Wawasan Nusantara Sebagai Kesatuan Politik

Mulai sejak Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wawasan Nusantara
atau
Visi Kepulauan Indonesia
ialah Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan provinsi negara keesaan Republik Indonesia; yang menutupi daratan, laut, serta gegana dan ruang di atasnya, bagaikan suatu ketunggalan, kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, benteng, dan keamanan.[1]
Wawasan kebangsaan inilah yang selanjutnya menjadi cara pandang atau visi bangsa terhadap cita-cita dan cita-cita nasionalnya.[2]

Wawasan nusantara dimaksudkan bakal diadopsi andai sikap geopolitik Indonesia,[2]
maupun pengaruh geografis nusantara terhadap garis haluan regional dan relasi internasional, dipandang dari ki perspektif pandang Indonesia yang mengadvokasi kepentingan nasional Republik Indonesia. Wawasan sikap geopolitik
nusantara
yang sering digunakan maka itu pemerintah Indonesia lakukan memperjuangkan integritas nautikal nasional dalam beberapa masalah sengketa wilayah dengan negara tetangga.

Sejak pertengahan 1980-an konsep wawasan nusantara sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan diajarkan internal pendidikan geografi di sekolah menengah. Mata pelajaran wawasan nusantara juga diajarkan privat
kewiraan
alias pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan di universitas untuk mendidik adapun kewarganegaraan, nasionalisme dan sudut pandang geopolitik Indonesia.[3]

Pada hari 2022, kurikulum geografi sudah lalu diajarkan sebatas sekolah sumber akar, nan dimana wawasan nusantara dijelaskan dengan studi plong proses mitigasi, penyelenggaraan, dan respon provokasi sebagai babak dari ketahanan nasional. Situasi ini sesuai dengan kondisi geografi dan geologi Indonesia sebagai negara gugusan pulau yang terdapat tepat di atas cincin api, yang rawan terhadap bencana alam.[4]

Etimologi dan definisi

[sunting
|
sunting perigi]

Dalam bahasa Indonesia, wawasan berguna rukyat, rukyah atau konsep, sedangkan
Nusantara
secara umum merujuk sreg gugusan pulau Indonesia.[5]
[6]

Wawasan nusantara adalah kacamata pandang fundamental pecah geopolitik Indonesia. Secara harfiah, wawasan nusantara signifikan konsep kepulauan; secara kontekstual istilah ini kian tepat diterjemahkan sebagai visi nusantara Indonesia. Wawasan nusantara yakni cara bagi Indonesia bakal melihat dirinya (secara geografis) perumpamaan satu kesatuan dari aspek ideologi, ketatanegaraan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan.[7]

Wawasan Nusantara yakni wawasan nusantara dari geopolitik Indonesia. Ini adalah mandu pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, persil airnya, dan angka-nilai strategis di sekitarnya. Mengutamakan persatuan dan keesaan nasion, dengan tetap menghormati setiap aspek
kebhinekaan
daerah bakal mencapai tujuan nasional.[8]

Konsep tersebut berupaya tanggulang tantangan geografis yang tertuju sreg Indonesia; negara nan terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya masyarakatnya. Berhadapan dengan negara yang berkeinginan dan memperjuangkan persatuan nasional, perairan antar pulau harus dianggap sebagai penghubung lain pemisah.[7]

Selanjutnya wawasan nusantara berkaitan dengan landasan ideologis dan konstitusional, adalah sebagai cara pandang dan sikap awam Indonesia terhadap diri dan letak geografisnya, sesuai dengan ideologi nasional
pancasila
dan UUD 1945.[9]
Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan persatuan distrik dengan tetap menjunjung tinggi
kebhinekaan
untuk mencapai lega dada sosial, kesejahteraan bersama, kejayaan, dan tujuan kewarganegaraan lainnya.[9]

Dua negarawan Indonesia dipuji atas ekspansi konsep geopolitik Indonesia ini; mereka ialah Djoeanda Kartawidjaja, dikreditkan untuk Deklarasi Djuanda 1957 dan Mochtar Kusumaatmadja, mantan menteri luar negeri Indonesia (1978-1988) yang memperjuangkan wawasan nusantara hendaknya diterima secara jagat rat.[10]

Rataan belakang

[sunting
|
sunting perigi]

Sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Kerumahtanggaan ki kenangan Indonesia, kerajaan kuno tahir nan naik menjadi
hegemon
regional umumnya adalah
talasokrasi; begitu juga Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-12) dan Majapahit (abad 14 hingga 15).[11]
Keadaan ini tidak terlepas berbunga letak kepulauan Indonesia yang diplomatis sebagai penghubung perniagaan global kuno yang menyambat dua pusat tamadun Asia; India kuno dan Tiongkok kekaisaran, berkujut aktif internal penggalasan rempah-rempah universal, yang sekali lagi merupakan bagian signifikan dari jalan sutra maritim kuno.

Pada masa Hindia Belanda,
Ordonantie
(Syariat Belanda) waktu 1939, disebutkan tentang penetapan laut teritorial sepanjang 3 mil laut dengan penarikan garis pangkal berdasarkan pasang surut atau kontur pulau. Ketentuan ini menciptakan perairan internasional di banyak bagian laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya di tengah Laut Jawa dan Laut Banda) yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Bangsa Indonesia berbagi asam garam sejarah mengenai perpecahan daerah, yang harus dihindari demi kelangsungan hidup bangsa. Peristiwa ini karena kebebasan kewarganegaraan mutakadim dicapai melewati spirit persatuan di antara bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, hayat ini harus terus dipupuk dan dipertahankan demi persatuan bangsa untuk menjaga dan melindungi kesempurnaan provinsi
NKRI.[12]

Setelah kemerdekaan, Indonesia menemukan dirinya sebagai penjaga sagur pelayaran utama marcapada yang menghubungkan Lautan Pasifik dengan Segara Hindia, menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Australia. Jalur utama tersebut adalah Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Ombai. Berlimpah pada jalur jalinan jalur perdagangan maritim universal, membuat perairan Indonesia rawan terlibat dalam pemilikan kekuatan global antar kekuatan
maritim
global. Dengan demikian, memastikan keamanan perairan teritorialnya merupakan prioritas kebangsaan.

Pada rontok 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengumumkan Permakluman Djuanda tentang wilayah perairan Republik Indonesia. N domestik deklarasi ini, perenggan laut enggak kembali didasarkan plong garis pasang surut, tetapi sreg garis dasar literal yang diukur dari garis perenggan nan menggerutu titik-titik terluar pulau-pulau nan termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13]
Hal ini menghapus perairan internasional antara pulau-pulau Indonesia, sehingga meningkatkan wilayah perairan.

Penetapan wilayah perairan ditingkatkan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Zona Ekonomi Distingtif (ZEE) perumpamaan rezim Hukum Internasional, di mana batas-batas kepulauan 200 mil diukur dari garis pangkal perairan teritorial Indonesia. Dengan Makrifat Djuanda, maka secara hukum dan seremonial Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh mulai sejak daratan dan lautan.

Sosial budaya

[sunting
|
sunting sumber]

Peta di Museum Nasional yang menampilkan rotasi dan keanekaragaman etnis di Indonesia.

Indonesia terdiri terbit ratusan suku bangsa nan masing-masing memiliki sifat, bahasa, agama, dan sistem pembantu nan berbeda. Secara alami, kehidupan berbangsa yang berkaitan dengan interaksi antar gerombolan, mengandung potensi konflik atas perbedaan keragaman budaya tersebut.[12]

Aspek Teritorial Nusantara

[sunting
|
sunting sumber]

Faktor geografis, dominasi dan pengaruhnya merupakan fenomena yang mesti dicermati, karena Indonesia kaya akan bineka perigi ki akal alam serta pluralitas suku bangsanya.[12]

Filosofi pancasila

[sunting
|
sunting mata air]

Pancasila
yaitu nilai-kredit yang mendasari berkembangnya konsep wawasan nusantara. Nilai-angka ini adalah:[12]

  1. Pelaksanaan hak asasi manusia, sebagai halnya kedaulatan beragama; memberikan kesempatan untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
  2. Memprioritaskan guna seluruh awam nan kian osean tinimbang keefektifan cucu adam atau kelompok.
  3. Pemungutan keputusan berdasarkan
    musyawarah
    untuk
    mufakat.

Tujuan

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Wawasan nusantara bak konsep ketegaran nasional; yakni laksana konsep dalam pembangunan nasional, keamanan, pertahanan, dan kewilayahan.[14]
  2. Wawasan nusantara sebagai perspektif pembangunan; ruang lingkup ketunggalan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial ekonomi, kesatuan sosial ketatanegaraan, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai visi kubu dan keamanan negara; sebagai pandangan geopolitik Indonesia intern ulas lingkup lahan airnya sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayahnya.[14]
  4. Wawasan nusantara umpama visi teritorial; nan secara jelas mendefinisikan batas-sempadan negara Indonesia, untuk menghindari pertikaian dengan negara setangga.

Takat dan tantangan Indonesia yakni:

  • Risalah sidang
    BPUPK
    lega terlepas 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan datang dan menyebutkan beberapa pendapat para pendiri.[15]
    Dr Soepomo mengatakan negeri Indonesia tercantum perbatasan eks Hindia Belanda. Mohammad Yamin mengatakan bahwa wilayah Indonesia termasuk Sumatra, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Semenanjung Malaka, Timor, dan Papua Barat. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia yaitu suatu ketunggalan yang tidak boleh dipisahkan.[16]
    [17]
  • Ordonantie
    [18]
    (Hukum Belanda) tahun 1939, menyebutkan adapun penetapan laut teritorial yang sejauh 3 mil laut dengan menggambar garis pangkal berdasarkan garis bentuk timbul tenggelam di pulau hingga ke darat. Suratan ini menjadikan Indonesia bukan negara kesatuan, karena di banyak episode laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya Laut Jawa dan Laut Banda) terdapat beberapa perairan alam semesta yang berada di luar yurisdiksi nasional.
  • Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah Indonesia adapun wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan:[19]
  1. Penarikan batas laut tak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada suatu garis pangkal lurus yang diukur bermula garis yang merintih titik-titik terluar pulau-pulau nan termasuk dalam wilayah Negara Keekaan Republik Indonesia.[20]
  2. Penetapan kewedanan perairan ditingkatkan berbunga 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
  3. Zona Ekonomi Solo (ZEE)[21]
    sebagai rezim syariat internasional, dimana takat gugusan pulau 200 mil diukur dari garis pangkal perairan teritorial Indonesia. Dengan Pengumuman Djuanda, maka secara legal dan normal Indonesia menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah pun.

Objektif

[sunting
|
sunting sumber]

Tujuan wawasan nusantara terdiri berasal dua rukyat independen, yaitu:

  1. Tujuan nasional yang tertuang dalam introduksi Undang-Undang Dasar 1945[22]
    menjelaskan bahwa tujuan kedaulatan Indonesia adalah: “mencagar segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kedamaian mahajana, meningkatkan pendidikan kebangsaan, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.[23]
    [24]
  2. Maksud lahiriah yaitu untuk menjamin wahdah seluruh aspek kehidupan baik alam maupun sosial.[25]
    Bisa disimpulkan bahwa pamrih nasion Indonesia ialah menjunjung tinggi kepentingan kewarganegaraan, serta maslahat daerah, sekali lagi untuk menegakkan dan membina kesejahteraan bersama, perdamaian, dan menjunjung jenjang harkat dan pamor insan di seluruh dunia.[26]

Implementasi

[sunting
|
sunting sumber]

Aspek kebijakan

[sunting
|
sunting sumber]

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam menerapkan wawasan nusantara:[27]

  1. Penyelenggaraan vitalitas garis haluan diatur dalam undang-undang, begitu juga Undang-Undang Partai Strategi, Undang-Undang Penyaringan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang ini harus sesuai dengan undang-undang dan mengutamakan persatuan bangsa. Misalnya, dalam pemilihan presiden, anggota
    DPR
    dan kepala daerah harus menerapkan mandu demokrasi dan keadilan, kiranya lain merusak persatuan bangsa.[28]
  2. Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum nan berlaku. Semua warga negara Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sama kerjakan setiap pemukim negara, tanpa terkecuali. Di Indonesia banyak komoditas syariat yang dapat dikeluarkan oleh provinsi dan
    kabupaten
    kerumahtanggaan susuk peraturan daerah (perda) yang tidak antagonistis dengan hukum nasional yang main-main.[29]
  3. Mengembangkan sikap
    HAM
    dan sikap
    pluralisme
    kerjakan merujukkan perbedaan kaki, agama, dan bahasa, sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi.
  4. Memperapat komitmen politik kepada puak garis haluan dan rangka pemerintah buat meningkatkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan.
  5. Meningkatkan peran Indonesia di ajang internasional dan memperkencang korps diplomatik bak upaya menjaga wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau tak berpenghuni.

Aspek Ekonomi

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Gugusan pulau ini punya potensi ekonomi yang strata, sama dengan posisi garis
    khatulistiwa, wilayah laut yang luas, alas tropis yang luas, hasil pertambangan dan petro nan besar, serta mempunyai warga kerumahtanggaan jumlah yang sepan. Oleh karena itu, pelaksanaan dalam umur ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintah, perkebunan, dan industri.[30]
  2. Pembangunan ekonomi harus mengupas keadilan dan keseimbangan antar provinsi. Oleh karena itu, kehadiran kedaulatan daerah dapat menciptakan upaya kesamarataan ekonomi.
  3. Pembangunan ekonomi harus mengikutsertakan peran serta masyarakat, antara lain dengan memberikan fasilitas nilai mikro privat ekspansi propaganda katai.[31]

Aspek sosial budaya

[sunting
|
sunting sendang]

Beberapa hal nan perlu diperhatikan n domestik usia sosial budaya, yaitu:

  1. Mengembangkan umur nasional yang harmonis antara umum yang berlainan; intern kejadian budaya, status sosial, dan wilayah. Sebagai contoh, pemerataan pendidikan di semua wilayah dan acara terbiasa sparing yang harus mengutamakan negeri tertinggal.[32]
  2. Pengembangan budaya Indonesia, cak bagi melestarikan dan menernakkan keanekaragaman budaya Indonesia, yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata nan memberikan biji ekonomi bagi daerah. Misalnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum dan situs budaya.[33]

Aspek pertahanan dan keamanan

[sunting
|
sunting sumber]

Beberapa kejadian yang terlazim diperhatikan kerumahtanggaan aspek baluwarti dan keamanan, merupakan:

  1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap pemukim negara bakal berpartisipasi. Kegiatan begitu juga menjaga ketertiban tempat tinggal, meningkatkan disiplin sosial, melaporkan masalah keamanan kepada pihak berhak yaitu kewajiban penduduk negara.[34]
  2. Membangun rasa persatuan bangsa, sehingga gertakan satu daerah atau pulau dirasakan andai ancaman lakukan seluruh bangsa. Rasa persatuan bangsa ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan yang erat antarwarga daerah yang berlainan.
  3. Membangun angkatan bersenjata Laskar Nasional Indonesia yang profesional dan menyediakan fasilitas nan pas dan prasarana untuk kegiatan keamanan di area Indonesia, khususnya pulau-pulau terluar dan area perbatasan Indonesia.

Lihat pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • Indonesia
  • Deklarasi Djuanda

Referensi

[sunting
|
sunting mata air]


  1. ^


    “Swantara”
    (PDF).
    Kerangka Ketahanan Nasional (Lemhanas). December 2012. Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .




  2. ^


    a




    b




    “Tujuan Wawasan Nusantara Ibarat Geopolitik Indonesia, Fungsi dan Dasar Pemikirannya”.
    Liputan 6. 17 January 2022. Diakses tanggal
    21 August
    2022
    .





  3. ^


    Pasaribu, Rowland B. F. “BAB 7 Wawasan Nusantara”
    (PDF).
    Perhimpunan Gunadarma
    . Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .





  4. ^


    Ika (10 January 2022). “Komunitas Geografi Usulkan Mata Tutorial Ilmu permukaan bumi Diajarkan di Ibtidaiah dan Menengah”.
    Universitas Gadjah Mada
    . Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .





  5. ^


    Echols, John M.; Shadily, Hassan (1989),
    Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)
    (edisi ke-1st), Jakarta: Gramedia, ISBN 979-403-756-7





  6. ^


    “Hasil Penguberan – KBBI Daring”.
    kbbi.kemdikbud.go.id
    . Diakses terlepas
    2018-07-20
    .




  7. ^


    a




    b




    Situmorang, Frederick (29 January 2022). “Wawasan nusantara’ vs UNCLOS”.
    Jakarta Post. Jakarta. Diakses tanggal
    30 September
    2022
    .





  8. ^


    Arum Sutrisni Pemudi (15 June 2022). “Asal Kata Wawasan Nusantara dan Guna Bagi Bangsa Indonesia”.
    Kompas.com.




  9. ^


    a




    b




    Suradinata, Ermaya (2005).
    Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas. hlm. 12–14.





  10. ^


    Hanggoro, Hendaru Tri. “Peneroka Gagasan Wawasan Nusantara”.
    Historia
    . Diakses rontok
    22 June
    2022
    .





  11. ^


    Kulke, Hermann (2016). “Śrīvijaya Revisited: Reflections on State Formation of a Southeast Asian Thalassocracy”.
    Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, Persee.
    102: 45–95. doi:10.3406/befeo.2016.6231.




  12. ^


    a




    b




    c




    d




    Sunardi, R.M. (2004).
    Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rencana Memperkokoh Keutuhan Negara Ahadiat Republik Indonesia. Jakarta: Kuaternita Adidarma. hlm. 179–180. ISBN 9799824109.





  13. ^


    Damos Dumoli Agusman; Gulardi Nurbintoro (14 December 2022). “The archipelagic-state concept a quid memihak quo”.
    The Jakarta Post
    . Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .




  14. ^


    a




    b




    Widoyo, Alfandi (2002).
    Pembaruan Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Ilmu permukaan bumi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta: Gadjah Mada University. ISBN 9794205168.





  15. ^


    “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.





  16. ^


    Evita, Andi Lili. Paeni, Mukhlis; Sastrodinomo, Kasijanto, ed.
    Gubernur Pertama Di Indonesia. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kultur. ISBN 978-602-1289-72-3.





  17. ^

    Iswara N. Raditya, Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila, Tirto.id, 1 Juni 2022

  18. ^


    “Album”.
    anri.go.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  19. ^


    itssin (2019-12-15). “Deklarasi Djuanda privat Sejarah Nusantara”.
    ITS News
    (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  20. ^


    “DEKLARASI DJUANDA”.
    Business Law
    . Diakses rontok
    2022-11-05
    .





  21. ^


    RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. – Dewan Perwakilan Rakyat”.
    www.dpr.go.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  22. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pembukaan UUD 1945: Resan, Makna Tiap Gugus kalimat dan Pokok Pikiran Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  23. ^


    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  24. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Harga diri Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses rontok
    2022-01-28
    .





  25. ^


    “Hari Lahir Pancasila: Rekaman dan Maknanya”.
    www.djkn.kemenkeu.go.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  26. ^


    “Aspek Sosial Budaya | Indonesia Baik”.
    indonesiabaik.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  27. ^


    Sumarsono, S.; et al. (2001).
    Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Penting. hlm. 12–17.





  28. ^


    Ahmad (2021-10-28). “Wawasan Nusantara: Pengertian, Asas, Tujuan, Kemujaraban dan Implementasi”.
    Gramedia Literasi
    . Diakses copot
    2022-11-05
    .





  29. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara dalam Bermasyarakat – OSF”.
    osf.io.





  30. ^


    “Implementasi wawasan nusantara menghadapi perkembangan geopolitik – lib.ui”.
    lib.ui.ac.id.





  31. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara kepada aparatur pemerintah dalam pengalokasian komoditas beras”.
    fh.unpatti.ac.id.





  32. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara dalam meningkatkan rasa chauvinisme”.
    ejournal.upi.edu.





  33. ^


    “Wawasan Nusantara Signifikasi, Tujuan, Isi, Implementasi dan Asas – Nasional Katadata.co.id”.
    katadata.co.id. 2022-01-19. Diakses terlepas
    2022-11-05
    .





  34. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara plong Konstelasi Nasion”.
    mmc.kalteng.go.id.




Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Posted by: caribes.net