mufakat,
  • Apabila bukan bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengutipan keputusan dilakukan dengan pemungutan celaan terbanyak (voting).

Bagian Kedua
Konferensi Osean

Pasal 60

  • Konferensi Basar alias disingkat Konbes dilaksanakan makanya Pimpinan Pusat Fatayat NU.
  • Konferensi Raksasa dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
  • Konferensi Besar dilakukan cak bagi memonitoring dan mengevaluasi program, memasrahkan usulan materi kongres dan membahas situasi-kejadian yang dipandang perlu.
  • Keputusan Konferensi Besar tidak boleh mengubah PD/PRT dan Mandataris Kongres.
  • Konferensi Raksasa diselenggarakan minimal 1 (satu) kali internal satu periode.

Fragmen Ketiga

Konferensi Provinsi

Pasal 61

  • Konferensi Wilayah (Konferwil) diadakan 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan maka dari itu Didikan Distrik
  • Konferensi dihadiri oleh Arahan Pusat Fatayat NU, Arahan Wilayah Fatayat NU, Korda, Pimpinan Cabang Fatayat NU yang sah dan ajakan.
  • Konferensi dianggap formal jika dihadiri oleh segumpal bertambah suatu cabang yang lazim.
  • Yang mempunyai kepunyaan celaan adalah Bimbingan Cabang.
  • Apabila Konferensi Kawasan tak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir
  • Bagi Arahan Cabang yang tidak menghadiri Konferensi Provinsi dianggap menyetujui hasil keputusan Konferensi Negeri.
  • Pengutipan keputusan dilakukan dengan pendirian musyawarah mufakat.
  • Apabila lain dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak
    (voting).
  • Apabila kerumahtanggaan
    voting
    Konferensi Negeri terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) barangkali maka PP punya 1 (suatu) hak suara.

Bagian Keempat
Konferensi Simpang

Pasal 62

(1) Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 5 (panca) masa sekali, dilaksanakan oleh pimpinan simpang.

(2) Tugas dan wewenang Konferensi Cabang yaitu ceratai dan menetapkan :

  1. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
  2. Program kerja dan rekomendasi.
  3. Mengidas dan menetapkan Pejabat Bimbingan Cagak Fatayat NU.
  4. Melembarkan dan menetapkan tim Formatur

(3) Konferensi Cabang dihadiri makanya Pimpinan Kawasan, Arahan Simpang, dan Pimpinan Anak Cabang Fatayat , Anak asuh Rating dan anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan.

(4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh makin suatu Arahan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang sah.

(5) Yang memiliki hak celaan adalah Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

(6) Apabila Konferensi Silang enggak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir

(7) Bagi Arahan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Cagak dianggap menyetujui hasil dan ataupun keputusan Konferensi Cabang.

(8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

  • Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara pembicaraan mufakat, maka pemungutan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak
    (voting).
  • Apabila kerumahtanggaan
    voting
    Konfercab terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) kali maka PW memiliki 1 (satu) hak suara.

Babak Kelima

Konferensi Cabang Tunggal

Pasal 63

(1) Konferensi Cabang Istimewa diadakan 3 (tiga) masa sekali, dan dilaksanakan oleh didikan Simpang Istimewa.

(2) Tugas dan wewenang Konferensi Silang adalah membahas dan menetapkan :

  1. Warta pelaksanaan program Pimpinan Cabang Idiosinkratis Kawasan Fatayat NU sepanjang 1 (satu) periode.
  2. Program kerja dan rekomendasi.
  3. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Momongan Simpang Negeri Fatayat NU.
  4. Memilih dan menetapkan cak regu Formatur

(3) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri makanya Pimpinan Pusat Fatayat dan atau PCI NU setempat, Pengurus dan anggota PCI NU serta undangan.

(4) Pemilik suara miring sah n domestik konferensi Cabang Istimewa yaitu Anggota PCI yang hadir intern konferensi Cabang istimewa.

(5) Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah mufakat

  • Jika langkah perundingan lain diperoleh prolog mufakat, maka bisa diputuskan dengan mekanisme suara minor terbanyak
    (voting).
  • Apabila privat
    voting
    Konferensi Simpang Idiosinkratis terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) kali maka PP memiliki 1 (satu) properti suara.

Bagian Keenam

Konferensi Anak Cagak

Pasal 64

(1) Konferensi Anak Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cagak.

(2) Tugas dan kewenangan Konferensi Anak Simpang yaitu membahas dan menetapkan :

  1. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
  2. Acara kerja.
  3. Memilih dan menjadwalkan Ketua Pimpinan Anak Cagak Fatayat NU.
  4. Memilih dan mematok tim Formatur.

(3) Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Cabang, Bimbingan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang jamak dan undangan.

(4) Konferensi dianggap sah jikalau dihadiri makanya separuh lebih satu dan Didikan Anak Silang yang sah.

(5) Nan mempunyai hak suara adalah Pimpinan Ranting dan Anak Ranting.

  • Apabila Konferensi Anak asuh Silang tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir.
  • Bagi Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Anak Cabang dianggap menyetujui hasil dan ataupun keputusan Konperensi Momongan Cabang.
  • Pengambilan keputusan    dilakukan    dengan    pendirian
    perundingan mufakat.
  • Apabila tidak boleh dilakukan dengan cara pembicaraan mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak
    (voting).
  • Apabila dalam
    voting
    Konferensi Anak Cabang terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) kali maka PC memiliki 1 (satu) hoki celaan.

Bagian Ketujuh

Rapat Anggota Ranting

Pasal 65

  • Rapat Anggota Ranting diadakan 3 (tiga) waktu sekali, dan dilaksanakan oleh pimpinan ranting.
  • Tugas dan wewenang Rapat Anggota Ranting adalah membahas dan menetapkan :
  1. Laporan pelaksanaan program Arahan Ranting Fatayat NU sejauh 1 (satu) periode.
  2. Program kerja
  3. Memilih dan menetapkan Kepala Arahan Ranting Fatayat NU.
  4. Memintal dan menetapkan tim Formatur
  • Rapat Anggota Ranting dihadiri maka itu PAC dan anggota Pimpinan Ranting dan atau Arahan Anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan.
  • Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri makanya separuh lebih satu dan anggota.
  • Nan mempunyai kepunyaan suara adalah masing-masing anggota
  • Apabila Bersebelahan Anggota tidak menunaikan janji quorum, maka keputusan pelaksanaan nya diserahkan kepada anggota yang hadir
  • Cak bagi anggota nan tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap menyetujui hasil dan ataupun keputusan Rapat Anggota
  • Pemungutan keputusan dilakukan    dengan    cara
    musyawarah mufakat.
  • Apabila tidak bisa dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan celaan terbanyak
    (voting)
  • Apabila kerumahtanggaan
    voting
    Bersebelahan Anggota Ranting terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) kali maka PAC memiliki 1 (suatu) properti suara minor.

Bagian Kedelapan

Berdempetan Anggota Momongan Ranting

Pasal 66

  • Berdampingan Anggota Anak asuh Ranting diadakan 2 (dua) musim sekali dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Ranting.
  • Tugas dan wewenang Rapat Anggota Anak Ranting adalah membahas dan menargetkan :
  1. Laporan pelaksanaan acara Bimbingan Anak Ranting Fatayat NU sepanjang 1 (satu) periode.
  2. Program kerja
  3. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU.
  4. Mengidas dan menetapkan tim Formatur.
  • Rapat Anggota dihadiri makanya Pimpinan Anak Ranting, anggota Fatayat NU dan undangan.
  • Rapat Anggota dianggap sah jikalau dihadiri anggota yang hadir.
  • Yang mempunyai hak suara yaitu tiap-tiap anggota yang hadir di dalam Menempel Anggota.
  • Bagi anggota yang tak menghadiri Berapatan Anggota dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Bersampingan Anggota.
  • Pemungutan keputusan dilakukan dengan cara musya warah mufakat.
  • Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengutipan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak
    (voting).
  • Apabila kerumahtanggaan
    voting
    Rapat Anggota Anak Ranting terjadi kebuntuan
    (deadlock)
    sebanyak 3 (tiga) bisa jadi maka PR memiliki 1 (satu) hak suara.

Babak Kesembilan
Berapatan Kerja

Pasal 67

(1) Rapat Kerja dilaksanakan paling 1 (satu) kelihatannya dalam periode kepengurusan.

(2) Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan organisasi sreg tingkatannya tiap-tiap:

  1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan maka dari itu PP dan dihadiri oleh Pimpinan Trik dan Didikan Provinsi.
  2. Rapat Kerja Provinsi dilaksanakan oleh PW dan dihadiri Pimpinan Wilayah dan Arahan Silang.
  3. Berdampingan Keja Cabang dilaksanakan oleh PC dan dihadiri Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Ranting.
  4. Rapat Kerja Simpang Distingtif, dilaksanakan maka dari itu PCI dihadiri maka dari itu PCI dan anggota.
  5. Rapat Kerja Momongan Cabang dilaksanakan oleh PAC, dihadiri maka itu Pimpinan Anak asuh Cabang dan Pimpinan Ranting.
  6. Berdekatan Kerja Ranting dilaksanakan maka dari itu PR dihadiri maka dari itu pengurus Ranting dan atau Pimpinan Anak Ranting.
  7. Rapat Kerja Anak Ranting dilaksanakan oleh PAR di hadiri oleh pengurus bimbingan anak ranting.

Bagian Kesepuluh
Bersampingan Pimpinan

Pasal 68

Dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus pada saban tingkatan.

  1. Rapat Pengurus Buku harian; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian di per Tingkatan sekurang-kurangnya suatu wulan sekali.
  2. Rapat Pleno; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, Bidang dan maupun Bentuk/Yayasan di tiap-tiap tingkatan, sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X

PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN FATAYAT NU
DI DAERAH PEMEKARAN

Pasal 69

  • Pembentukan pengembangan Kepemimpinan Fatayat NU dapatdilakukan di kewedanan yang belum memiliki kepemimpinan Fatayat NU dan atau daerah pemekaran plonco.
  • Pembentukan pengembangan kepemimpinan Fatayat NU dapat dilakukan di semua tingkat, kecuali Bimbingan Sentral.

Pasal 70

Mekanisme ekspansi dan pembentukan kepemimpinan Fatayat NU adalah

  • PW/PC/PAC/PR Fatayat NU induk (sebelum pemekaran) membentuk Caretaker
    untuk menyiapkan konferensi dan Bersebelahan Anggota Fatayat NU di daerah pemekaran.
  • Caretaker
    bertugas melaksanakan Konferensi dan Berapit Anggota PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di area pemekaran.
  • Caretaker
    melaporkan hasil tugasnya kepada PW/PC Fatayat NU induk dengan sahifah kepada Pimpinan Fatayat setingkat diatasnya.
  • Pengabsahan PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di Daerah Pemekaran, dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi nan main-main.

BAB XI

Keuangan

Pasal 71

Sumber keuangan oranisasi diperoleh melampaui :

  1. Infaq anggota yang ditetapkan maka itu cabang masing-masing dengan mempertibangkan kondisi/kemampuan ranting.
  2. Operasi-usaha yang sahih.
  3. Pertolongan tak yang tak menyambung.
  4. Ketentuan kian lanjut mengenai suratan pasal 72 ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Gerbang XII

Peralihan

Pasal 72

  • Peristiwa-situasi yang belum diatur dalam Peraturan Apartemen Tataran ini akan diatur menurut kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
  • Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak copot ditetapkan.

Gapura XIII
PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU ini semata-mata dapat diubah maka itu Senat.

Ditetapkan di   :
Surabaya

Lega tanggal :
21 September 2022